BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri... · Σ UMN/Anak Perusahaan Skor G G aik...
Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … 2018/Laptri... · Σ UMN/Anak Perusahaan Skor G G aik...
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV 2017
NOMOR : LKIN-143/PW22/6/2018
TANGGAL : 9 JANUARI 2018
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI
Jalan Kapten Tantular Denpasar 80235 Telepon : (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771
E-mail: [email protected]
Nomor : LKIN-143/PW22/6/2018 9 Januari 2018 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Bali s.d. Triwulan IV 2017
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan IV 2017 dengan uraian sebagai berikut:
1. Capaian kinerja 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja pada Triwulan IV jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Sebanyak 16 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%; b. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja 100%; c. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan
90%; d. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai
dengan 60%; e. Sebanyak 5 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.
Tidak tercapainya kinerja IKU ‘Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional’ dengan pengukuran jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2017 terhadap Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2017 belum optimal. Rekomendasi yang disampaikan ke obrik belum sepenuhnya ditindaklanjuti (sedang dalam proses). Perlu dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala.
Sedangkan untuk kinerja IKU ‘Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)’, perhitungan capaian kinerja menggunakan pengukuran minimize sehingga capaian kinerja lebih kecil dari 100%. Realisasi pencapaian Level Kapabilitas APIP terhadap 9 Kabupaten/Kota, 5 Kabupaten/Kota telah mencapai Level 2 dan 4 Kabupaten/Kota mencapai Level 3.
Lima IKU yang capaian kinerjanya kurang dari 40%, dengan penjelasan sebagai berikut: a) IKU Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K tidak tercapai karena tidak ada permintaan dari K/L/P/K; b) IKU Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tidak
tercapai karena tidak ada permintaan dari K/L/P/K;
2
c) IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3). Inspektorat Provinsi Bali ditargetkan level 3 pada tahun 2018, sehingga tidak terdapat target Kapabilitas Level 3 untuk Inspektorat Provinsi pada tahun 2017. Dalam tahun 2017 baru dilaksanakan Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 pada Inspektorat Provinsi Bali;
d) IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1). Inspektorat Provinsi Bali ditargetkan level 2 pada tahun 2017 sehingga tidak terdapat target kapabilitas level 1 untuk Inspektorat Provinsi;
e) IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1). Inspektorat Kabupaten/Kota ditargetkan mencapai level 2 dan level 3 tahun 2017, sehingga tidak terdapat target kapabilitas level 1 untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dalam tahun 2017.
Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan IV 2017 disajikan pada Lampiran 1.
2. Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan IV 2017 sebanyak 146 laporan/surat atensi atau 100% dari rencana sebanyak 146 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 100% dari rencana output sebanyak 146 laporan/surat atensi.
Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan IV 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.
3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 100%dari rencana output sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.
Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 disajikan pada Lampiran 3.
4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan IV 2017 sebanyak 391 PP atau 99,74% dari rencana sebanyak 392 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan IV 2017 tercapai 99,74% dari rencana sebanyak 392 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan IV 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.
5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 sebanyak 332 PP atau 98,22% dari rencana sebanyak 338 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 tercapai 98,22% dari rencana sebanyak 338 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan IV 2017 disajikan pada Lampiran 5.
6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan IV 2017 sebanyak 207 OH atau 87,34% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
Lampiran 1 / 1 - 3
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
1 Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen
risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional
∑TL Rekomendasi 2017 dibagi
∑Rekomendasi 2017 dikalikan dengan
100%.
% 55 55 34,36 62,47 62,47
1.2 Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan
korporasi
∑Realisasi dibagi ∑Target 2017 dikalikan
dengan 100%.% 55 55 100,00 181,82 181,82
2 Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian2.1 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan
Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
(PKA) di sidang Pengadilan pada tahun
201X dibagi dengan Jumlah laporan
hasil pengawasan keinvestigasian
(LHPKKN + LPEBDE) dalam tiga tahun
terakhir dikalikan dengan 100%.
% 40 40 55,17 137,93 137,93
2.2 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif
(LHAI) yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan oleh APH pada tahun
201X dibagi dengan Jumlah LHAI yang
diterbitkan pada tahun 201X dikalikan
dengan 100%.
