Pengertian Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

 Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

            Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

 Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

Jenis – jenis Demokrasi

1.     bentuk demokrasi modern ada lima jenis yaitu :

1)    Demokrasi liberal yaitu : Pemerintah dibatasi oleh undang – undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang.

2)    Demokrasi terpimpin : Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilu untuk menduduki kekuasaan.

3)    Demokrasi sosial : Menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

4)    Demokrasi partisipasi : Yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

5)    Demokrasi Konstitusi : Yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok budaya – budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

 

1

2.    Jenis demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat

1)    Demokrasi langsung.

 Rakyat langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

2)    Demokrasi tidak langsung/demokrasi perwakilan.

  Demokrasi dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.

3)    Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

 Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

Referendum diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu :

a)    Referendum Wajib ( Referendum Obligator) Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis.

b)    Referendum tidak wajib / referendum fakultas. Referendum ini dilaksanakan jika waktu tertentu setelah rancangan UU diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan refendum . Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaaan dari rakyat, rancangan UU itu dapat menjadi UU yang bersifat tetap.

c)    Referendum Konsultatif. Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

 

3.    Jenis demokrasi berdasarkan titik perhatian/prioritas sebagai berikut :

1)    Demokrasi formal : Demokrasi ini secara umum menetapkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.

2)    Demokrasi material : Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial, ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis, komunis.

3)    Demokrasi Campuran : Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi diatas tersebut. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

 

4.    Jenis – jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologi :

2

1)    Demokrasi liberal : Demokrasi ini membicarakan kebebasan yang luas pada individu. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negaranya dihindari, pemerintah bertindak atas dasar konstitusi.

2)    Demokrasi rakyat/demkrasi proletral : Demokrasi ini bersetujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai kesamaan dalam hukum dan politik.

5.    Jenis demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan :

1)    Demokrasi sistem parlementer, ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain :

a)    DPR lebih kuat dari pada pemerintah

b)    Menteri bertanggung jawab pada DPR

c)    Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.

d)    Kedudukan kepala negara sebagai simbol

2)    Demokrasi sistem presidesial :

Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial sbb :

a)    Negara dikepalai presiden.

b)    Kekuasaan dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.

c)    Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.

d)    Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepad presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan.

F. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

1.    Demokrasi Parlementer ( 1945 – 1959 )

a.    Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Sering bergantinya yang bertugas melaksanakan pemerintahan.

b.    Kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadanya bergantung pada dukungan DPR dan negara lain. Timbulnya perbedaan yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu.

2.    Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

a.    Demokrasi Terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer.

b.    Secara konsepsional demokrasi terpimpin mempunyai kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang di hadapi masyarakat.

c.    Pokok – pokok Demokrasi Terpimpin menurut Bung Karno tertanggal 22 April 1959 sebagai berikut :

3

Demokrasi terpimpin bukan diktator   Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup

bangsa Indonesia.   Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang

meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.   Inti dari pada pemimpin dalam Demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang di pimpin

oleh hikmat kebijaksanaan.   Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun dalam Demokrasi

Terpimpin.

 

3.    Demokrasi Pancasila pada era orde baru (1966 – 1998)

  Demokrasi pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial.

  Demokrasi pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.   Demokrasi pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong.   Penyimpangan yang dilakukan orde baru khususnya yang berkaitan dengan pancasila yaitu :

a.    Penyelenggaraan PEMILU yang tidak jujur dan tidak adil

b.    Pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS.

c.    Masih adanya intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan.

d.    Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.

e.    Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah.

f.     Maraknya praktek KKN.

g.    Menteri – menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR.

 

4.    Demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi (1998 – saat ini)

Demokrasi yang dilaksanakan tetap demokrasi pancasila. Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan.

Terdapat perubahan pelaksanaan Demokrasi pada era reformasi sebagai berikut :

1.    Pemilihan umum lebih demokratis.

2.    Partai politik lebih mandiri.

3.    Pengaturan hak asasi manusia.

4.    Lembaga demokrasi lebih berfungsi.

Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.

4

Pelaksanaan demokrasi pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan kearah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

 

G. Mengembangkan sikap demokratis

                   Pendidikan sikap demokratis dapat dilakukan dalam lembaga pendidikan anak, sekolah, perkuliahan, masyarakat dan pemerintah. Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila di mulai dari dalam keluarga dan pendidikan formal. Mengembangkan sikap demokrasi akan lebih baik dimulai dari usia balita serta anak-anak sekolah.

