EVALUASI REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM 2018

DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

RABU, 21 Februari 2018

DAFTAR ISI

� Landasan Hukum

� Tugas Dan Fungsi

� Jenis PMKS TS Dan KPO

� Data Populasi

� Data Persebaran Lokalisasi Dan Data Lokalisasi

Yang Telah Ditutup

� Sandingan Anggaran

� Struktur Anggaran Tahun 2017

� Realisasi Anggaran Pusat, UPT dan Dekon 2017

� Struktur Anggaran Tahun 2018

� Masalah Di Tahun 2018

� Program Prioritas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan

dan Anak-Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Cara dan Mekanisme PelayananTerpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pedagangan Orang

PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP No. 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS

Peraturan Presiden RI No. 75 Tahun 2006 Tentang KomisiPenanggulangan AIDS

Peraturan Presiden No.69 ahun 2008 Tentag Gugus TugasPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Keputusan Menteri Kesejahteraan Rakyat No. 8/PER/MENKO/KESRA/2010 tentangStrategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2010-2014.

Permensos No 20 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata laksana Kementerian Sosial RI

Peraturan Bersama Kementerian Sosial RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemnterian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nomor. 19 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyeleggaraan ProgaramPelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemsyarakatan serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial BWBLP.

TUGAS• Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknisdan suoervisi serta evaluasi di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan KorbanPerdagangan Orang.

FUNGSI• Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial PMKS Tuna Sosial dan KPO

• Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial PMKS Tuna Sosial dan KPO

• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosialPMKS Tuna Sosial dan KPO

• Pemberian bimbingan teknis di bidang rehabilitasi sosial PMKS Tuna Sosial danKPO

• Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidangrehabilitasi sosial PMKS Tuna Sosia dan KPO; dan

• Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran,kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

GELANDANGAN PENGEMISKORBAN PERDAGANGAN ORANG

TUNA SUSILA

KORBAN TINDAK KEKERASAN

BEKAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

ORANG DENGAN HIV DAN AIDS

KELOMPOK MINORITAS

POPULASI PMKS TS DAN KPO (PER 13 FEB 2018)

GELANDA

NGAN

PENGEM

IS

UPT RP UPTD LKS UPT LKS HIV AIDS ΣΣΣΣ LKS UPTP UPTD LKS LKS UPT UPTD LKS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 NAD - - - 2 2 10.244 - - - - - 1.625 - 1 286 311 597 - 200 1 11 2 1 15 3.988 - - 2.415 - - - - - 1.004 415

2 SUMATERA UTARA 1 1 2 8 12 30.710 - - 1 1 2 1.136 1 5 12.443 3.879 16.322 - 1.808 - 15 2 1 16 2.428 1 1 2.436 - 26 - 1 1 5.003 1.551

3 SUMATERA BARAT - - 1 1 2 6.748 - - 1 - - 422 - 1 1.706 1.214 2.920 - 332 - 9 2 1 10 1.117 - - 198 - 311 - - - 995 453

4 RIAU - 1 - 3 4 10.970 - - - - 9 821 - 3 3.492 1.571 5.063 - 189 - 9 1 - 5 1.877 1 - 228 - 439 - - - 2.000 353

5 JAMBI - - 1 5 6 9.784 - - 1 1 2 1.161 - 2 1.100 572 1.672 - 91 1 7 2 - 6 4.755 - - 481 - 120 - - 1 1.017 487

6 SUMATERA SELATAN - 1 1 5 7 11.863 - - 1 1 1 347 - 3 2.284 691 2.975 - 621 1 9 2 - 13 5.278 1 - 156 - 6 - - - 2.198 282

7 BENGKULU - - - 4 4 4.554 - - - 1 1 981 - - 499 319 818 - 200 2 3 1 - 6 2.007 - 1 76 - 44 - - - 258 170

8 LAMPUNG - 1 1 12 14 8.098 - - - - 3 278 - - 1.783 632 2.415 1 1.481 3 8 2 - 6 1.046 1 3 352 3 274 - 1 2 2.013 239

9 BANGKA BELITUNG - - - 3 3 2.431 - - - - 1 96 - - 773 412 1.185 - 293 1 3 1 - 2 542 - 1 208 1 97 - - - 5 5

10 KEPULAUAN RIAU - 2 1 6 9 12.613 - - 1 - 10 986 - 4 6.415 1.011 7.426 - 670 - 3 1 - 3 265 2 1 661 1 1 - - - 2.307 297

11 DKI JAKARTA 1 2 3 18 24 73.016 1 1 1 1 1 354 - 2 43.738 8.190 51.928 - 3.200 - 4 4 - 8 5.750 1 - 935 - 73 - 2 15 10.056 720

