V

BUPAT1 00WA

PROⅥNSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PDNGARUSUTAMAAN GDIDERDALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMパ T TUHAN YANG MAHA ESA

IBUPAT1 00WA:

Menimbang : ai bahヽ υa dalam penyelenggarnЯ npemerintahan,pembangtu■ an,danpelayanan tnasyarakat di dacrah,

maolh terdapat kctdaksetaraandan ke■dakadilan gendcr,

sehingga diperlLlkan strategi

pengintegrasian gender melalui

perencanaan, pcn● 1ュsunan,

pelaksanaall, pengangg″ an,

pemantaualt, dan evaluasl ataS

d.

c.

kebijakan, program, dan kegratanpembirnBunan di daerah;

b. ba}tu,'a pengarusuamaan genderdalam pembangunan daerahmerupakan strategi yang elektifdalammewujudkan kesetaraandan keadilan gender dalamkehidupan bermasyarakat,bgrbangsa dan bernegSra;bahwa upaya pengdrusuta:naangen4gr da.lam pembargunalrdaerah perlu dilaksanakar secaraterpadu dan terkoordinasi padaseluruh satuan ke4a perangkatdaerah darr instansi vertikal sertalembaga non pemerintah daerah;bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c,perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang PengarusutamaanGender Dalam PembargunanDaerah.

Pasal 18 ayat (6) Undarg-UndangDasar Negara Republik lndonesiaTohun 1945;Undang-undang Nomor 29

Mengingat : 1.

2.Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun i959 Nomor 74, TanbahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822i;Undang-Undarg Nomor 7Tahun 1984 tentang PengesahanKonvensi Mengenai PenghapusanSegala Benruk Disk-rrm ina si

Terhadap Perempuan (l,embaranNegara Republik indonesiaTahun 1984 Nomor 29, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3277);Undang-Undang Nomor 21Tahun i999 tentang PengesahanKonver-rsi ILO MengenaiDiskriminasi Dalam Pekerjaan danJabatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesiaNornor 3836);Undang-Undang Nomor 39Tahun luoo renrang Hak AsasiManusia (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan LembaranNegora Republik I ndonesiaNomor 3886);Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan

3

4

5.

6.

Kekerasan Dalaio Rumah Tengga(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 95.Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2OO4 rentang SistemPerencanaan PembangunanNasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4Nomor 104, Tambahan LembaranN-garc Republik InqonesiaNomor 4421);Undang-Undang Nomor 39Tahun 2OO8 tentang KementerianNegara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO8Nomor 166. Tambahan LembaranNcBara Republ.k Ir donesiaNomor 5234);Undang-Undang Nomor 12Tahun 20 11 tenrangPembentukan PeraturanPerundang-undangan (LembaranNFgara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran

8

9

10.

Negara Republik IndonesiaNomo.r 244, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5587); sebagaimana telahdiubah beberapa kali teralhirdengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-UndargNomor 23 Tahun 2014 (l,embaranNegara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 2O06 tentang Tata CaraPenyusunanPembangunan

RencanaNasional

(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2O06 Nomor 97,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2OO7 tentang PembagianUrusal Pemerintaiar antaraPemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2007 Nomor 82.Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia \omor 4737) I

13 Peraturan Pemerinlah Nomar 90Tahun 2010 tentang Pen1.rlsunanRencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga(Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2010 Nomor 152,Tambahan Lembaran NegaraRepu blik Indonr-sia Nonror 5178j:Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Mer-rengah

Nasional 2O 15-2019;Peraturan Daerah KabupatenGowa Nomor 9 Tahun 2009tentang Pencegahan KekerasanDalam Rumah Tangga (LembaranDaerah Kabupaten GowaTahun 2009 Nomor 9);

14

15

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWtt PERWAmLAN RAKYAT DAERAHКABUPATEN GOWA

Dan

3UPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

MenetaPL● : PERATURAN DAERAH TENTANGPENGARUSUTAMAAN GENDERDALAM PEMBANGUNAN DAERAH

6

0 BAB I

KDTENTUAN mlUM

PaEal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa,2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggaJa pemerintah daerah yaJrgmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom,

3. Bupati adalah Bupati Gowa.4. Badan Perencanaan Pembangunal Daerah adalah

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Gowa.