% 70 70 100,00 142,86 142,86
2.3 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Jumlah laporan hasil pengawasan
keinvestigasian (Laporan Hasil Audit
Investigatif/LHAI + Laporan Hasil
Pengawasan atas Current Issues +
Laporan Hasil Pengawasan dalam
rangka pemberian Rekomendasi
Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun
2017 dibagi dengan Jumlah laporan
hasil pengawasan keinvestigasian yang
diterbitkan pada tahun 201X dikalikan
dengan 100%.
% 60 60 100,00 166,67 166,67
2.4 Persentase hasil audit
penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit penyesuaian
harga yang ditindaklanjuti oleh
penanggung jawab kegiatan atau
pengguna barang/jasa pada tahun 201X
dibandingkan jumlah laporan audit
penyesuaian harga pada tahun 201X.
% 70 70 N/A N/A N/A
2.5 Persentase hasil audit klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Jumlah hasil audit klaim yang
ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun
201X dibandingkan jumlah laporan
audit klaim pada tahun 201X.
% - 0 N/A N/A N/A
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
REALISASI OUTCOME PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2017
No. Indikator Kinerja Utama PengukuranRencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%)
Lampiran 1 / 2 - 3
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
No. Indikator Kinerja Utama PengukuranRencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%)
3 Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional3.1 Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran
pembangunan
Persentase laporan Evaluasi Hambatan
Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang
ditindaklanjuti kesepakatannya oleh
para pihak pada tahun 201X
dibandingkan jumlah laporan EHKP
pada tahun 201X.
% 70 70 100 142,86 142,86
4 Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi4.1 Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
Jumlah K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP termasuk
FRA pada tahun 201X dibagi jumlah
penugasan yang telah dilakukan
(Sosialisasi + Diagnostic Assessment +
Bimbingan Teknis Implementasi +
Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA
pada tahun 201X dibagi dengan
dikalikan dengan 100%.
% 50 50 100 200,00 200,00
5 Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi5.1 Persentase K/L/P/K anggota
Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat
Jumlah K/L/P/K atau unit kerja
yang memenuhi 3 unsur kriteria x 100%
dibagi Jml KLPK atau unit kerja yang telah
menjadi anggota dari Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi
% 60 60 100 166,67 166,67
6 Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi6.1 Maturitas SPIP Pemerintah
Propinsi (level 3)
Pemprov Minimal Level 3 SPIP dibagi
Jumlah Pemprov dikali 100%% 100 100 100 100,00 100,00
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
∑ Pemkab/Kota Minimal Level 3 SPIP dibagi
Jumlah Pemkab/Kota se-Provinsi dikali 100%% 56 56 66,66667 119,05 119,05
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (Level 2)
∑ Pemkab/Kota Minimal Level 2 SPIP dibagi
Jumlah Pemkab/Kota se-Provinsi dikali 100%% 11 11 33,33 200,00 200,00
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (Level 1)
∑ Pemkab/Kota Minimal Level 1 SPIP dibagi
Jumlah Pemkab/Kota se-Provinsi dikali 100%% 33 33 0 200,00 200,00
6.5 Persentase BUMN/anak
perusahaan dengan skor GCG
baik
Σ BUMN/Anak Perusahaan Skor GCG Baik
tahun 2017 dibagi Σ BUMN/Anak
Perusahaan Dievaluasi oleh BPKP tahun
2017 dikali 100%
% 70 70 100 142,86 142,86
6.6 Persentase BUMN/anak
perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik) *)
Σ BUMN/Anak Perusahaan Kinerja minimal
Baik tahun 2017 dibagi Σ BUMN/Anak
