Private Sharing Document Author : Riko Apriadi

Email: rikooapriadii@yahoo.com Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ

1

13 Januari 2016

Dasar Hukum Pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

I. Latar Belakang

Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau biasa disingkat SKDP, merupakan dokumen atau

surat yang menerangkan domisili atau tempat tinggal tetap suatu perusahaan. Ibarat orang

perorangan yang memiliki tempat tinggal dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP),

maka perusahaan juga memiliki tempat tinggal tetap dalam menjalankan usahanya, dan dapat

dibuktikan dengan SKDP.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23

Tahun 2006 (UU 23/2006) tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013) dan Peraturan

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional (Perpres 26/2009), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait

perolehan KTP, maka sudah ada dasar pengaturan secara nasional terkait perolehan dan

pengurusan KTP.

Lalu bagaimana dengan SKDP? Dapat diambil contoh dari dua daerah di Indonesia, yaitu di

Propinsi DKI Jakartra dan di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Di Propinsi DKI

Jakarta, perolehan dan pengurusan SKDP ini didapatkan melalui kelurahan. Sedangkan di

Kabupaten Nunukan, perolehan dan pengurusan SKDP ini didapatkan melalui Kantor Pelayanan

dan Perizinan Terpadu (KPPT).

Hal tersebut lah yang menarik saya untuk mengkaji secara singkat perihal SKDP berdasarkan

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

II. Tinjauan Pustaka dan Analisa Hukum

A. Subjek Hukum

Private Sharing Document Author : Riko Apriadi

Email: rikooapriadii@yahoo.com Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ

2

Sebagaimana disampaikan pada bagian latar belakang perihal berlakunya KTP bagi orang

perorangan/individu, dan SKDP bagi perusahaan, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang

perbedaan mendasar kedua jenis subjek hukum ini.

C.S.T. Kansil dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum, menjelaskan dua pengertian subjek

hukum, yaitu:

a. Natuurlijk Person, yang disebut manusia Pribadi atau individu; dan

b. Rechtperson, yaitu subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Rechtperson dibagi lagi ke

dalam dua jenis, yaitu Publiek Rechtperson atau Badan Hukum Publik (sifatnya memiliki unsur

kepentingan umum, seperti Negara, daerah tingkat I dan II, desa, dan sebagainya), dan Privaat

Rechtperson atau Badan Hukum Privat (sifatnya memiliki unsur kepentingan individual, misalnya

perusahaan).

Dan materi kali ini berkaitan dengan perusahaan sebagai Rechtperson dalam memiliki SKDP.

B. Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU 3/1982),

dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Pasal 5 Ayat

1), di mana Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat

secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak

yang berkepntingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang

tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (Pasal 2).

Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik

Indonesia wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan (Pasal 7). Perusahaannya berbentuk Badan

Hukum (termasuk koperasi), Persekutuan, Perorangan, dan jenis perusahaan lainnya. (Pasal 8).

Dalam Pasal 11, 12, 13, dan 16, pendaftaran yang dilakukan, semuanya mewajibkan adanya

alamat perusahaan. Dalam pembuktian alamat perusahaan ini, menurut pendapat saya,

diperlukan SKDP sebagai keterangan domisili atau tempat tinggal suatu perusahaan. Sehingga

secara tidak langsung dalam UU 3/1982, SKDP dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan saat

pendaftaran suatu perusahaan.

Private Sharing Document Author : Riko Apriadi

Email: rikooapriadii@yahoo.com Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ

3

C. Pemanfaatan dan Penataan Ruang

Diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007).

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 32). Kemudian

berdasarkan Pasal 36, izin ini diberikan harus sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang. Dan

mengenai pengaturan zonasinya, kewenangan tersebut dibagikan kepada peraturan pemerintah

untuk sistem nasional, peraturan daerah provinsi untuk sistem provinsi, dan peraturan daerah

kabupaten/kota untuk sistem kabupaten/kota.

Alamat yang menunjukkan tempat tinggal atau domisili berkaitan erat dengan pemanfaatan

ruang dalam tata ruang suatu wilayah. Sehingga UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, menurut

saya memiliki keterkaitan dengan dasar hukum SKDP.

D. Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU

23/2014), maka pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah semakin

diperjelas. Pada Pasal 9, diklasifikasikan urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya kewenangan

pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkuren (kewenangan yang dibagi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah), dan urusan pemerintahan umum (kewenangan presiden sebagai

kepala pemerintahan).

Terkait penataan ruang, perizinan bagi perusahaan, perdagangan, industri, dan hal-hal yang

berkaitan termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam hal ini, saya

menarik kesimpulan bahwa kewenangannya dapat berada di pemerintah pusat, dan dapat juga

berada di pemerintah daerah.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam membentuk suatu peraturan perundang-

undangan, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), yaitu produknya dapat berupa

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kekuatan hukum

Private Sharing Document Author : Riko Apriadi

Email: rikooapriadii@yahoo.com Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ

4

sesuai hierarki yang ada (Pasal 7). Peraturan daerah yang dibuat sah selama tidak bertentangan

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14).

Dalam hal ini, pengurusan SKDP yang berbeda-beda di masing-masing daerah, tidak menjadi

masalah selama sudah diatur dan memiliki dasar dalam suatu peraturan di daerah.

