proses kekuasaan peralihan dari orde lama ke orde baru

download proses kekuasaan peralihan dari orde lama ke orde baru

of 17

  • date post

    18-Jun-2015
  • Category

    Education

  • view

    6.689
  • download

    4

Embed Size (px)

Transcript of proses kekuasaan peralihan dari orde lama ke orde baru

  • 1. Proses peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru Jessica Putri Michael Binson Rara Bintra Amelia Widya Artha

2. A.Perkembangan Kekuatan Politik PKI di Jaman Orde Lama B. TNI-AD sebagai Penghalang Utama bagi PKI C. G 30 S/ PKI Melenyapkan Obstakel Utama Terakhir PERALIHAN DARI ORDE LAMA KE ORDE BARU 3. A. Perkembangan Kekuatan Politik PKI di Jaman Orde Lama Pada pemilihan tahun 1955 PKI memperoleh kemenangan yang cukup berarti, dalam bulan Januari 1961 DPA memperinci pelaksanaan Manipol sebagai berikut : 1. Gotong royong, yang diartikan sebagai mempraktikkan somebundeling van alle revolutionaire krachten. 2. Tanah tani, artinya diadakan landreform, mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur. 4. Tahun 1964 dicatat sejumlah aksi yang dilakukan PKI, antara lain adalah : 1.Gerakan riset di kecamatan-kecamatan. 2.Aksi pensitaan milik Inggris dan Amerika Serikat. 3.Aksi rituling, tuntutan penggantian pejabat yang anti PKI, aksi tunjuk hidung. 4.Pengindonesiaan Marxisme. 5.Aksi-aksi sepihak. 5. B. TNI-AD sebagai Penghalang Utama bagi PKI Berbagai cara PKI berusaha menguasai dan mempengaruhi Angkatan Perang, tetapi usaha mereka gagal karena TNI. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir TNI sudah memiliki kode etik yang disebut Saptmarga, berlaku tanggal 5 Oktober 1951. Tahun 1957 Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB), UUKB itu ditentang oleh PKI dengan alasan bahwa UUKB merusak kehidupan demokrasi. 6. C. G 30 S/ PKI Melenyapkan Obstakel Utama Terakhir PKI melancarkan pemberontakan yang dikenal dengan nama Gerakan Tiga puluh September (G.30. S/ PKI). Pemberontakan itu dapat ditumpas oleh ABRI bersama-sama rakyat. Gagallah rencana PKI untuk merebut kekuasaan negara dan mengganti Pancasila dengan Komunisme. Pada tanggal 28 Agustus 1965 dimulailah persiapan-persiapan untuk melancarkan pemberontakan. 7. MENCAPAI KONSENSUS NASIONAL A. Orde Baru B. Konsensus Utama C. Konsensus Mengenai Cara Melaksanakan Konsensus Utama 8. A. Orde Baru Tanggal 4 Mei 1966 beberapa partai politik dan organisasi massa menandatangani piagam pembetukan Front Pancasila. Tap No. XIII tentang pembentukan kabinet Ampera. Tugas untuk membentuk kabinet ini diserahkan kepada Letjen Soharto ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi. 9. B. Konsensus Utama Konsesus yang pertama ialah kebulatan tekad masyarakat dan Pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Konsensus kedua ialah konsensus rnengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. 10. sebagai pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 7 UUD berwenang menetapkan dan mengubah UUD 45, karena mengubah isi 11. C. Konsensus Mengenai Cara Melaksanakan Konsensus Utama UU No. 16 dalam bulan Desember 1969 . Ketiga Rancangan UndangUndang (RUU) itu ialah: 1. RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan 2. RUU tentang pemilihan umum / anggota- anggota MPR dan DPR. 3. RUU tentang susunan MPR dan DPR. 12. Pendapat dua kelompok yang mempunyai pendapat berbeda mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum, kelompok pertama ialah Pemerintah yang mendapat sokongan dari Golongan Karya, sedangkan kelompok lainnya ialah parta-panai politik. Untuk menyatukan pendapat, maka partai- partai yang pihak yang konkordan dengan usul Pemerintah dan pihak partai politik. 13. Demikian tercapailah konsensus sebagai pegangan dalam memhahas RUU Pemilihan Umum, yakni: 1.Jumlah anggota DPR tidak boleh ngombro-ombro 2.Ada balance/perimbangan yang baik antara jumlah perwakilan Pulau Jawa dan luar Jawa 3.Faktor jumlah penduduk diperhatikan, 4.Ada anggota yang diangkat di samping yang dipilih, 5.Tiap kabupaten dijamin minimal mendapat 1 (satu) wakil 6.Persyaratan mengenai domisili calon dihapuskan. 14. Ada 12 pokok konsensus yang telah dicapai antara Panitia Khusus 3 RUU dan Pemerintah tetap dipegang teguh dan tidak akan diadakan perubahan-perubahan. Isi dan 12 konsensus tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jumlah anggota DPR tidak boleh ngombro-ombro 2. Ada balance/perimbangan yang baik antara jumlah perwakilan pulau Jawa dan luar Jawa. 3. Faktor jumlah pendudukan diperhatikan. 4. Adanya anggota yang diangkat di samping anggota yang dipilih, 5. Tiap kabupaten dijamin minimal 1 (satu) wakil. 6. Persyaratan mengenai domisili dihapuskan, 7. Yang diangkat adalah perwakilan ABR1 dan non-ABRI : telah disepakati untuk non- ABRI harus non-massa. 8. Jumlah yang diangkat untuk MPR adalah 1/3 dan seluruh anggota 9. Jumlah anggota DPR ditetapkan 460 orang, terdiri dan 360 orang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang diangkat 10. Sistem pemilihan; proportional representation yang sederhana, 11. Stelsel pemilihan; lijstenstelsel 12. Daerah pemilihan: Daerah Tingkat I 15. Tanggal 19 November 1969 Panitia Khusus berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Dalam sidang pleno yang berlangsung selama dua hari, 21 dan 22 November 1969 diadakan sistem motivering dan masing-masing fraksi.