12 BANTEN - 1 2 4 7 13.839 - - - - 5 702 - - 5.252 1.647 6.899 - 165 1 6 1 1 3 1.232 1 - 125 - 1.050 - 2 3 3.011 655

13 JAWA BARAT 1 2 8 16 27 69.063 - - 2 2 13 5.271 1 5 21.281 4.936 26.217 1 3.310 3 21 4 3 16 11.374 2 1 7.735 - 4.128 1 6 4 4.493 6.535

14 JAWA TENGAH - - 14 8 22 44.100 - - 2 - 7 3.134 - 5 15.710 5.611 21.321 2 2.107 - 24 6 2 30 10.219 - 1 1.470 - 477 - 12 - 2.100 3.272

15 DI YOGYAKARTA - - 3 8 11 13.519 - - 1 - 1 178 - 2 3.740 1.319 5.059 1 1.541 1 3 2 - 6 4.495 - - 746 1 4 - 2 3 1.294 202

16 JAWA TIMUR - 3 12 8 23 87.032 - - 1 - 53 86 - 3 28.979 16.432 45.411 1 1.450 1 22 7 - 24 12.420 3 1 12.847 1 2.501 - 11 1 7.516 4.801

17 BALI - - - 7 7 24.996 - - - - 4 1.398 - 3 13.942 6.305 20.247 - 499 2 6 2 - 6 2.097 - 1 298 1 21 - - - 151 285

N

OPROVINSI

LEMBAGASUBDIT REHSOS GEPENG

UPT RP UPTD LKS ΣΣΣΣ

PMKS

SUBDIT REHSOS TUNA SUSILA, ODHA DAN KM

LEMBAGA

SUBDIT KORBAN PERDAGANGAN

ORANG DAN TINDAK KEKERASAN

ODHA

LEM

BAGA BLK PMKS

LEMB

AGAPMKS

LEMB

AGA

WARIA

LKS

SUBDIT REHSOS BWBP

TUNA SUSILA

LEMBAGALOKA-

LISAS

I

PMKS

LEMBAG

A

PMKS

POPULASI LEMBAGA DAN PMKS TUNA SOSIAL

PMKS PMKSLAPA

S

BAP

AS

PMKS

KPO KTK

PMKS

LEMBAGA RPT

C

POPULASI PMKS TS DAN KPO (PER 13 FEB 2018)

GELANDA

NGAN

PENGEM

IS

UPT RP UPTD LKS UPT LKS HIV AIDS ΣΣΣΣ LKS UPTP UPTD LKS LKS UPT UPTD LKS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

18 NTB - 3 1 10 14 95.849 - - 1 - - 461 - 1 1.185 676 1.861 - 701 6 4 2 - 7 4.036 3 1 62.806 1 24.294 - - 1 1.635 55

19 NTT - 2 2 14 18 18.697 - - 1 - 1 1.966 - 5 2.359 1.934 4.293 1 1.148 4 8 2 - 7 7.272 2 2 1.070 2 399 - 1 - 2.003 546

20 KALIMANTAN BARAT - - 1 4 5 12.488 - - 1 1 2 2.552 - 1 5.641 2.553 8.194 - 694 - 5 2 - 8 500 - 1 186 1 4 - - - 81 277

21 KALIMANTAN TENGAH - - 1 3 4 4.579 - - 1 - 13 1.287 - 1 524 207 731 - 360 2 4 3 - 10 1.821 - - 10 - 17 - - - 171 182

22 KALIMANTAN SELATAN - - 1 5 6 8.335 - - 1 1 4 2.321 - 1 1.156 429 1.585 - 1.500 1 6 2 - 11 2.537 - - 91 - 4 - - 2 177 120

23 KALIMANTAN TIMUR - 2 1 3 6 7.905 - - 1 - 30 1.207 - 1 3.782 1.069 4.851 - 363 2 5 2 1 7 1.060 2 - 7 - 269 - - - 111 37