E. Pengurusan SKDP di Daerah

Ada dua contoh pengurusan SKDP dengan instansi berbeda yang menerbitkannya, yaitu di

Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.

1. Provinsi DKI Jakarta

Dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah (Perda DKI

1/2006), memang tidak secara tegas mengatur SKDP, namun SKDP dapat digolongkan

sebagai perizinan yang berhubungan dengan retribusi daerah, artinya dalam proses

pengurusannya dikenakan retribusi.

Secara tegas, pengurusan SKDP diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat

di Kantor Lurah DKI Jakarta (KepGub 506/1989) bahwa SKDP diurus melalui kelurahan-

kelurahan yang ada di DKI Jakarta.

Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan SKDP sebagaimana KepGub 506/1989, yaitu:

1) Surat Pengantar RT dan RW

2) KTP Pemilik

3) Akta Notaris Pendirian Perusahaan

2. Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur

Tetap Pelayanan Perizinan Yang Dilaksanakan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

(KPPT) Kabupaten Nunukan (Perbup 21/2009), pengurusan SKDP dilakukan di KPPT Seksi

Pelayanan Perijinan Perekonomian (Pasal 2).

Sebagaimana Lampiran Perbup 21/2009 tentang persayaratan ijin, maka tahapan prosesnya

adalah:

Private Sharing Document Author : Riko Apriadi

Email: rikooapriadii@yahoo.com Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ

5

a. Mengisi Formulir Bermaterai secukupnya;

b. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dengan menunjukan aslinya) rangkap 2 (dua);

c. Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang telah diligalisir oleh pejabat yang

berwenang (Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Camat) rangkap 2 (dua), yaitu:

1) Sertifikat Tanah / Akte Jual Beli dan atau SPPT;

2) Apabila bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat kuasa tidak keberatan

dari pemilik tanah/ bangunan bermaterei cukup, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli

dan foto copy rangkap 1 (satu);

3) Apabila pemilik tanah meninggal dunia agar dilengkapi dengan surat keterangan

kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat

rangkap 2 (dua) atau keterangan dari Notaris bagi WNI Keturunan dengan

melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang mengajukan IMB (asli

dan foto copy rangkap 1 (satu);

d. Foto copy IMB beserta gambar bangunan (lampiran IMB) dengan menunjukan aslinya.

Untuk bangunan yang didirikan dibawah tahun 2000 apabila tidak memiliki IMB dapat

berupa surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik bangunan dan diketahui oleh RT,

RW dan Lurah Setempat);

e. Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah

dan atau Bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh

RT, RW dan Lurah setempat). Untuk perpanjangan/daftar ulang permohonan Izin

Tempat Usaha Kecil-Menengah-Besar hanya diketahui RT dan RW setempat, sedangkan

perpanjangan/daftar ulang permohonan Izin Tempat Usaha tidak dikenakan persyaratan

ini apabila nama pemohon, jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha tetap/tidak berubah

dari keputusan ijin yang lama;

f. Foto Copy akte pendirian CV/PT/Yayasan/Koperasi (apabila atas nama Badan Hukum );

g. Foto Copy Lunas PBB;

h. Foto Copy Setoran Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Pajak Reklame;

i. Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah;

Private Sharing Document Author : Riko Apriadi

Email: rikooapriadii@yahoo.com Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ

6

j. Foto Copy Izin Tempat Usaha (ITU);

k. Pas Photo 2x3 7 lembar (warna);

l. Untuk Perpanjangan, menyerahkan SKDP yang asli

III. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan tinjauan pustaka dan analisa mengenai SKDP adalah

sebagai berikut.

1) SKDP merupakan surat yang menerangkan domisili atau tempat tinggal suatu perusahaan

dalam menjalankan usahanya, sebagai bentuk identitas singkat suatu perusahaan sebagai

rechtperson atau badan hukum.

2) SKDP diperlukan bagi perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU

3/1982 dan juga berkaitan dengan penataan ruang oleh pemerintah berdasarkan UU 27/2007.

3) Sampai saat ini belum ada aturan nasional terkait teknis pengurusan SKDP, sehingga prosesnya

berbeda-beda di masing-masing daerah di Indonesia, dan berdasarkan UU 23/2014 dan UU

12/2011, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan proses pelayanan SKDP

dan dasar peraturan untuk pengurusan SKDP di daerah.

4) Di DKI Jakarta SKDP diurus dan diperoleh dari kelurahan berdasarkan KepGub DKI 506/1989,

SKDP diurus dan diperoleh dari kelurahan di DKI Jakarta, sedangkan di Kabupaten Nunukan

dirus dan diperoleh dari KPPT berdasarkan Perbup 21/2009.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun

2006 (UU 23/2006) tentang Administrasi Kependudukan

Private Sharing Document Author : Riko Apriadi

Email: rikooapriadii@yahoo.com Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ

7

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 (Perpres 26/2009) tentang Penerapan Kartu

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

7. Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah

8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kantor Lurah DKI Jakarta

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap

Pelayanan Perizinan Yang Dilaksanakan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)

Kabupaten Nunukan

Referensi:

C.S.T. Kansil, 1993. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional