Kadaster 2014

TUGAS KADASTER MENGENAI KADASTER 2014 1

A. Pengertian Kadaster

Kadaster secara etimologis berasal dari bahasa yunani yaitu katastikhon (κατάστιχον)

yang kurang lebih bermakna daftar publik yang memperlihatkan rincian kepemilikan dan

nilai suatu tanah yang dibuat untuk keperluan perpajakan. Dalam bahasa perancis ; cadastro

sedangkan dalam bahasa italia; catastro. Dari definisi diatas terdapat kata kunci yang menjadi

roh dari kadaster, yaitu: daftar publik, tanah, kepemilikan, nilai tanah dan pajak(atau

penerimaan negara).

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan karena manusia berasal dari tanah

dan akan kembali ke tanah pula. Syarat berdirinya suatu negara yang berdaulat adalah

memiliki wilayah, yang lebih sering dibaca sebagai tanah. Tanah memiliki nilai yang sangat

berarti bagi manusia sehingga dalam beberapa wilayah di republik dan di belahan dunia lain,

kepemilikan atas tanah mencerminkan status sosial seseorang. Bahkan perebutan tanah sudah

menjadi salah satu sumber konflik yang abadi.

Daftar publik yang berkaitan dengan kadaster dapat berwujud form atau daftar isian,

daftar tabel, dan bahkan peta. Daftar publik berarti dapat diketahui oleh publik yang

berkepentingan sesuai dengan kompetensinya. Semua daftar tersebut dapat menjelaskan

hubungan antara orang (pribadi ataupun badan hukum) dengan tanah yang dimilikinya. Siapa

memiliki apa, letaknya dimana dan apa jenis kepemilikannya. Penyelenggaraan Pendaftaran

Tanah di Indonesia mengenal 4 (empat) jenis daftar umum, yaitu Peta Pendaftaran, Daftar

Tanah, Surat Ukur dan Daftar Nama.

Undang-undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hubungan tanah dengan Bangsa

Indonesia bersifat abadi. Hubungan manusia dengan tanah memiliki nilai sosio religius yang


sulit dipadankan dengan kepemilikan benda lainnya. Kepemilikan atas tanah berbeda dengan

kepemilikan atas hak cipta, pengetahuan ataupun keterampilan. Kepemilikan atas tanah pun

masih memiliki perbedaan dibandingkan dengan kepemilikan atas benda seperti kendaraan,

emas, dan barang lainnya. Hal ini disebabkan oleh Tanah memiliki beberapa jenis nilai

seperti nilai jual, nilai produksi, nilai lokasi, nilai sentimental dan nilai lainnya.

Sekedar tambahan informasi, makna dari kata "nilai" adalah kegiatan manusia yang

menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil keputusan. Menurut

Kimball Young; Nilai adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar

penting.Menurut A.W. Green; Nilai adalah kesadaran yang secara relative berlangsung

disertai emosi terhadap objek. Sedangkan Menurut Woods; nilai merupakan petunjuk-

petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan

dalam kehidupan sehari hari.

Pengertian Tanah menurut UUPA adalah permukaan bumi yang ada di daratan dan

permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Dalam Peraturan Pemerintah

tentang Pendaftaran Tanah, Bidang tanah adalah sebagian permukaan bumi yang merupakan

satuan bidang yang berbatas. Penekanan tanah disini lebih fokus kepada permukaan bumi.

Pembatasan tanah terbatas pada permukaan bumi ini berbeda dengan negara lain yang

menganut asas hukum: "Cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos" yang

menyatakan bahwa "barang siapa memiliki tanah, maka dia memiliki segala apa yang ada di

atasnya sampai ke surga, dan segala apa yang ada di bawahnya sampai ke pusat bumi.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, kelompok manusia bahkan

bagi bangsa Indonesia, maka Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Indonesia. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan


pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak tanah atas tanahdan peralihan hak-hak tersebut; serta

pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk:

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang

haksuatu bidang tanah, satuan rumah susun dan dan hak-hak lain yang

terdaftar

menyediakan informasi mengenai perbuatan hukum atas bidang tanah kepada

pihak-pihak yang berkepentingan, serta

mewujudkan tertib adminisrasi pertanahan (Hidayat Farid, 2009)

B. Kadaster 2014

Kadaster 2014 adalah publikasi yang dihasilkan oleh Jurg Kaufmann dan Daniel

Steudler, Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja 7.1 dari Komisi 7 FIG. Publikasi ini

menyajikan visi kadaster di masa depan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur

keberhasilan (benchmark) di dunia dalam mengukur reformasi dan pengembangan sistem

kadasternya. Indonesia sebagai salah satu anggota FIG juga sepatutnya menggunakan

bencmark Kadaster 2014 dalam menilai posisi pengembangan sistem kadaster kita.