24 KALIMANTAN UTARA - - - - - 989 - - - - 2 81 - - 198 204 402 - 84 - - - - - 379 - - 27 - - - - - 5 11

25 SULAWESI UTARA - - 1 4 5 13.241 - - 1 1 - 2.640 - 3 3.048 1.187 4.235 - 1.626 - 6 1 - 5 2.894 - - 126 - 35 - - - 1.648 37

26 SULAWESI TENGAH - 1 1 4 6 16.882 - - 1 - - 3.498 - 1 673 524 1.197 1 537 2 4 2 - 9 11.020 1 - 230 - 327 - - - 20 53

27 SULAWESI SELATAN - 4 2 2 8 20.256 - - 1 - - 732 - - 6.036 2.551 8.587 - 2.785 1 9 3 1 16 1.047 4 - 648 - 800 - 1 1 5.152 505

28 SULAWESI TENGGARA - - 1 2 3 3.029 - - 1 - 5 278 - - 598 388 986 2 249 - 2 2 2 4 1.269 - - 207 - 10 - - - 18 12

29 GORONTALO - - - 1 1 1.427 - - - - - 10 - 1 106 112 218 - 116 - 2 1 - 6 294 - - 3 - 535 - - - 159 92

30 SULAWESI BARAT - - - - - 2.265 - - - - - 77 - - 92 14 106 - 235 - 1 1 - 3 681 - - 1.041 - 98 - - - 12 15

31 MALUKU - - - 3 3 6.704 - - - 1 1 772 - 2 2.404 497 2.901 - 319 - 3 1 1 3 1.789 - - 33 - 800 - - - 30 60

32 MALUKU UTARA 1 - - - 1 2.995 - - - - - 130 1 - 343 495 838 - 725 - 4 1 1 1 1.257 - - 4 - - - - - 18 23

33 PAPUA BARAT - - - - - 6.864 - - - - - 481 - - 4.018 1.741 5.759 - 210 - 3 1 - 10 158 - - 84 - 88 - - - 57 27

34 PAPUA - - 1 4 5 40.297 - - 1 1 2 2.176 - 3 23.450 13.335 36.785 - 262 - 8 2 1 3 961 - - 23 - - - - - 67 23

4 26 62 177 269 696.382 1 1 23 12 173 39.645 3 59 219.036 82.968 302.004 10 30.071 35 237 70 16 285 109.865 25 15 97.963 12 37.252 1 39 34 56.785 22.797

N

OPROVINSI

LEMBAGASUBDIT REHSOS GEPENG

UPT RP UPTD LKS ΣΣΣΣ

PMKS

SUBDIT REHSOS TUNA SUSILA, ODHA DAN KM

LEMBAGA

SUBDIT KORBAN PERDAGANGAN

ORANG DAN TINDAK KEKERASAN

ODHA

LEM

BAGA BLK PMKS

LEMB

AGAPMKS

LEMB

AGA

WARIA

LKS

SUBDIT REHSOS BWBP

JUMLAH

TUNA SUSILA

LEMBAGALOKA-

LISAS

I

PMKS

LEMBAG

A

PMKS

POPULASI LEMBAGA DAN PMKS TUNA SOSIAL

PMKS PMKSLAPA

S

BAP

AS

PMKS

KPO KTK

PMKS

LEMBAGA RPT

C

DATA LOKALISASIDATA LOKALISASIDATA LOKALISASIDATA LOKALISASI

JUMLAH LOKALISASI : 173DITUTUP PEMDA / TUTUP SENDIRI : 63SUPPORTING KEMENSOS : 67BELUM DITUTUP : 43

Terdapat data tambahan 5 lokalisasi di Provinsi Kalbar, NTT dan Maluku, hasil sinkronisasi datadengan Dinas Sosial Provinsi pada saat Review Program pada tanggal 13 Februari 2018, sehinggadata awal sebanyak 168 lokalisasi menjadi 173 lokalisasi