            Beberapa panduan yang dapat membantu orang tua menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri anak yaitu :

a)    Memberikan perhatian dengan serius pada anak yang sedang beruasaha menyampaikan perasaan, pendapat sebelum anak selesai menyampaikan pendapatnya.

b)    Mengusahakan menjadi pembicara yang baik.

c)    Menghormati anak.

d)    Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi.

e)    Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dan dosen dalam menanamkan nilai-nilai demokratis :

a)    Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai teman dalam proses belajar / perkuliahan.

b)    Memberikan kesempatan pada siswa atau mahasiswa.

c)    Sebagai seorang guru/dosen sebaiknya berlapang dada dalam menerima kritik dari siswa/mahasiswa.

d)    Guru dan dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten dan bijaksana dalam memberikan hukuman terhadap siswa/mahasiswa di hadapan teman-temannya.

Sebaliknya beberapa hal yang harus diperhatikan oleh siswa/mahasiswa dalam proses belajar demokrasi adalah :

a)    Aktif menggunakan ide, gagasan, pikiran kepada guru dan dosen.

b)    Siswa dan mahasiswa memiliki motivasi untuk maju dan berkembang untuk lebih dewasa.

c)    Siswa dan mahasiswa mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan.

5

d)    Siswa dan mahasiswa mengembangkan derajat kesehatan jasmani dan rohaninya.

e)    Siswa dan mahasiswa mengembangkan perasaannya sehingga dapat memahami perasaan orang lain.

f)     Siswa dan mahasiswa mempunyai kemauan untuk belajar berorganisasi melalui wadah yang ada di sekolah dan perguruan tinggi.

g)    Siswa dan mahasiswa mempunyai kemauan untuk belajar mengetahui, untuk melakukan sesuatu, menjadi diri sendiri dan untuk hidup bersama.

Hal – hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam proses belajar demokrasi yaitu :

a)    Mendidik masyarakat untuk bersikap dewasa.

b)    Mengembangkan sikap menghargai perbedaan pendapat.

c)    Menggunakan mekanisme demokrasi untuk mencari titik perbedaan pendapat.

d)    Menghilangkan penggunaan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan.

e)    Mengembangkan sikap yang sensitif dan empati terhadap kepentingan masyarakat luas.

f)     Mengembangkan kerja sama antara anggota masyarakat dengan pikiran logis dan iktikad baik.

g)    Mengembangkan masyarakat untuk aktif dalam memberikan pengawasan.

Jika masyarakat, orang tua, guru/dosen, memperhatikan hal-hal tersebut di atas diharapkan demokrasi berjalan dengnan baik dan alamiah.

 

H. Demokratisasi

          Disamping kata demokrasi dikenal pula istilah demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan keadaan-keadaan atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah agar terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokrasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Demokratisasi melalui beberapa tahap yaitu :

1.    Tahap pertama adalah pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi.

2.    Tahap kedua adalah pembentukan lembaga – lembaga dan tertip politik demokrasi.

3.    Tahap ketiga adalah konsolidasi demokrasi.

4.    Tahap keempat adalah praktek demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Demokratisasi juga berarti proses menegakan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap, nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Setiap warga pasti menginginkan tegaknya demokrasi di negaranya.

6

2. Macam-Macam Demokrasi

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Langsung Demokrasi Tidak Langsung

Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal) Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)

Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Formal Demokrasi Material Demokrasi Campuran

Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Sistem Parlementer Demokrasi Sistem Presidensial

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku UniversalInu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan..Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

1.Prinsip-prinsip Demokrasi PancasilaAhmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sebagai berikut:a.Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esab.Demokrasi dengan kecerdasanc.Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

7

d.Demokrasi dengan rule of lawe.Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negaraf.Demokrasi dengan hak asasi manusiag.Demokrasi dengan pengadilan yang merdekah.Demokrasi dengan otonomi daerahi.Demokrasi dengan kemakmuranj.Demokrasi yang berkeadilan social

Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan Kegotong-royongan yang ditujukan untuk:a. Kesejahteraan rakyatb. Mendukung unsur-unsur kesadaran hak ber-ketuhanan Yang Maha Esac. Menolak atheismed. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan kepada budi pekerti yang luhure. Mengembangkan kepribadian Indonesiaf. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, kasmani dan rohani, lahir dan bathin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

ASPEKAspek Demokrasi Pancasila

Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat dikemukakan aspek- aspek yang terkandung di dalamnya.

a.       Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi)Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial (Lihat amandemen UUD 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27,28.29,30,31, 32, 33. dan 34).

b.      Aspek Formal Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.

c.       Aspek NormatifMengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadikriteria pencapaian tujuan.

d.      Aspek OptatifMengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.

e.      Aspek OrganisasiMempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

f.        Aspek KejiwaanMenjadi semangat para penyelenggara negara dan semangant para pemimpin pemerintah.

