BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV 2017

NOMOR : LKIN-143/PW22/6/2018

TANGGAL : 9 JANUARI 2018

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI

Jalan Kapten Tantular Denpasar 80235 Telepon : (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771

E-mail: bali@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-143/PW22/6/2018 9 Januari 2018 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Bali s.d. Triwulan IV 2017

Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan IV 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian kinerja 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja pada Triwulan IV jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Sebanyak 16 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%; b. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja 100%; c. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan

90%; d. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai

dengan 60%; e. Sebanyak 5 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Tidak tercapainya kinerja IKU ‘Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional’ dengan pengukuran jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2017 terhadap Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2017 belum optimal. Rekomendasi yang disampaikan ke obrik belum sepenuhnya ditindaklanjuti (sedang dalam proses). Perlu dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala.

Sedangkan untuk kinerja IKU ‘Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)’, perhitungan capaian kinerja menggunakan pengukuran minimize sehingga capaian kinerja lebih kecil dari 100%. Realisasi pencapaian Level Kapabilitas APIP terhadap 9 Kabupaten/Kota, 5 Kabupaten/Kota telah mencapai Level 2 dan 4 Kabupaten/Kota mencapai Level 3.

Lima IKU yang capaian kinerjanya kurang dari 40%, dengan penjelasan sebagai berikut: a) IKU Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K tidak tercapai karena tidak ada permintaan dari K/L/P/K; b) IKU Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tidak

tercapai karena tidak ada permintaan dari K/L/P/K;

2

c) IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3). Inspektorat Provinsi Bali ditargetkan level 3 pada tahun 2018, sehingga tidak terdapat target Kapabilitas Level 3 untuk Inspektorat Provinsi pada tahun 2017. Dalam tahun 2017 baru dilaksanakan Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 pada Inspektorat Provinsi Bali;

d) IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1). Inspektorat Provinsi Bali ditargetkan level 2 pada tahun 2017 sehingga tidak terdapat target kapabilitas level 1 untuk Inspektorat Provinsi;

e) IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1). Inspektorat Kabupaten/Kota ditargetkan mencapai level 2 dan level 3 tahun 2017, sehingga tidak terdapat target kapabilitas level 1 untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dalam tahun 2017.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan IV 2017 disajikan pada Lampiran 1.

2. Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan IV 2017 sebanyak 146 laporan/surat atensi atau 100% dari rencana sebanyak 146 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 100% dari rencana output sebanyak 146 laporan/surat atensi.

Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan IV 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.

3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 100%dari rencana output sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.

Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan IV 2017 sebanyak 391 PP atau 99,74% dari rencana sebanyak 392 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan IV 2017 tercapai 99,74% dari rencana sebanyak 392 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan IV 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 sebanyak 332 PP atau 98,22% dari rencana sebanyak 338 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 tercapai 98,22% dari rencana sebanyak 338 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan IV 2017 sebanyak 207 OH atau 87,34% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Lampiran 1 / 1 - 3

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

1 Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen

risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional

∑TL Rekomendasi 2017 dibagi

∑Rekomendasi 2017 dikalikan dengan

100%.

% 55 55 34,36 62,47 62,47

1.2 Persentase tindak lanjut

rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan

korporasi

∑Realisasi dibagi ∑Target 2017 dikalikan

dengan 100%.% 55 55 100,00 181,82 181,82

2 Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian2.1 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli

(PKA) di sidang Pengadilan pada tahun

201X dibagi dengan Jumlah laporan

hasil pengawasan keinvestigasian

(LHPKKN + LPEBDE) dalam tiga tahun

terakhir dikalikan dengan 100%.

% 40 40 55,17 137,93 137,93

2.2 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH

Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif

(LHAI) yang ditindaklanjuti dan

dimanfaatkan oleh APH pada tahun

201X dibagi dengan Jumlah LHAI yang

diterbitkan pada tahun 201X dikalikan

dengan 100%.

% 70 70 100,00 142,86 142,86

2.3 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Jumlah laporan hasil pengawasan

keinvestigasian (Laporan Hasil Audit

Investigatif/LHAI + Laporan Hasil

Pengawasan atas Current Issues +

Laporan Hasil Pengawasan dalam

rangka pemberian Rekomendasi

Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan

dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun

2017 dibagi dengan Jumlah laporan

hasil pengawasan keinvestigasian yang

diterbitkan pada tahun 201X dikalikan

dengan 100%.

% 60 60 100,00 166,67 166,67

2.4 Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Persentase hasil audit penyesuaian

harga yang ditindaklanjuti oleh

penanggung jawab kegiatan atau

pengguna barang/jasa pada tahun 201X

dibandingkan jumlah laporan audit

penyesuaian harga pada tahun 201X.

% 70 70 N/A N/A N/A

2.5 Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Jumlah hasil audit klaim yang

ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun

201X dibandingkan jumlah laporan

audit klaim pada tahun 201X.

% - 0 N/A N/A N/A

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

REALISASI OUTCOME PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2017

No. Indikator Kinerja Utama PengukuranRencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%)

Lampiran 1 / 2 - 3

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

No. Indikator Kinerja Utama PengukuranRencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%)

3 Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional3.1 Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran

pembangunan

Persentase laporan Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang

ditindaklanjuti kesepakatannya oleh

para pihak pada tahun 201X

dibandingkan jumlah laporan EHKP

pada tahun 201X.

% 70 70 100 142,86 142,86

4 Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi4.1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

Jumlah K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk

FRA pada tahun 201X dibagi jumlah

penugasan yang telah dilakukan

(Sosialisasi + Diagnostic Assessment +

Bimbingan Teknis Implementasi +

Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA

pada tahun 201X dibagi dengan

dikalikan dengan 100%.

% 50 50 100 200,00 200,00

5 Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi5.1 Persentase K/L/P/K anggota

Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

Jumlah K/L/P/K atau unit kerja

yang memenuhi 3 unsur kriteria x 100%

dibagi Jml KLPK atau unit kerja yang telah

menjadi anggota dari Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi

% 60 60 100 166,67 166,67

6 Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi6.1 Maturitas SPIP Pemerintah

Propinsi (level 3)

Pemprov Minimal Level 3 SPIP dibagi

Jumlah Pemprov dikali 100%% 100 100 100 100,00 100,00

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (level 3)

∑ Pemkab/Kota Minimal Level 3 SPIP dibagi

Jumlah Pemkab/Kota se-Provinsi dikali 100%% 56 56 66,66667 119,05 119,05

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (Level 2)

∑ Pemkab/Kota Minimal Level 2 SPIP dibagi

Jumlah Pemkab/Kota se-Provinsi dikali 100%% 11 11 33,33 200,00 200,00

6.4 Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (Level 1)

∑ Pemkab/Kota Minimal Level 1 SPIP dibagi

Jumlah Pemkab/Kota se-Provinsi dikali 100%% 33 33 0 200,00 200,00

6.5 Persentase BUMN/anak

perusahaan dengan skor GCG

baik

Σ BUMN/Anak Perusahaan Skor GCG Baik

tahun 2017 dibagi Σ BUMN/Anak

Perusahaan Dievaluasi oleh BPKP tahun

2017 dikali 100%

% 70 70 100 142,86 142,86

6.6 Persentase BUMN/anak

perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik) *)

Σ BUMN/Anak Perusahaan Kinerja minimal

Baik tahun 2017 dibagi Σ BUMN/Anak

Perusahaan Dievaluasi oleh BPKP tahun

2017 dikali 100%

% 54 54 100 185,19 185,19

6.7 Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dibina

Jumlah BUMD yang kinerjanya

mendapatkan skor minimal baik

dibandingkan dengan jumlah BUMD

yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada

tahun berjalan

% 54 54 70 129,63 129,63

6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya

minimal baik dari BLUD yang

dibina

Jumlah BLUD yang kinerjanya

mendapatkan skor minimal baik

dibandingkan dengan jumlah BLUD

yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada

tahun berjalan

% 60 60 100 166,67 166,67

7 Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 3)

Pemprov Minimal Level 3 APIP dibagi

Jumlah Pemprov dikali 100%% 0 0 N/A N/A N/A

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)