-

10

20

30

40

50

60

1 1 2 - - - 3

1 -

13

- 1

21

-7

2 8

- 3 -

- - - 2 - - 1 - - 1 -

4 -

32

- 2 2

22

- - 1

2 9 10

2 1 1 1 3 1

5

13

7

1

53

4

15

4

30

2 3 2

DITUTUP PEMDA SUPPORTING KEMENSOS JUMLAH LOKALISASI

DATA LOKALISASI YANG BELUM DITUTUP S/D TAHUN 2017

No. PROPINSI No. KOTA / KABUPATEN No. NAMA LOKALISASIJUMLAH

WTSALAMAT

1 RIAU 1. Kota Dumai 1 Rawa Panjang 115

2 Bukit Permai 70

3 Semunai 60

2. Kab. Indragiri Hilir 4 Sungai Dugil 70

5 Seberida 117

3. Kab. Siak Sri 6 Minas-Perawang 167

7 Koto Gasib 142

4. Kota Pekanbaru 8 Pujasera 173

2. BENGKULU 5. Kota Bengkulu 9 Pulau Baai 100

3. KEPULAUAN RIAU 6. Kota Batam 10 Teluk Pandan 175

11 Samyong 185

12 Tanjung Piayu 192

13 Teluk Bakau 170

14 Tanah Longsor 162

15 Tanjung Uncang 187

7. Kab. Bintan 16 Bukit Indah KM.24 110 Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya

8. Kota Tanjung Pinang 17 KM. 15 150 Jl. Gesek Kel. Air Raja, Tj. Pinang Timur

4. KEP. BANGKA BELITUNG 9. Bangka 18 Sambung Giri Merawang 217

5. BANTEN 10. Tangerang 19 Sungai Tahang 225

11. Cilegon 20 Pulau Merah 317

12. Tangerang Selatan 21 Tegal Rotan 298

13. Serang 22 Taman Sari 272

6. JAWA TENGAH 14. Semarang 23 Sunan Kuning 211

15. Purwokerto 24 Gang Sadar I & II 160

16. Kendal 25 Gambirlangu 113

DATA LOKALISASI YANG BELUM DITUTUP S/D TAHUN 2017

No. PROPINSI No. KOTA / KABUPATEN No. NAMA LOKALISASIJUMLAH

WTSALAMAT

7. BALI 17. Denpasar 26 Blonjong 75

27 Semawang 110

18. Kab. Badung 28 Sanur 65

29 Padang Salak 100

8. KALIMANTAN UTARA 19. Tarakan 30 Wanita Semoga Sadar 34 Nunukan

31 Sei Bengawan Indah 54 Kel. Juata Permai

9. KALIMANTAN TENGAH 20. Kota Palangka Raya 32 Bukit Sungai 86 Jl. Cilik Riwut Km 12 Kel.Petuk Ketimpun

21. Kab. Barito Utara 33 Lembah Durian 78 Kel. Melayu

22. Kab. Katingan 34 Km. 18 Kasongan -sampit 98 Kasongan - Sampit

23. Kab. Kotawaringin Barat 35 Amin Jaya 279 Pangkalan Bun

36 Simpang Kodok 217 Pangkalan Bun

37 Kali Mati 168 Pangkalan Bun

10. PAPUA 24. Timika 38 KM. 10 157

11. KALIMANTAN BARAT 25. Kab. Ketapang 39 Rangge Sentap

40 Kolam

12. NUSA TENGGARA TIMUR 26. Kota Kupang 41 Karang Dempel Dekat pelabuhan laut Tj. Lontar

13. SUMATERA UTARA 27. Kab. Simalungun 42 Bukit Maraja

14. MALUKU 28. Ambon 43 Bukit Merah

5.679 JUMLAH

NO. UNIT

TARGET ANGGARAN (dalam ribuan)

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

1. PUSAT 6.220 22.520 17.470 12.420 60.421.114 80.790.631 47.717.911 46.895.413

2. UPT 980 1.060 1.295 1.345 44.434.316 22.580.118 45.421.930 42.189.665

3. DEKON 1.935 4.348 1.205 1.215 6.490.000 19.588.646 7.546.478 7.546.478

TOTAL 9.135 27.928 19.970 14.980 111.345.430 122.959.395 103.025.982 96.631.556

STRUKTUR ANGARAN DIT. RSTS DAN

KPO TAHUN 2017 (dalam ribuan)

PUSAT;

47.717.911;

47%

UPT ;

45.421.930;

45%

DEKON;

7.546.478 ; 8%

PUSAT

UPT

DEKON

Rp. 103.025.982

NO UNIT KERJA PAGU REALISASI SISA %

1 PUSAT 47.717.911.000 44.685.418.365 3.032.492.635 93,64

2 PSBK “PANGUDI LUHUR

BEKASI”