Jenis-jenis demokrasi ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat:1. Demokrasi Langsung: Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan urusan negara. Terjadi pada zaman Yunani kuno karena penduduknya masih sedikit.2. Demokrasi Tidak Langsung: Demokrasi tidak langsung/perwakilan adalah sistem demokrasi yang untuk menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen.

8

Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakilnya di parlemen.

Jenis-jenis demokrasi ditinjau dari hubungan antar-alat kelengkapan Negara:1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen, tetapi dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum.2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dan legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul legislatif, sehingga bertanggung jawab kepada parlemen.3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan kedudukan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam demokrasi parlementer. 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Badan perwakilan tetap ada, tetapi dikontrol oleh rakyat, baik melalui referendum yang bersifat obligator maupun fakultatif.

Jenis-jenis demokrasi yang didasarkan oleh prinsip ideologi:1. Demokrasi Liberal: Demokrasi liberal menekankan kepada kebebasan individu dengan mengabaikan kepentingan umum.2. Demokrasi Rakyat: Demokrasi rakyat didasari dan dijiwai oleh paham sosialisme/komunisme yang mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum.3. Demokrasi Pancasila: Demokrasi Pancasila berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia serta berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan.

1. Macam-Macam Demokrasi

a)      Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Langsung

Adalah : Demokrasi yang mengikutsertakan setiap negaranya dan permusyawaratan untuk menentukan setiap kebijakan-kebijakan umum.

Demokrasi Tidak Langsung

Adalah : Demokrasi secara tidak langsung diadakannya suatu system pemerintah atau demokrasi secara tidak dilaksanakannya melalui system melainkan melalui umum.

b)      Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Adalah : Ciri khas demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan itu termaktub dalam sebuah konstitusi.

Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)

Adalah : Demokrasi proletar dgn kata lain berarti : diktatur proletar adalah satu instrument dari sistem sosialisme , demokrasi yg asli dan untuk  pembebasan : “persamaan hak dan satu demokrasi yg tidak

9

hanya dalam kertas, tetapi didalam penghidupan yg real, bukan hanya suatu phrase politik” /(Lenin, book 30, page 40).

Demokrasi proletar adalah satu bentuk negara yg pertama, dimana bukan minoritas menindas mayoritas, tetapi sebaliknya. Ini adalah suatu bentuk demokrasi tertinggi didalam masyarakat yg berkelas.

Demokrasi proletar hanya bisa dijalankan didalam sistem masyarakat sosialisme, selama bentuk2 kelas masih berada, dimana perjuangan kelas masih bergolak.

c)      Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Formal

Adalah : Demokrasi formal => kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan teratur dimana ada aturan yang mengatur pemilu dalam hal ini pemerintahlah  yang mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.

Demokrasi Material

Adalah : Corak pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan persamaan, msl kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan berapat dan berkumpul, kemerdekaan mengatur diri sendiri yang dilandasi corak pemerintahan.

Demokrasi Campuran

Adalah : Demokrasi yang didalamnya terdapat gabungan dua sisitem unsur yang berbeda yaitu konsep demokrasi formal dan konsep demokrasi material.

d)     Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Sistem Parlementer

Adalah : adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Demokrasi Sistem Presidensial

Adalah : Demokrasi yang mana Kekuasan eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

1. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Sebagai berikut :

1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.2. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga

negara.4. Penghormatan terhadap supremasi hukum.

Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara lain sebagai berikut :

10

1. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;2. Kedudukan yang sama dalam hukum;3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang

Ajaran Klasik

Berdasarkan ajaran klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi.Pembagian itu berdasarkan kreteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi 3 golongan tersebut mula pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios.Plato : membagi bentuk pemerintahan menjadi :

1. Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang sekelompok orang yang dapat mencerminkan rasa keadilan.

2. Timokrasi : pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang mengingin kan kemashuran dan kehormatan

3. Oligarkhi : pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan.

4. Demokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.5. Tyrani : pemerintahan yang dipimpin oleh seoarang yang jauh dari rasa keadilan.