Pemkab/kota minimal Level 3 APIP dibagi

Pemkab/kota se-Provinsi dikali 100% % 22 22 44,44 200,00 200,00

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 2)

Pemprov Minimal Level 2 APIP dibagi

Jumlah Pemprov dikali 100%% 100 100 100,00 100,00 100,00

7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota(Level 2)

Pemkab/kota minimal Level 2 APIP dibagi

Pemkab/kota se-Provinsi dikali 100% % 78 78 55,56 71,23 71,23

Lampiran 1 / 3 - 3

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

No. Indikator Kinerja Utama PengukuranRencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%)

7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 1)

Pemprov Minimal Level 1 APIP dibagi

Jumlah Pemprov dikali 100%% 0 0 N/A N/A N/A

7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 1)

Pemkab/kota minimal Level 1 APIP dibagi

Pemkab/kota se-Provinsi dikali 100% % 0 0 N/A N/A N/A

8 Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama8.1 Persepsi Kepuasan Layanan

Sekretariat Utama (skala likert 1-

10)

skala

likert 1-

10

7 7 7,67 109,57 109,57

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 Laporan Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP

Laporan 100 - - 100 100 - - 100 100 100,00 100,00

2 LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

Laporan 14 - - 14 14 - - 14 14 100,00 100,00

3 Surat kepala Perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil asistensi dan

penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di

Provinsi/Kab/Kota

Surat 14 - - 14 14 - - 14 14 100,00 100,00

4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan

Laporan 9 - - 9 9 - - 9 9 100,00 100,00

5 Surat kepala perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil bimtek dan

penilaian kapabilitas APIP di

Provinsi/Kab/Kota

Surat 9 - - 9 9 - - 9 9 100,00 100,00

Jumlah 146 0 0 146 146 0 0 146 146 100,00 100,00

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

Laporan 25 - - 25 25 - - 25 25 100,00 100,00

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 16 - - 16 16 - - 16 14 87,50 87,503 Pengamanan Aset Laporan 24 - - 24 24 - - 24 25 104,17 104,174 Perbaikan Governance System Laporan 58 - - 58 58 - - 58 59 101,72 101,72

Jumlah Laporan 123 0 0 123 123 0 0 123 123 100,00 100,00

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 IPP Laporan 24 - - 24 24 - - 24 24 100,00 100,002 APD Laporan 46 - - 46 46 - - 46 46 100,00 100,003 AN Laporan 17 - - 17 17 - - 17 17 100,00 100,004 Investigasi Laporan 27 - - 27 27 - - 27 27 100,00 100,005 P3A Laporan 9 - - 9 9 - - 9 9 100,00 100,00

Jumlah Laporan 123 0 0 123 123 0 0 123 123 100,00 100,00

No. Bidang PengawasanCapaian (%)

Capaian (%)

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI FOKUS PENGAWASAN

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI BIDANG PENGAWASAN

Capaian (%)

No. Fokus Pengawasan

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Lampiran 2

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Tahun 2017 s.d. Bulan iniIndikator Kinerja KegiatanNo.

Realisasi

Output s.d.

Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Tahun 2017 s.d. Bulan iniRencana Output

Realisasi

Output s.d.

Bulan ini

Realisasi

Output s.d.

Bulan ini

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 TU 12 12 - - 12 12 - - 12 12 100,00 100,002 P3A 12 12 - - 12 12 - - 12 12 100,00 100,00