5. Satuan Keia Perangkat Daerah yang selarjutnyadisingkat SKPD adalah peralgkat daerah padaPemerintah Daerah.

6, Pengarusutamaan Gender yang selanjutnyadisingkat PUG datam pembangunan daerahadalal strategi yang dibangun untukmengintegrasikan gender menjadi satu dimensiintegral dari petencanaan, penlmsunan,pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi ataskebijakan, program dan kegiatan pembangunandi Daerah.

7. Gender adalah konsep yang mengacu padapembedaan pera-n dan tanggung jawab lakilakidan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapatberubah oleh keadaan sosial dan budayamasyarakat.

8. Kesetaraan Gender ada-lah kesamaal kondisi bagilakilaki dan perempuan untuk memperoleh

7

9

10

kesempatan dan haknya sebagai manusia-agarmampu berperan dan berpartisipasi dalamkegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalammenikmati hasil pembangunan.Keadilan Gender adalah suatu proses untukmenjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.Analisis Gender adalah analisis untukmengidentifikasi dan memahami pembagiankerja/peran iaki-laki dan perempuan, akseskontrol terhadap sumber daya pembangunan,partisipasi dalam proses pembangunan, danmanfaat yang mereka nikmati, pola hubunganantara iaki-laki dan perempuan yang timpang,yang di dalam pelaksanaannya memperhatikanfaktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan sukubangsa.

11. Perencanaan Responsif

12.

13.

Gender adalahperencallaan untuk mencapai kesetaraan dankeadilan gender yang dilakukan melaluipengintegrasian Pengalaman, asplrasl,

kebutuhan, potensi dan penyelesaianpermasalahan perempuan dan laki-laki.Anggaran Responsif Gender (Gender Budget)adalah penggunaan atau pemanlaatan anggaranyang berasal dari berbagai sumber pendanaanuntuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.Focal Point Pengarusutamaan Gender DalamPembangunan Daerah adalah aparatur S(PDyang mempunyai kemampuan untuk melakukan

14

pengamsutamaan gender di unit kerjanyamasing-masing.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yangseianjutnya disebut Pokja Pengar-usutamaanGender Dalam Pembangunan Daerah adalahu,adah konsultasi bagi pelaksana dan penggerakpengarusutamaan gender dari berbagaiinstansi/ lembaga di Daerah.Diskriminasi Gender adalah perbedaanperlakuan, fasilitas, perioritas, hak, kesempatanyang dibe.ikan kepada perempuan dan laki-laki.Kesadaran Gender digunakan untuk pengertiankemampuan seseorang untuk mengidentifikasimasalah ketimpangan gender dan upaya untukmemecahkannya.Sensitil Gender adalah kemampuan seseorangdalam melihat dan menilai hasil pembangunandal aspek kehidupan lainnya berdasarkanprespektil gender (disesuaikan dengankepentingan yang berbeda antara laki-laki danperempuan).Pemberdayaan Perempuan adalah prosespeningkatan kualitas Sumber daya perempuandaiam segala aspek pembanzunan.Rencana Aksi Daerah selanjutnya disingkat RADadalah pedoman atau acuan bagi semua pihakyang terkait dengan Pengarusutarnaan Genderyang memuat norma, struktur, dan prosedur.Data Terpilah dan informasi terpilah berdasarkanjenis kelamin {sex disaggregated data) adalahdata kuantitatif atau data/informasi kualitatif

9

15

16

17

18

19

20

21

yang dikumpulkan dan dipresentastkanberdasarkan jenis kelamin, penduduk laki lakidan perempuan atau anak taki-laki dan anakperempuan.Data terpilah menurlrt jenis kelamin adalahvariabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topikbahasan/ ha1-hal yang menjadi perhatian.Data dan informasi terpilah menggambarkanperan adalah kondisi umum dari laki-laki danperempuan dalam setiap aspek kehidupan dimasyarakat, ruisalnya angka melek hurui, tingkatpendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha,lapangan pekerjaan, perbedaan upah,kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjamandan lainnya.Organisasi mdsyarakat adalah organisasi Jdngdidirikan dengan sukarela oleh w'arga NegaraIndonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaantujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapatberpartisipasi dalam pembangunan demitercapainya tujuan Negara Kesatuan Repubiiklndonesia.