Kadaster 2014 secara umum menghasilkan 6 (enam) pernyataan yang terkenal tentang

visi kadaster dunia pada tahun 2014. Secara umum keenam pernyataan tersebut meliputi

missi, organisasi, pengembangan teknis, privatisasi, dan pengembalian biaya dari suatu

sistem kadaster.


Pernyataan pertama: Kadaster 2014 menyajikan semua hak dan aspek hukum

yang melekat diatas tanah secara lengkap termasuk hak publik dan batasan

penggunaan tanah.

Mengingat jumlah tanah yang terbatas, maka seiring dengan bertambahnya penduduk

kebutuhan akan tanah pun akan terus meningkat. Untuk itu pembatasan hak atas tanah yang

selama ini seringkali bersifat absolut untuk kepentingan publik akan juga semakin meningkat.

Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, seluruh fakta hukum yang

terkait dengan tanah harus secara gamblang disajikan dalam suatu sistem kadaster.

Dari pernyataan tersebut secara jelas terlihat bahwa sistem kadaster di tahun 2014

akan memperluas cakupannya dari sekedar menyajikan data bidang tanah dan data hak atas

tanah dalam hukum privat seperti pertama kali diperkenalkan sebagai fungsi kadaster

tradisional. Mengapa hal ini diperlukan, dengan keterbatasan akan suplay tanah membawa

kita pada penggunaan tanah secara intensifikasi. Perlindungan terhadap sumber daya alam

termasuk tanah dari eksploitasi besar-besaran, kerusakan atau kehancuran mulai didefinisikan

melalui zona atau kawasan lindung yang ditetapkan oleh Negara. Jika tanah yang berbatas

disebut bidang tanah, maka zona atau kawasan yang ditetapkan untuk membatasi penggunaan

tanah dalam kadaster 2014 ini disebut obyek tanah legal.

Kawasan atau obyek tanah legal tersebut biasanya ditetapkan dalam suatu keputusan

politik berbentuk peraturan perundangan. Kawasan tersebut jelas sekali memberi dampak

kepada kepemilikan atau penguasaan atas suatu bidang tanah. Saat ini meskipun .

Pernyataan kedua: “Pemisahan antara peta dan buku tanah akan berakhir”.

Sebelumnya, sistem administrasi pertanahan pada umumnya terpisah antara Kadaster

yang menangani peta dengan pendaftaran tanah yang mengadministrasikan buku tanah. Hal


tersebut terjadi lebih karena kendala teknologi dimana penggunaan teknologi manual

berbasis kertas dan pena tidak memungkinkan adanya solusi lain.

Badan Pertanahan Nasional sendiri telah mulai melakukan pembangunan database pertanahan

secara elektronik pada tahun 1999 melalui kegiatan Komputerisasi kantor Pertanahan (LOC).

Diharapkan kedepan, seluruh Kantor Wilayah, serta Kantor Pertanahan diseluruh Indonesia dapat

menerapkan sistem komputerisasi secara online. Layanan online yang dimaksudkan adalah layanan

online antara masing-masing Kantor Pertanahan dengan Kantor BPN Pusat, antara Kantor Pertanahan

dengan Publik (masyarakat dan PPAT) dan antara Kantor Pertanahan dengan Instansi Lain (Dirjen

Pajak dan Tata Kota)

Dalam rangka pelaksanaan agenda BPN tahun 2007-2009 mengenai pembangunan Sistem

Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen

Pertanahan (SPDP) kegiatan yang dilakukan antara lain document scanning/imaging, pembangunan

database tekstual (digitalisasi dan validasi), pembangunan database spasial (digitalisasi dan validasi).

Hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di

Bidang Pertanahan khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa pembangunan SIMTANAS meliputi

antara lain penyusunan basis data tanah-tanah di seluruh Indonesia dan penyiapan aplikasi tekstual

dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah.

Kegiatan BPN dalam rangka mendukung SIMTANAS dan SPDP antara lain penerapan Local

Office Computerization (LOC) dan Stand Alond System (SAS) dalam pelayanan pertanahan.

keduanya dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan.


Pernyataan ketiga adalah “Pemetaan Kadaster akan mati, Modelling akan

bertahan”

Di masa datang, peta harus bukan lagi tempat untuk menyimpan informasi. Peta lebih

akan berfungsi untuk menyajikan informasi yang tersimpan pada basis data. Atau lebih tepat

lagi peta merupakan adalah output dari menggunakan plotter.

Surveyor yang pada masa lalu melakukan dua kegiatan utama kadastral yaitu:

pengukuran untuk menentukan lokasi suatu obyek dan melakukan menyimpannya melalui

proses pemetaan yaitu penggambaran obyek tersebut di atas peta. Dalam modelling, setelah

dilakukan penentuan lokasi suatu obyek dilakukan penghitungan koordinat dan pembuatan

model dari obyek sesuai dengan model data yang diterapkan. Hasil dari permodelan obyek

tersebut disimpan dalam suatu sistem informasi.

Pernyataan keempat: “Kadaster yang menggunakan kertas dan pensil akan

punah”

Penggunaan teknologi komputer akan terus meningkat termasuk dalam kadaster.

Untuk pencatatan tekstual, hal ini telah teruji dengan ahampir semua pembukuan di dunia

telah mulai menggunakan komputer. Meskipun untuk penanganan data spasial masih

memerlukan perangkat lunak yang lebih canggih, di masa datang pun komponen spasial tidak

akan lebih dari sekerda atribut yang menjelaskan posisi dan bentuk suatu obyek.

Pernyataan kelima: “Kadaster 2014 akan lebih banyak diprivatisasi. Kerja sama

sektor swasta dan pemerintah akan semakin erat.”

Trend yang terjadi di bidang lain menunjukkan banyak unit pemerintah yang

dialihkan ke swasta atau bumn sehingga dapat bekerja dengan lebih fleksibel dan memenuhi

tuntutan pelanggan. Demikian pula dalam kadaster. Kita lihat bahwa seringkali kegiatan


pengukuran dapat dilakukan oleh swasta dengan hasil yang baik. Bahkan seringkali lebih

baik dibanding pemerintah. Kebanyakan pekerjaan dalam pembangunan dan pemeliharaan

kadastral dapat dilakukan oleh pihak swasta. Namun demikian bukan berarti pemerintah

kehilangan fungsi. Pemerintah tetap wajib menjamin keamanan legal dari sistem administrasi

pertanahan. Pemerintah juga masih berkewajiban melakukan monitoring dan pengendalian

terhadap sistem yang berlangsung.

Pernyataan keenam: “Kadaster 2014 akan menjadi swadana”

Selama ini kadaster terbatas penggunaanya hanya untuk keperluan pendaftaran tanah

dan transaksi jual beli tanah. Dengan demikian informasi yang ada hanya dinikmati oleh

segelintir orang yang akan bertransaksi dengan tanah. Pada saatnya nanti informasi kadaster

selain memuat data pendaftaran tanah juga memuat seluruh informasi lain yang terkait

dengan tanah. Peminat informasi akan semakin beragam tidak terbatas pada pendaftaran

tanah. Dengan tingginya permintaan akan informasi tersebut, diprediksi bahwa fee/biaya

yang dikenakan untuk memperoleh informasi dapat mengembalikan biaya pembangunan dan

pemeliharaan kadaster itu sendiri.

Referensi

Eleveners.wordpress.com

Jurnal Identification of 3-Dimensional Cadastre Model for Indonesian Purpose oleh S.

HENDRIATININGSIH, Irawan SOEMARTO, Bambang Edhie LAKSONO, Iwan

KURNIAWAN, Novi Kristina DEWI and Nanin SOEGITO,

Kadaster 2014

Engineering

Transcript of Kadaster 2014