12.198.558.000 12.140.438.461 58.119.539 99,52

3 PSKW “MULYA JAYA”

JAKARTA

12.927.636.000 12.509.774.886 417.861.114 96,77

4 PSRS ODH “BAHAGIA”

MEDAN

8.790.630.000 8.200.455.999 590.174.001 93,29

5 PSRS ODH “WASANA

BAHAGIA” TERNATE

9.602.036.000 9.227.994.177 374.041.823 96,10

6 PSRS ODH “KAHURIPAN”

SUKABUMI

4.242.733.000 4.028.727.000 214.006.000 94,96

7 DEKONSENTRASI 7.546.478.000 6.960.284.761 586.193.239 92,23

103.025.982.000 97.753.093.649 5.272.888.351 94,88TOTAL

TARGET REALISASI %

1 PUSAT 17.470 19.621 112

2 UPT 1.315 1.315 100

3 DEKON 1.205 1.205 100

19.990 22.141 111

TARGET PMKSUNIT KERJANO

TOTAL

PAGU REALISASI SISA %

1 019029 DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA 210.000.000 201.160.000 8.840.000 96%

2 029005 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT 275.000.000 275.000.000 - 100%

3 039004 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH 275.000.000 270.880.000 4.120.000 99%

4 049015 DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 315.000.000 314.996.750 3.250 100%

5 059015 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR 322.000.000 322.000.000 - 100%

6 069007 DINAS SOSIAL ACEH 177.000.000 136.009.000 40.991.000 77%

7 079004 DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI

SUMATERA UTARA 315.000.000 310.315.661 4.684.339 99%

8 089030 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT 220.000.000 211.553.200 8.446.800 96%

9 099019 DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU 177.000.000 144.140.000 32.860.000 81%

10 109010 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI 205.000.000 173.973.600 31.026.400 85%

11 119010 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN 171.500.000 167.893.000 3.607.000 98%

12 129017 DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG 210.000.000 204.085.000 5.915.000 97%

13 139012 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT 300.000.000 291.539.000 8.461.000 97%

14 149018 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 220.000.000 167.840.000 52.160.000 76%

15 159009 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 195.000.000 155.710.000 39.290.000 80%

16 169008 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 171.500.000 154.050.000 17.450.000 90%

17 179010 DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA 220.000.000 215.738.000 4.262.000 98%

NO SATKER

DEKONSENTRASI

ANGGARAN

PAGU REALISASI SISA %

18 189014 DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI

TENGAH 220.000.000 203.660.000 16.340.000 93%

19 199008 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 244.500.000 232.312.500 12.187.500 95%

20 209014 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA 171.500.000 155.800.000 15.700.000 91%

21 219019 DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU 180.000.000 180.000.000 - 100%

22 229012 DINAS SOSIAL PROVINSI BALI 180.000.000 166.131.530 13.868.470 92%

23 239021 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 220.000.000 191.057.400 28.942.600 87%

24249018 DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 220.000.000 215.850.000 4.150.000 98%

25 259024 DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN PROVINSI

PAPUA 270.000.000 270.000.000 - 100%

26 269020 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI

BENGKULU 171.500.000 153.339.000 18.161.000 89%

27 289017 DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA 195.000.000 195.000.000 - 100%

28 299014 DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN 190.000.000 184.900.000 5.100.000 97%

29 309017 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 190.000.000 135.034.120 54.965.880 71%

30 319012 DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO 197.700.000 197.700.000 - 100%

31 329002 DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU 355.778.000 338.057.000 17.721.000 95%

32 339001 DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT 195.000.000 134.100.000 60.900.000 69%

33 340012 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT 195.000.000 191.320.000 3.680.000 98%

34 350005 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA 171.500.000 99.140.000 72.360.000 58%

NO SATKER

DEKONSENTRASI

ANGGARAN

Terdapat 5 Provinsi yang realisasi anggaran dekonsentrasi kurang dari 80% :Kalimantan Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Aceh

SSSSTRUKTURTRUKTURTRUKTURTRUKTUR ANGARAN DIT. RSTS DAN KPO ANGARAN DIT. RSTS DAN KPO ANGARAN DIT. RSTS DAN KPO ANGARAN DIT. RSTS DAN KPO

TAHUN 2018TAHUN 2018TAHUN 2018TAHUN 2018 ((((DALAMDALAMDALAMDALAM RIBUANRIBUANRIBUANRIBUAN))))

PUSAT;

46.895.413 ;

48%

UPT ;