BAB II

ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian KesatuAsas

Pasa1 2

PUG berdasarkan asasI

a pcnghormatan tcrhadap hak asasirnanusia;

22

23

10

b. Yeadilan;c. partisipasi;d. kesetaraan; darre. non diskriminasi.

Baglan Ked[aMaksud

Pasal 3Pelaksalaal PUG dalam pembangunan daerahdimaksudkan untut memberikal pedomaa kepadapemerintah daerah dalam penyelenggar.aanpemerintahan daerah yang responsif gender.

Bagia! KetlaTujuao

Pasal 4Tujual pelaksanaaa PUG dalam pembangunan daerahadalah:a. memberikan acuan bagi apaJatur Pemerintah

Daerah dalam menJrusun strategi pengintegrasiangender yang dilakukan helalui perencanaan,pelaksanaan, penganggarail, pemantauan da]1evaluasi atas kebijakan, program darr kegiatanpembangunan di Daerah;

b. mewujudkan perencanaan pembangunan daeralresponsif gehder melalui pengintegrasianpengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi danpenyelesaiar permasalahan laki-laki danperempuan;

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan genderdalam kehidupan berbangsa dan bernegara

11

dengar memperhatikan kearifan agama danFailaibudaya masyaEkat KabuPaten Gowa;

d. mewujudkan pengelolaan anggatan daerah yaflgresponsif gender;

e. meningkatkal kesetaraan dan keadilal dalamkedudukai, peranan dan tanggung jawab laki-lakidan perempuan sebagai insan da:r sumber dayapembangunan; darr

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembagayang menangani pemberdayaan perempuan .

BAB IIIRUANG LINGKUP

Pa8al 5Ruang lingkup PUG dalam pembangunan daerahmeliputi :

a. perencalaan;b. penyusunan;c. pelaksanaan;d, pemantauan; dane. evaluasi kebija}al dan program Pembangunan

Daerah.

BAB IVTUGAS DAI{ WEWENAI{G

Baglan KeEatuTlgasPasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskankebijakal, strategi, dan pedoman tentangpelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah.

72

Bagian KedrraWewena[g

Pasal 7Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaanPUG dalam pembangunan daerah meliputi:a. penetapan, koordinasi, lasilitasi dan mediasi

pelaksanaan kebijakan PUG dalam pembangunanDaerah;

b. fasilitasi penguatan kelembagaan danpengembangan mekanisme PUG dalampembangunan Daerah pada lembaga pemerintahan,pusat studi wanita, lembaga penelitian danpengembangan, serta lembaga non Pemerintah;

c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan pembangunan Daerah ],angresponsil gender;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dalampembangunan Daerah skala Kabupaten;

e. pemberian bantuan teknis, lasiiitasi pelaksanaanPUG dalam pembangunan daerah, analisis gender,perencanaan anggaran yang responsif gender danpengembangan materi komunikasi, informasi danedukasi (KIE) PUG dalam pembanguflan Daerah;

f. pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerahyang terkait dengan bidang pembangplanterutama di bidang pendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum dan politik;

g. iasilitasi penyediaan data terpiLah menurut jeniskelamin; dan

h. membentuk focal poittt PUG dalam pembangLrnanDaerah.

BAB VKEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PERAN

SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT

Bagian KesatuKewajiban Pemeriotab Daerah

Pasal 8(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

a. menyelenggarakan kegiaLan penyusu nanperencanaan, monitoring, laporan dan evaluasiserta pengendalian kegiatan dalammelaksanakan PUG;

b.menyelenggarakan komunikasi, informasi,edukasi, advokasi dan sosialisasi tentangpelaksanaan PUG; dan

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihansensitif gender dan PUG.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melibatkan unsur masyarakat, Perguruan tinggidan lembaga pendidikan iainnl,a yang berfungsisebagai pusat rujukan, informasi, kajiar, advokasi,pendidikan dan pelatihan yang berkaitan denganupaya melaksanakan PUG.