Perusahaan Dievaluasi oleh BPKP tahun
2017 dikali 100%
% 54 54 100 185,19 185,19
6.7 Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina
Jumlah BUMD yang kinerjanya
mendapatkan skor minimal baik
dibandingkan dengan jumlah BUMD
yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada
tahun berjalan
% 54 54 70 129,63 129,63
6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang
dibina
Jumlah BLUD yang kinerjanya
mendapatkan skor minimal baik
dibandingkan dengan jumlah BLUD
yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada
tahun berjalan
% 60 60 100 166,67 166,67
7 Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 3)
Pemprov Minimal Level 3 APIP dibagi
Jumlah Pemprov dikali 100%% 0 0 N/A N/A N/A
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
Pemkab/kota minimal Level 3 APIP dibagi
Pemkab/kota se-Provinsi dikali 100% % 22 22 44,44 200,00 200,00
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 2)
Pemprov Minimal Level 2 APIP dibagi
Jumlah Pemprov dikali 100%% 100 100 100,00 100,00 100,00
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 2)
Pemkab/kota minimal Level 2 APIP dibagi
Pemkab/kota se-Provinsi dikali 100% % 78 78 55,56 71,23 71,23
Lampiran 1 / 3 - 3
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
No. Indikator Kinerja Utama PengukuranRencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%)
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 1)
Pemprov Minimal Level 1 APIP dibagi
Jumlah Pemprov dikali 100%% 0 0 N/A N/A N/A
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
Pemkab/kota minimal Level 1 APIP dibagi
Pemkab/kota se-Provinsi dikali 100% % 0 0 N/A N/A N/A
8 Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama8.1 Persepsi Kepuasan Layanan
Sekretariat Utama (skala likert 1-
10)
skala
likert 1-
10
7 7 7,67 109,57 109,57
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP
Laporan 100 - - 100 100 - - 100 100 100,00 100,00
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
Laporan 14 - - 14 14 - - 14 14 100,00 100,00
3 Surat kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 14 - - 14 14 - - 14 14 100,00 100,00
4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan
Laporan 9 - - 9 9 - - 9 9 100,00 100,00
5 Surat kepala perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 9 - - 9 9 - - 9 9 100,00 100,00
Jumlah 146 0 0 146 146 0 0 146 146 100,00 100,00
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
Laporan 25 - - 25 25 - - 25 25 100,00 100,00
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 16 - - 16 16 - - 16 14 87,50 87,503 Pengamanan Aset Laporan 24 - - 24 24 - - 24 25 104,17 104,174 Perbaikan Governance System Laporan 58 - - 58 58 - - 58 59 101,72 101,72
Jumlah Laporan 123 0 0 123 123 0 0 123 123 100,00 100,00
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 IPP Laporan 24 - - 24 24 - - 24 24 100,00 100,002 APD Laporan 46 - - 46 46 - - 46 46 100,00 100,003 AN Laporan 17 - - 17 17 - - 17 17 100,00 100,004 Investigasi Laporan 27 - - 27 27 - - 27 27 100,00 100,005 P3A Laporan 9 - - 9 9 - - 9 9 100,00 100,00
Jumlah Laporan 123 0 0 123 123 0 0 123 123 100,00 100,00
No. Bidang PengawasanCapaian (%)
Capaian (%)
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI FOKUS PENGAWASAN
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI BIDANG PENGAWASAN
Capaian (%)
No. Fokus Pengawasan
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 2
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Tahun 2017 s.d. Bulan iniIndikator Kinerja KegiatanNo.
Realisasi
Output s.d.
Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Tahun 2017 s.d. Bulan iniRencana Output
Realisasi
Output s.d.
Bulan ini
Realisasi
Output s.d.