Menurut Plato, bentuk pemerintahan tersebut di atas dapat berubah secara siklus, dari Aristokrasi - Timokrasi - Oligarkhi - Demokrasi - Tyrani dan berputar kembali kebentuk asal

Aristoteles :Berdasarkan kreteria kuantitas (jumlah orang yang memgang kekuasaan) dan kualitas (ditujukan untuk siapakah pelaksanaan pemerintahan itu), Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi :

1. Monarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk monarkhi dapat merosot menjadi Tyrani.

2. Tyrani : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri.

3. Aristokrasi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah/beberapa orang terbaik (misalnya kaum cerdik pandai atau bangsawan), yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk aristokrasi dapat merosot menjadi oligarkhi dan bentuk oligarkhi dapat melahirkan Plutokrani atau Plutokrasi.

4. Oligarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, yang kekuasaannya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.

5. Plutokrani : Adalah pemerintahan yang dijalankan oleh orang–orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri.

6. Polity : Adalah pemerintahan yang dipegang banyak orang, yang pelaksanaan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.

7. Demokrasi : Adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat.

Menurut Aritoteles, bentuk pemerintahan demokrasi merupakan bentuk pemerosotan dari bentuk polity. Sehingga menurutnya bentuk Monarkhi, Aristokrasi dan Polity merupakan bentuk pemerintahan yang ideal (terbaik). Pendapat Aristoteles berbeda dengan pendapat Plato, dimana Plato berpendapat bahwa bentuk demokrasi merupakan bentuk ideal (terbaik) yang dapat merosot menjadi mobokrasi (Okhlokrasi).

Polybios :Dalam teorinya (disebut Cyclus Polybios), ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara siklus yaitu bentuk Monarkhi – Aristokrasi – Demokrasi akan selalu berganti–ganti dan berputar ke bentuk asal.

Teori Modern.

11

Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk Monarkhi dan Republik. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi Monarkhi dan Republik mula pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli. Dalam bukunya yang berjudul “Il Principe”, ia menyatakan bahwa Monarkhi merupakan pemerintahan negara yang dipegang oleh seorang, yang dalam menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan semua orang, sedangkan Republik berasal dari kata “Res–Publika” yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Akan tetapi Machiavelli tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kreteria yang dapat digunakan untuk membedakan kedua bentuk tersebut.Ada beberapa kreteria atau ukuran untuk membedakan antara Monarkhi dan Republik yang dikemukakan oleh para ahli :George Jellinek.Pembedaan antara Monarkhi dan Republik adalah berdasarkan cara pembentukan kehendak negara :

Jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak seseorang (secara psychologis), maka terdapat bentuk pemerintahan Monarkhi.

Jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak rakyat atau kemauan dari hasil peristiwa secara yuridis, maka terdapat bentuk Republik.

Leon Duguit. Pembedaan antara Monarkhi dan Republik adalah berdasarkan cara penunjukkan kepala negara :

Monarkhi adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (raja) memperoleh kedudukan berdasarkan hak waris secara turun temurun dan masa jabatannya tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu.

Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (lazim disebut Presiden) memperoleh kedudukan karena dipilih melalui pemilihan dan memegang jabatannya dalam kurun waktu tertentu.

Pembedaan atas dasar penunjukkan kepala negara yang dilakukan Leon Duguit itulah yang banyak diterima dan dianut oleh negara–negara modern pada masa sekarang.

Otto Koellreutter. Pandangan Otto Koellreutter sependapat dengan Leon Duguit. Ia membedakan Monarkhi dan Republik atas dasar kreteria “Kesamaan” dan “Ketidak samaan”.

Monarkhi : merupakan bentuk pemerintahan atas dasar ukuran ketidaksamaan yaitu bahwa setiap orang tidak dapat menjadi kepala negara.

Republik : merupakan bentuk pemerintahan berdasarkan kesamaan yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala negara.

Selain kedua bentuk tersebut di atas, Otto Koellreutter menambahkan bentuk ketiga yaitu Pemerintahan Otoriter (Autoritarien Fuhrerstaat) yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang bersifat mutlak. Dalam pemerintahan otoriter kepala negara diangkat berdasarkan pemilihan, akan tetapi didalam berkuasa makin lama makin berkuasa secara mutlak. Contoh : Jerman pada masa Hittler, Italia pada masa Musolini.

Macam–macam Monarkhi :

1. Monarkhi Absolut. Contoh : Perancis pada masa Louis XIV.2. Monarkhi Konstitusional. Contoh antara lain Belanda, Inggris, Denmark, Perancis tahun 1771 –

1792, dsb.3. Monarkhi Parlementer. Contoh antara lain : Inggris, Belanda, Belgia, Thailand, Jepang, dsb.