Paaal 9(1) Lembaga pemerintahan daerah wajib menentukan

strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 melaiui berbagai kegiatanyang meliputi:

aYpeningkatan pelaksanaa;r dan penguataJlkelembagaan PUG dalam semua bidangpembangunan;

b. pelaksanaan tindakan khusus melaluipen)rusunan prograrn yang responsil genderoleh semua perencana pembalgunan baik dilembaga pemerintah maupun non pemerintal;dan

c. harmonisasi peraturan perundang-undangandan perumusao yang responsif gender.

(2) Ketentualr lebih lanjut mengenai tata caia danpenentuan strategi pelaksanaan kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Bupati.

, Pasal lO(1) Setiap lembaga pemerintahan daerah melakukan

penelitian dan pengkajian untuk memastikanresponsif gender terifltegrasi dalam perumusankebijakan pembangunel.

(2) Penelitian darr pengkajian sebagaima.na dimaksudpada ayat (1) dikoordinasikan oleh BadanPerencanaan dan Pembangunan DaerahKabupatefl Gowa.

(3) Hasil penelitian darl pbngkajian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikansecara luas kepada masyarakat.

Pasal 11(1) Lemb"ga pemerintahan daerah, wajib melakukan

pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan

に０

|

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8" danPasal 9.Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ditingkat pemerintah daerah diiakukan dengankerjasama dan koordinasi antara Bappeda,Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,Badan Keluarga Berencana dan PemberdayaanPerempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa dan/atau SKPD lain yangmembidangi tugas Penlberda!.aan Perempuan.Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diwujudkan dalam suatu wadahyang bernama Tim Teknis Responsif Gender.Bupati menetapkan pedoman pemantauan danevaluasi terhadap pelaksanaan PUG.

Bagian KeduaPeran Serta Swasta dan Mas!.arakat

Pasal 12(1) Seliap orang, kelompok, organisasi masyarakat

dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turutserta dalam berbagai kegiataa PUG dalalnpembangunan Daerah di Daerah.

(2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnyaberlungsi sebagai sumber informasi, kajian,advokasi, pendidikan dan pelatihar yang berkaitandengan upaya melalsalakan PUG dalampembangunar Daerah

(3) Peran Swasta dan masyarakat dapat merumuskankebijakan, strategi, dan pedoman tentang

(3)

(4)

ptlaksanaan PUG di lllasing_maslng

Lingkungalnya.(4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) me liputi:a. perencaraarr;b. pelaksanaan;c, pengendalian;d. pemantauan; dane. evaluasi kebijakan dan program di

lingkungannya.(5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) pihak swasta darrmasyaralat dapat :

a.menyelenggarakan kegiatan penl^rsunanperencanaan strategis, monitoring, laporan danevaluasi serta pengendalian kegiatan dalammelaksanakan PUG;

b. menyelenggarakan komunikasi, informasi,edukasi, advokasi dan sosialisasi tentangpelaks€naan PUG;

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihansensitif gender dan PUG di lingkungannya.

(6) Da1am melaksanakal ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pihakswasta dan masyafakat dapat melakukankerjasama dengan unsur pemerintah daerah ataupakar di bidang PUG.

Pasal 13(1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan

strategi pelaksanaal sebagaimana dimaksud

17

(2)

dalam Pasa1 12等at(1)mclalui bcrbagai k■ atanymg mellptli:

a pcningkaセ■■ pelaksanaan dan penguatankelcmbagaan PuG dalarn scmua bidang usal■ a;

b pelaksanaan tlndakan khusus mclaluipcn●1ュsunan program yang responsif gcndcrolch scmua bidang usaha,dan

c pelaksanaan kcgiatan dalam upayapcningkatan k■lalitas hidup percmpuan danpcmbcllan pcrindungan kepada pcrcmpuandan anak.

Ketentuan lebih lanjutpenentuan strategisebagaimana dimaksuddalam Peraturan Bupati.