42.189.665 ;

44%

DEKON;

7.546.478 ; 8%

PUSAT

UPT

DEKON

RpRpRpRp. . . . 96.631.55696.631.55696.631.55696.631.556

Pemulangan WNI-M KPO dariMalaysia

Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan

Rehabilitasi Sosial ODHA dalam dan luar panti

Rehabilitasi Sosial Tuna Susilamelalui Supporting penutupan lokalisasi

Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui pengembangan model “Desaku Menanti”

Implementasi Perpres tentang Koordinasi Penanganan Gepeng

Rehabilitasi Sosial Bekan Warga Binaan Pemasyarakatan (termasuk Eks Napi Teroris)

Rehabilitasi Sosial Kelompok Minoritas di fokuskan pada Waria

PERMASALAHAN DI TAHUN 2018PERMASALAHAN DI TAHUN 2018PERMASALAHAN DI TAHUN 2018PERMASALAHAN DI TAHUN 2018

Karena kurangnya anggaran targetpemulangan WNI-M KPO hanya 10.000orang dari target nasional sebesar 18.000orang

Target ODHA hanya 725 orang, padahalpenanganannya menjadi kewenangan pusat,berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 TentangPemerintah Daerah

Pemerintah Daerah

(Provinsi dan Kab / Kota)

Sosialisasi, Koordinasi, Bantuan Bimbingan Sosialdan Keterampilan, Pemberdayaan MasyarakatArea Lokalisasi, Bantuan Sosial Untuk Germo danMucikari dan Refungsi Lokalisasi

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Melaksanakan Bimbingan sosial

keterampilan dan Pendampingan.

PROGRAM KEMENSOS

TERHADAP PENANGANAN TUNA SUSILA (LOKALISASI)

Kementerian Sosial RI Bantuan UEP, bantuan JADUP dan pemulanganbagi Eks WTS (Penghuni Lokalisasi).

SUPPORTING PENUTUPAN LOKALISASI DI INDONESIA

PROGRAM DESAKU MENANTI

2014

• Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan

• Provinsi Jawa Timur merupakan lokasi fokus uji coba pertama kali dilaksanakannya Pengembangan model program “Desaku Menanti”, dengan luas tanah 800 M2 untuk 35 rumah, 35 KK dan 140 jiwa, dengan total bantuan Rp.1.714.800.000.-

2015

• Daerah Istimewa Jogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul

• Pengembangan model Program Desaku menanti di DI Jogyakarta yang dialokasikan kegiatan di kabupaten Gunung Kidul dengan luas tanah 2 Ha untuk 40 KK dengan 131 Jiwa, dengan total bantuan sosial RP.1.738.800.000.-

• Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan

• Kegiatan Pengembangan model desaku menanti ini merupakan kegiatan tambahan melalui dana APBN-P yang dilokasikan yang sama di Kabupaten Pasuruan untuk 15 KK dengan 58 jiwa dengan total bantuan sosial Rp.667.500.000.-

2016

• Kota Malang

• Kegiatan di fokuskan di Kota Malang dengan luas tanah yang disediakan 4 Ha untuk 40 kk dengan 152 jiwa dengan bantuan sosial sebesar Rp.1.834.000.000.-, Lokasi di kota malang ini dijadikan destinasi wisata “Desa Wisata Seribu Topeng” yang mampu menarik pengunjung local maupun domestik,

• Kota Padang

• Pemerintah daerah kota Padang Menyiapkan lahan seluas 5 Ha untuk 40 kk dengan 157 jiwa ..dengan total bantuan sebesar Rp. Rp.1.862.000.000.- yang baru saja diresmikan oleh Menteri Sosial pada tanggal 9 Maret 2017, di karenakan kendala cuaca yang ekstrim sehingga menggagu jalannya proses pembangunan rumah.

2017• Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto, sementara ini kegiatan

Pengembangan model program “Desaku Menanti” masih dalam proses

� Bimsos dan

Keterampilan

� Bantuan JADUP

� Bantuan BBR

� Bantuan UEP

� Pendampingan

� Pembinaan Lanjut

a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Monitoring dan Evaluasi

� Koordinasi

� Pendataan

� Verifikasi

� Pengolahan Data

� Seleksi

� Monitoring

� Evaluasi

� Pelaporan

Rehabilitasi Sosial Gepeng dan Pemulung Melalui Pengembangan Model “Desaku Menanti”