Macam–macam Republik.

1. Republik Absolut (disebut juga Diktatur). Krenenburg menyebut dengan istilah Autokrasi, sedangkan Otto Koellreuter menyebut dengan istilah Otoriter. Contoh : Jerman pada masa Hittler, Uganda pada masa Idi Amin. Pada masa sekarang Autokrasi modern dimanifestasikan

12

dalam bentuk sistem satu partai (partai tunggal). Diktatur ada 4 macam yaitu : (a) Diktatur legal adalahpemerintahan yang dipimpin oleh seorang untuk masa tertentu bila negara dalam keadaan bahaya; (b) Diktatur nyata adlalah pemerintahan diktatur yang tidak bersifat legal dan negara masih bersifat demokrasi; (c) Diktatur partai adalah pemerintahan yang didukung oleh satu partai; dan (d) Diktatur proletar adalah pemerintahan yang didukung oleh kaum proletar (buruh dan petani kecil).

2. Republik Konstitusional. Contoh antara lain : Amerika Serikat, Indonesia berdasarkan UUD 1945.

3. Republik Parlementer. Contoh antara lain : Indonesia pada KRIS 1949 dan UUDS 1950, India, Pakistan, Israel, Perancis, dsb.

Pengertian Legislatif

Legislatif adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas untuk membuat undang-udang. Lembaga yang disebut sebagai lembaga legislator adalah DPR.

Pengertian Eksekutif

Yang masuk dalam lingkaran eksekutif adalah presiden, wakil presiden serta jajaran kabinet dalam pemerintahan.

Pengertian Yudikatif

Jika legislator adalah DPR, dan eksekutif adalah presiden beserta wakil dan para menteri anggota kabinet, maka yudikatif adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-udangan atau penegakan hukum di Indonesia, seperti MA (mahkamah agung), dan MK (mahkamah konstitusi).

Fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif

Dari uraian diatas, tentunya sudah dapat dipahami bahwa tugas legislatif adalah untuk membuat undang-undang. Tugas eksekutif sebagai eksekutor, dan yudikatif sebagai lembaga pengawal serta pemantau.

Kekuasaan penguasa negara yang absolut, akan selalu menimbulkanpemerintahan yang otoriter, yaitu pemerintahan yang didasarkan

kehendak sekelompok orang, sehingga menimbulkan kesewenangwenanganyang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat.Untukmenghindari kekuasaan yang absolut, kekuasaan penguasa harus dibatasioleh hukum. Ajaran inilah yang dinamakan Rule of Law (kedauiatanhukum) yaitu yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Denganajaran ini maka akan dapat menjauhkan diri dari tindakan yang sewenangwenangpenguasa terhadap rakyat, dan sekaligus melindungi hak-hakrakyat. Suatu pemerintahan yang berpegang pada rule of law harusmemenuhi unsur-unsur sebagai berikut.a. Adanya supremasi hukum, yaitu hukum menempati posisi yang palingtinggi, di mana semua orang tunduk terhadap hukum.b. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum.c. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.Suatu negara dikatakan sebagai suatu negara yang demokratis apabilamemenuhi unsur-unsur sebagai berikut:a. Adanya Partisipasi secara Aktif dalam Kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa dan BernegaraPartisipasi secara aktif warga negara dalam kehidupan masyarakat,

13

berbangsa dan bernegara dapat diarahkan untuk mengendalikan tindakantindakanpara pemimpin negara, serta ikut berpartisipasi dalam pemilu.Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan kritik, mengajukangagasan, atau dapat memperjuangkan kepentingan-kepentinganmasyarakat melalui saluran-saluran yang demokratis sesuai denganketentuan-ketentuan yang berlaku.b. Adanya Perlindungan terhadap Hak-hak Rakyat secaraKonstitusionalPerlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara artinyahak-hak warga negara memperoleh jaminan perlindungan hukum yangkokoh dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar). Dengan adanyajaminan yang tegas dari konstitusi diharapkan hak-hak warga negaradihormati, sehingga warga negara dapat melaksanakan hak-haknyadengan baik tanpa adanya keraguan karena dijamin oleh konstitusi negara.c. Adanya Peradilan yang Bebas dan Tidak MemihakPeradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan peradilandalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi atau dicampurtangani olehkekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif (presiden). Sehinggadalam mengambil suatu keputusan akan menggunakan pikiran jernihberdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi unsurkeadilan masyarakat.d. Adanya Pemilihan Umum yang BebasPemilihan umum yang bebas adalah pemilihan umum yang dilakukansesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihakmanapun. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukankomposisi dalam pemerintahan dan parlemen secara berkala danmerupakan sarana utama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalambidang politik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yangberkelanjutan merupakan langkah penting untuk kelangsungan hidup

e. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan untukberorganisasiKebebasan menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negarauntuk menyatakan gagasan, pandangan atau pendapatnya dalam kehidupanberbangsa dan bernegara. Sedangkan kebebasan berorganisasi adalahkebebasan warga negara untuk menjadi anggota dari suatu partai politikatau organisasi masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan pada awalnyatimbul dalam kehidupan politik sebagai reaksi terhadap absolutisme.Kebebasan diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada warganegara untuk memperjuangkan kepentingannya Berta melakukanpengawasan terhadap penyelenggara negara.f. Adanya pengakuan dan supremasi hukumPengakuan dan supremasi hukum adalah hukum mempunyaikedudukan yang paling tinggi dan semua warga negara dan pemerintahtunduk dan taat kepada hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh penguasa maupun oleh warga negara. Segala warganegara berdiri setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Ketaatanterhadap hukum merupakan salah satu syarat yang sangat mendasar bagiterwujudnya masyarakat yang demokratis.

PENJABARAN DEMOKRASI MENURUT UUD 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

14

Penjabaran Demokrasi menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Passca Amandemen 2002

Berdasarkan cirri-ciri sistem demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegara Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai ‘staats fundamentalnorm’. Selanjutnya didalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemetintahan Negara angka Romawi III dijelaskan “Kedaulatan Rakyat”. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Oleh karena itu “rakyat” adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. Adapun rincian struktural ketentuanketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.

1.     Konsep Kekuasaan

Konsep kekuasaan Negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut:

A.  Kekuasaan di Tangan Rakyat

a)    Pembukaan UUD Alinea IV

b)   Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

c)    Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1)

d)   “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

e)    Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2)

f)    “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

B.   Pembagian Kekuasaan

Sebagai dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, dan dilakukan munurut Undang-Undang Dasar, oleh karena itu pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a)    Kekuasaan Ekskutif, didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945).

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

b)   Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD (Pasal 5 ayat 2, pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945).

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. (pasal 5 ayat(2)).

“Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.*** )” (pasal 22 C ayat 4)

c)    Kekuasaan yudikatif, didelegasikan kepada Makhamah Agung (pasal 24 ayat 1 UUD 1945).

15

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

d)   Kekuasaan Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD 1945 pasal 20 ayat 1.

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)

Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan Konsultatif, yang dalam UUD lama. Didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA), (pasal 16 UUD 1945) Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian ini dalam khasanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu politik dikenal dengan istilah ‘Distribution Of Power’ yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi.

C.   Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945, dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut

a)    Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik Presiden dan wakil Presiden, serta melakukan impeachment terhadap presiden jika kalau melanggar konstitusi

b)   Pasal 20 A ayat 1

c)    Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** )

d)   Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR

2.     Konsep Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut:

a)    Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok ke III

b)   Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan dengan suara terbanyak, misal pasal 7B ayat 7.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia adalah berdasarkan :

a.    Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat

b.    Namun demikian jika kalau itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak.

16

3.     Konsep Pengawasan

Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut:

a)    Pasal 1 ayat 2, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. Berbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MPR kekuasannya menjadi terbatas, yaitu meliputi presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden sesuai dengan masa jabatannya atau jikalau melanggar UUD.

b)   Pasal 2 ayat 1, MPR terdiri atas DPR dan Anggota DPD. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD 1945 hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui Pemilu.

c)    Penjelasan UUD 1945 tentag DPR

Berdasarkan ketentuan tesebut maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a)    Dilakukan oleh seluruh warga negara. Karena kekuasaan didalam system ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat

b)   Secara formal keatanegara pengawasan berada pada DPR.

4.     Konsep Partisipasi

Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah:

a)    Pasal 27 ayat 1.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b)   Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

c)    Pasal 30 ayat 1.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** )

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

17

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.

Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Perancis, beliau mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 bagian, yaitu :a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang). Contohnya DPRb. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang). Contohnya Presidenc. Kekuasaan yudikatif (mengawasi atau mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang) . Contohnya MA, MK

18