Pasal 14Pihak Swasta dan Masyarakat dapat melakukanpemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaansebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 danPasal 13-

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasidilakukan dengan kerjasama dan koordinasidengan semua divisi di lingkungan pihak swastadan masyarakat.Ketentuart lebit lanjut mengenai rola cdrapemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam PeraturanBupati.

mengenai tata cara danpelaksanaan kegiatanpada ayat (1) diatur

(2)

(3)

18

(2)

BAB VIFOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 15Focal Poittt PUG dalam pembangunan daerah padasetiap SKPD di daerah terdiri dari pejabatdan/atau staf yang membidangi tugasPemberdayaan Perempuan dan bidang lalnnya.Focal Point PUG dalam pembangunan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:a. mempromosikan PUG dalam pembangunan

daerah pada unit kerja ;

b. memfasifitasi penyusunan Rencana KerjaSKPD j ang responsif gender:

c. melaksanakan pelatihan, sosiaiisasi, advokasiPUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD dan lingkunganmasYarakatj

d. melaporkan pelaksanaan PUG dalampembangunan daerah kepada pimpinanSKPD:

e. mendorong pelaksanaan analisis genderterhadap kebijakan, program dan kegiatanpada unit kerja; dan

f. memfasilitasi penyusunan profi1 gender dalampembangunan Daerah pada setiap SKPD.

(31 Pelaksanaan tugas Focal Point PUG dalampembangunan dae.ah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dikoordinir oleh pe.jabat pada SKPD

l-ang membidangi tugas pemberdayaanperempuan.

(4) Focal Point PUG dalam pembangunan d6erahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih danditetapkan oleh Bupati atau Pejabat vaxgditunjuk.

BA8 VIIPERENCANAAN DAN PELIIKSANAAN

Baglan KesatuPereicanaatl

Pasal 16Pemerintah Daerah berkewajiban menyrsunkebijatan, program dan kegiatan pembangunanberperspektil gender yang dituangkan dalamRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPDdan Rencana Kerja SKPD.PenJrusunal kebijakan, program dal kegiatanpembangunan berperspektif gender sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluiarhlisis gender.

Pesal 17Dalam melakukan analisisdimaksud dalam Pasalmenggunakal metode Alur(Gender Analisgs PathuaA)lain.

gender sebagaimana16 ayat (2i dapatKerja Analisis Genderatau metode analisis

(2) Analisis gender terhadap Rencana Kerjadilakukan oleh masing-masing SKPDbersangkutan.

(2)

１■

SKPDyang

20

(2)

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMDdan Renstra SKPD dapat bekerjasama denganlembaga perguruan tinggi atau pihak lain yangmemiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 18

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah mengkoordinasikanpenyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan RencanaKerja SKPD responsif gender.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana KerjaSKPD responsif gender sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KeduaPelaksanaatr

Pasal 19Bupati bertanBgung jawab dalam pelaksanaan PUGdalam pembangunan daerah penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan pelayananmasyarakat bidang pemberdayaan perempuan danPUG dalam pembangunan Daerah.

Pasal 20(1) Dalam upaya percepatan kelembagaar PUG

dalam pembalguna.n daerah di seluruh SKPDKabupateo dibentuk Pokja PUG dalampembangunan daerah Kabupaten.

21

(2) Susunan keanggotaan Pokja PUG -dalam

pemba-ngunan daerah adalah seluruh KepalaSKPD.

(3) Ketentua! lebih lanjut mengenai pembentukanPokja PUG dalam pernbangunar daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusar Bupati.

Pasal 21'I\-rgas Pokja PUG dalam pembangunan daerBhsebagaimana dimalsud dalam Pasal 20 adalahsebagai berikut :

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG dalampembangunan daerah kepada masing-masingSKPD;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUGdalam pembangunan daerah kepada PemerintahKabupaten;

c. menlrusun program kerja setap tahun;d. mendorong terlr.ujudnya a,fggarar, yang

berperspektif gender;e. menlrusun rencana kerja Pokja PUG dalam

pembangunan daerah setiap tahun;f. bertanggung jawab kepada Bupati;g. merumuskan rekomendasi kebljakan kepada

Bupati;h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang '

membidangi Pendataan untuk menjrusun ProfilGender Kabupaten;

i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dalampembalgunaar Daerah di masing-masing SKPD;

j. inenetapkan Tim Teknis untuk mela-kukananalisis terhadap anggaran Daera-h;

k. menlrusun RAD PUG dalam pembangunanDaerah di Kabupaten; dan

1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dalpenetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Paaal22(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 hurufj beranggota}al unsur SKPD yangmemahami tata cara analisis arggaran yangresponsif gender.