Jumlah 12 12 - - 12 12 - - 12 12 100,00 100,00

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Lampiran 3

RENCANA DAN REALISASI OUTPUT PENDUKUNG PENGAWASAN

No.Bagian/

Bidang

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output Realisasi

Output

s.d. Bulan

ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

TAHUN 2017

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10

1 Laporan Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP

100 259 2 357 100 259 2 357 356 99,72 99,72

2 LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

14 1 - 15 14 1 - 15 15 100,00 100,00

3 Surat kepala Perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil asistensi dan

penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di

Provinsi/Kab/Kota

0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00

4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan

9 11 - 20 9 11 - 20 20 100,00 100,00

5 Surat kepala perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil bimtek dan

penilaian kapabilitas APIP di

Provinsi/Kab/Kota

0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00

Jumlah 123 271 2 392 123 271 2 392 391 99,74 99,74

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

25 47 1 71 25 47 1 71 71 100,00 100,00

2 Peningkatan Ruang Fiskal 16 12 1 27 16 12 1 27 26 96,30 96,30

3 Pengamanan Aset 24 46 - 70 24 46 - 70 70 100,00 100,00

4 Perbaikan Governance System 58 166 - 224 58 166 - 224 224 100,00 100,00

Jumlah 123 271 2 392 123 271 2 392 391 99,74 99,74

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10

1 IPP 24 92 1 115 24 92 1 115 115 100,00 100,00

2 APD 46 99 1 144 46 99 1 144 144 100,00 100,00

3 AN 17 24 - 41 17 24 - 41 41 100,00 100,00

4 Investigasi 27 45 - 72 27 45 - 72 71 98,61 98,61

5 P3A 9 11 - 20 9 11 - 20 20 100,00 100,00

Jumlah 123 271 2 392 123 271 2 392 391 99,74 99,74

TAHUN 2017

Lampiran 4

REALISASI PP SESUAI BIDANG PENGAWASAN

REALISASI PP SESUAI FOKUS PENGAWASAN

No. Fokus Pengawasan

Realisasi

PP s.d.

Bulan ini

Capaian (%)

REALISASI PP YANG MENDUKUNG OUTPUT SESUAI PERJANJIAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

No.

Rencana PP

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan

dihasilkan PPTahun 2017

Rencana PP

s.d. Bulan ini

Realisasi

PP s.d.

Bulan ini

No. Bidang Pengawasan

Realisasi

PP s.d.

Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Rencana PP

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 77 182 0 259 77 182 0 259 253 97,68 97,68

2 61 18 0 79 61 18 0 79 79 100,00 100,00

138 200 0 338 138 200 0 338 332 98,22 98,22

Lampiran 5

RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN PKAU

No. Bagian/Bidang

Rencana Penugasan PKAU Realisasi

Penugasan

s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

TAHUN 2017

Jumlah

s.d. Bulan ini

2

Bagian Tata Usaha

Bidang Prolap &

Pembinaan APIP

Tahun 2017 s.d. Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini

1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3

1 PFA 80 18.960 18.960 14.296 75,40 75,40 179

2 PFU 41 9.717 9.717 10.765 110,79 110,79 263

Jumlah 121 28.677 28.677 25.061 87,34 87,34 207

OH per

Pegawai s.d.

Bulan ini

POTENSI DAN REALISASI HARI PRODUKTIF

Lampiran 6

No. PFA/PFUPotensi OH Realisasi OH

s.d. Bulan ini

Capaian (%)Jumlah

Pegawai

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

TAHUN 2017

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

Terlaksananya

monitoring evaluasi

atas program prioritas

yang dilaksanakan di

daerah

Laporan Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP

1.233.140.000 1.233.140.000 1.201.162.000 97,41 97,41

Terlaksananya

asistensi dan penilaian

untuk meningkatkan

level maturitas

penyelenggaraan SPIP

di Provinsi/Kota/Kab

LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

143.270.000 143.270.000 129.046.100 90,07 90,07

Terlaksananya Bimtek

dan penilaian

kapabilitas APIP di

Provinsi/Kota/Kab

LHP Peningkatan Kapabilitas

APIP BPKP Perwakilan

94.186.000 94.186.000 93.324.000 99,08 99,08

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Tersedianya dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan

layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

21.343.358.000 21.343.358.000 20.640.544.957 96,71 96,71

22.813.954.000 22.813.954.000 22.064.077.057 96,71 96,71Jumlah

Terhadap

Anggaran

2017

Terhadap

Rencana

Penyerapan

s.d. Bulan ini

PENYERAPAN ANGGARAN

Lampiran 7

Program Kegiatan IKK

Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan

Anggaran Tahun 2017

stlh revisi

(Rp)

Rencana Penyerapan

s.d. Bulan ini

(Rp)

Realisasi Anggaran s.d.

Bulan ini (Rp)

Program

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara dan

Pembangunan

Nasional serta

Pembinaan

Penyelenggaraa

n Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

TAHUN 2017