Bulan ini
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 TU 12 12 - - 12 12 - - 12 12 100,00 100,002 P3A 12 12 - - 12 12 - - 12 12 100,00 100,00
Jumlah 12 12 - - 12 12 - - 12 12 100,00 100,00
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 3
RENCANA DAN REALISASI OUTPUT PENDUKUNG PENGAWASAN
No.Bagian/
Bidang
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output Realisasi
Output
s.d. Bulan
ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TAHUN 2017
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10
1 Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP
100 259 2 357 100 259 2 357 356 99,72 99,72
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
14 1 - 15 14 1 - 15 15 100,00 100,00
3 Surat kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00
4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan
9 11 - 20 9 11 - 20 20 100,00 100,00
5 Surat kepala perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00
Jumlah 123 271 2 392 123 271 2 392 391 99,74 99,74
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
25 47 1 71 25 47 1 71 71 100,00 100,00
2 Peningkatan Ruang Fiskal 16 12 1 27 16 12 1 27 26 96,30 96,30
3 Pengamanan Aset 24 46 - 70 24 46 - 70 70 100,00 100,00
4 Perbaikan Governance System 58 166 - 224 58 166 - 224 224 100,00 100,00
Jumlah 123 271 2 392 123 271 2 392 391 99,74 99,74
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x10
1 IPP 24 92 1 115 24 92 1 115 115 100,00 100,00
2 APD 46 99 1 144 46 99 1 144 144 100,00 100,00
3 AN 17 24 - 41 17 24 - 41 41 100,00 100,00
4 Investigasi 27 45 - 72 27 45 - 72 71 98,61 98,61
5 P3A 9 11 - 20 9 11 - 20 20 100,00 100,00
Jumlah 123 271 2 392 123 271 2 392 391 99,74 99,74
TAHUN 2017
Lampiran 4
REALISASI PP SESUAI BIDANG PENGAWASAN
REALISASI PP SESUAI FOKUS PENGAWASAN
No. Fokus Pengawasan
Realisasi
PP s.d.
Bulan ini
Capaian (%)
REALISASI PP YANG MENDUKUNG OUTPUT SESUAI PERJANJIAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
No.
Rencana PP
Indikator Kinerja Kegiatan yang akan
dihasilkan PPTahun 2017
Rencana PP
s.d. Bulan ini
Realisasi
PP s.d.
Bulan ini
No. Bidang Pengawasan
Realisasi
PP s.d.
Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Rencana PP
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 77 182 0 259 77 182 0 259 253 97,68 97,68
2 61 18 0 79 61 18 0 79 79 100,00 100,00
138 200 0 338 138 200 0 338 332 98,22 98,22
Lampiran 5
RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN PKAU
No. Bagian/Bidang
Rencana Penugasan PKAU Realisasi
Penugasan
s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan iniTahun 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TAHUN 2017
Jumlah
s.d. Bulan ini
2
Bagian Tata Usaha
Bidang Prolap &
Pembinaan APIP
Tahun 2017 s.d. Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini
1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3
1 PFA 80 18.960 18.960 14.296 75,40 75,40 179
2 PFU 41 9.717 9.717 10.765 110,79 110,79 263
Jumlah 121 28.677 28.677 25.061 87,34 87,34 207
OH per
Pegawai s.d.
Bulan ini
POTENSI DAN REALISASI HARI PRODUKTIF
Lampiran 6
No. PFA/PFUPotensi OH Realisasi OH
s.d. Bulan ini
Capaian (%)Jumlah
Pegawai
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TAHUN 2017
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
Terlaksananya
monitoring evaluasi
atas program prioritas
yang dilaksanakan di
daerah
Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP
1.233.140.000 1.233.140.000 1.201.162.000 97,41 97,41
Terlaksananya
asistensi dan penilaian
untuk meningkatkan
level maturitas
penyelenggaraan SPIP
di Provinsi/Kota/Kab
LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
143.270.000 143.270.000 129.046.100 90,07 90,07
Terlaksananya Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP di
Provinsi/Kota/Kab
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP BPKP Perwakilan
94.186.000 94.186.000 93.324.000 99,08 99,08
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Tersedianya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan
layanan
Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
21.343.358.000 21.343.358.000 20.640.544.957 96,71 96,71
22.813.954.000 22.813.954.000 22.064.077.057 96,71 96,71Jumlah
Terhadap
Anggaran
2017
Terhadap
Rencana
Penyerapan
s.d. Bulan ini
PENYERAPAN ANGGARAN
Lampiran 7
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan
Anggaran Tahun 2017
stlh revisi
(Rp)
Rencana Penyerapan
s.d. Bulan ini
(Rp)
Realisasi Anggaran s.d.
Bulan ini (Rp)
Program
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Keuangan
Negara dan
Pembangunan
Nasional serta
Pembinaan
Penyelenggaraa
n Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TAHUN 2017