(2) RAD PUG dalam pembangunan daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf kmemuat:

a. PUG dalam pembangunan daemh;b. PUG dalam pembargunan daerah dalam

siklus pembangunan di Daerah;

c. penguatan kelembagaan PUG dalampembangunan Daerah; dan

d. penguatal peran serta masyarakat di Daerah.

BA8 VIIIPELAPC'RA , PEMANTAUAI{ DAN EVALUASI

Pasal 23Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUGkepada Gubernur secara berjenjang seliap 6 (enam)bu1an.

23

Pasal 24Materi laporal sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 meliputi :

a, pelaksalaan program dan kegiatar;b. instansi yarlg terlibat dalam pelaksanaan

kegiatan;c. sasaran kegiatan;d. penggunaan anggaran yang bersumber dari

APBN, APBD, atau sumber lain;e. permasalahan yang dihadapi; dalf. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 25Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporandi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD.

Pasal 26Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25menjadi bahan pemantauan dan evaluasipeLaksanaan PUG,

Paeal2T(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan PUG.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan pada setiap SkPD dansecara berjenjang antar susunan pemerintahan.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUGdilakukan sebelum diadakannya penJmsunanprogram atau kegiatan tahun berikutnya.

(4) Eirppeda melakukan evaluasi secara malcoterhadap pelaksanaan PUG berdasa:kan RPJMDdarr Renja SKPD.

(5) Pelatsanaan evaluasi dapat dilakukan melaluikedasarna dengan Perguruar Tinggi, Pusat StudiWanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahanmasukan dalam penyrrsunan kebijakan, program,dar kegiatan tahun mendataag.

BAB TXPEMBINAAN

Pasal 28Bupati melakukaa pembinaan terhadap pelaksanaanPUG dalarn pembangunal Daerah meliputi :

a. penetapan panduan teknis pelaksaraan PUGdalam pembalgunan Daerah skala Kabupaten;

b. penguatan kapasitas kelembagaan mela-luipelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUGdalam pembangunan Daerah di Iiabupaten danpada SKPD Kabupatefl;

d. peningkatan kapasitas Focal Point d.an Po$a PUGdalam pembangunan daerah; dan

e. sbategi pencapaian kine{a.

BAB XPEMBIAYAAIiI

Pasal 29

Biaya pelaksanaan program dan kegiatan PUG dalampembangunan daerah dibebankan pada Anggaran

Pcndapatan dan Bela可 a Negara, AnggaranPendap・atan dan Belanla Dacr`直 ,scrta sumber lalnyang sah dan idak menglkat sesual kctentuanperaturan perundang undangan.

Pasa1 30

Pembiayaan pClaksanann program dan keglatansebagaュmana dimaksud dalam pasa1 29 dianggarkanpada SKPD yang terkalt dengam pclaksanaan PUGdalam pembangュnan Dacrah

BAB XISANKSI

Pasa1 31

(1)Kcpda SKPD yang melanggar kctentuanscbagaimma dimaksud dalam Pasa1 8等 at(1)

htlruf a,PaSa1 9 ayat(1)dan PaSa1 1l dibcrlkan

sanksi adminiStratif olch Bupati

(2)SankSi Administraif sebagaiFnana dllnaksud‐ pada ayat(1)bCrupa:

a Tcguran lisan;dan

b Tcguran tertulis

BAB XllKETENTUAN PEヽ UTUP

Pasa1 32

Pcrattlran pClaksanaan PCrattlran Dacrah iniditctapkan paling lama l(satu)tahun tcrhitung sclakPcraturan Dacrah ini diundangkan

|ヽ _

26

Pasal 33Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundargkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan PeraturanDaerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenGowa.

Ditetapkan di Sungguminasapada tanggal 27 aar8tus 2015

P」.BUPAT1 00WA

ーMUH.SlDIK SALAMDiundangkan di Sunggiminasapada tangga1 27● ♂ユstuS 2015

SEKRETARIS DAERAH3●κDA

A33 ADtt llllum

“

■OA● ‖四Kumふ peR uu

m 3 o l、 R“B - 2

LEMBARヽN DAERAH ICABUPATEN GONヽ NOMORTAHUN 2015 '

NOREG PERATUR吐 N DAERAH IcABUPATEN GOWAPROVlNSI SUL喘ム/Esl sELATAN 2 TAHUN 2015

27