Download - PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA …

Transcript
311Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL
Zd>& >
Dian Agung Wicaksono ,dE&,h'D W^d>Wh^dZ>h'D
:^zE ^/z Λ
Chryshnanda Dwilaksana <<<>><EZ/
:>D d ,EW<:^</: Λ
E::
Abstrak W d> d > / ^ d> d d> Wd> / / d> W d>/, d>/ ^ / d> /E Kata Kunci:
Abstract dd>d> /d>D d> d d> / /d> d d>/d d> / / d> /, Keywords:
312 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
A. Pendahuluan
, / h h E d > > : hh >>: > > < Z>>: yaitu prasarana yang < : hukum lalu lintas jalan adalah hukum yang kendaraan pada ruang lalu lintas yang berupa K lingkup hukum lalu lintas jalan bukan semata terkait entitas-entitas yang melakukan gerak , pengaturan
^ dan entitas-entitas yang melakukan gerak
juga mengatur perbuatan-perbuatan yang hh >>: W pelanggaran ketentuan mengenai analisis ketentuan mengenai angkutan umum. dan diancam dengan sanksi pidana diatur <W hh>>:
dalam lingkup hukum lalu lintas jalan di dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. < E Z / W d> Electronic Traffic Law Enforcement
1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3 Pasal 131-132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4 Pasal 77-91 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6 Pasal 64-76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7 Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 8 Pasal 91-92 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 9 Pasal 136 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 10 Pasal 199, 218, dan 244 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 11 Pasal 273-317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
313Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
penegakan hukum lalu lintas jalan secara W < W / d> / / d> sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.
DW Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
dengan menggunakan bahan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap
penelitian ini.
C. Pembahasan
1. Penerapan ETLE di Indonesia: Pembangunan Hukum Lalu Lintas Jalan Indonesia dalam Era Digital
^ d> / perlu terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. W pembangunan hukum adalah pembenahan atau penataan ke dalam untuk memenuhi hh E selama ini ada satu hal yang terlupa dalam namun sangat mendasar karena tanpanya pembangunan.
12 Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Persada, 1994), hlm. 13.
13 Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132. 14 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 9. Bandingkan dengan Mochtar
Kusumatmadja, Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 3. Lihat juga Danang Risdiarto, ”Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17 Nomor 2 (2017), hlm. 178.
15 Satjipto Rahardjo, ”Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global”, Jurnal Perspektif Volume 2 Nomor 2 (1997), hlm. 7. Bandingkan dengan Solly Lubis, ”Pembangunan Hukum Nasional” (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003).
16 Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 14. Lihat juga Ilham Yuli Isdiyanto, ”Menakar ”Gen” Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional”, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 3 (2018), hlm. 590.
314 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
17 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 285. Lihat juga Wahju Prijo Djatmiko, ”Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum”, Jurnal Arena Hukum Volume 11 Nomor 2 (2018), hlm. 427-428.
18 Bagir Manan, ”Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional”, Varia Peradilan Nomor 326 (2013), hlm. 15- 18.
19 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Pembangunan hukum diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh untuk membangun masyarakat ini didasarkan pada memaksakan ditaatinya sesuatu aturan karena > D
/ hh E d Z W:WEd hhZW:WE
Pembangunan hukum diarahkan untuk permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum.
Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan
mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait <<E
Pembangunan hukum diarahkan pada W hh E Z / masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam penciptaan kehidupan masyarakat yang
hh ZW:WE kemungkinan terjadinya tindak pidana menyelesaikan secara tuntas permasalahan <<E W hhE Z /
315Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
yang mempunyai kesadaran dan budaya
^ d> d> khususnya pada arah pembangunan hukum menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak menyelesaikan secara tuntas permasalahan <<E W d> melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap W W
^ d> d / < d/< / and Communication Technology /d & digitalisation/
jaringan yang berbeda.W dan games
/d> d/< , tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme d> hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran- ^ d>
20 David O’Donnell dan Lars Bo Henriksen, ”Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT”, Journal of Information Technology Volume 17 Number 2 (2002), hlm. 95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, ”Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1 (2014), hlm. 135.
21 Stephen M. McJohn, ”A New Tool for Analyzing Intellectual Property”, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property Volume 5 Number 1 (2006), hlm. 101. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, Op.cit., hlm. 136.
22 Ditlantas Polda Metro Jaya, ”Bagaimana ETLE Bekerja”, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, https://etle-pmj. info/ (diakses 27 April 2020).
316 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Bagan 1. D<d>
^W
d> merupakan salah satu bentuk pembangunan / d> yang semula dilaksanakan secara manual dan W W lintas jalan bukan semata menjadi lingkup dan namun juga terkait dengan data yang dimiliki baik untuk pengemudi maupun kendaraan
2. Kompatibilitas Hukum Lalu Lintas Jalan Indonesia terhadap ETLE sebagai Mekanisme Baru dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan
^ / d> yang utuh mengenai apa yang dimaksud d> D d> sejatinya tidak terlepas dari semangat agar jangan terjadi masalah-masalah
317Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
d> edukasi bagi masyarakat. sehingga dituntut untuk aman tertib dan lancar.
d> penegakan hukum di bidang lalu lintas yang EWZ Automatic E W Z d E < menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan. d> sistem penegakan hukum lalu lintas jalan bukti pelanggaran hukum lalu lintas jalan.
^W belum terdapat suatu peraturan perundang- undangan yang secara khusus mengatur d> d>
23 Redaksi REQnews, ”Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!”, REQnews, https://www.reqnews.com/ wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka (diakses 27 April 2020).
24 Ibid. 25
Jaya, Jakarta, Juli 2018). 26 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
dari suatu peraturan perundang-undangan / W W > > : yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan < E Z / W W E ^ > > Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan : d> mendapatkan legitimasi sebagai bagian dari Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan :
E / / peraturan yang berkaitan dengan keberadaan d> hh E d > > : hh >>: W W E ddW <:W W>>:WW d>
318 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Tabel 1. <,>>:/Wd>
Letak Pengaturan Isi Pengaturan < hh>>: W

<^/ < > > :
Ketentuan Pasal memberikan indikasi d> ^ />>:
Kd> dilakukan seiring penyediaan pusat kendali ^ / > > : hh >>:
W dan ayat
h pelanggaran di bidang Lalu Lintas :
, pengadilan.
Ketentuan Pasal memberikan peluang dukungan dalam penindakan pelanggaran > > : d>
Ketentuan Pasal memberikan d> dengan sistem penegakan hukum pidana lalu lintas.
PP
W
Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat
Ketentuan Pasal d> sebagai salah satu jenis dari Pemeriksaan < : insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan.
d> W< : secara insidental dalam hal pelaksanaan K < kejahatan?
Ketentuan Pasal memberikan limitasi d>W < : insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan dan bukan untuk W < di Jalan yang lain.
W Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan : W < :
Ketentuan Pasal memberikan peluang d> dengan digunakannya rekaman peralatan W W>>:
W Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas : sebagaimana dimaksud dalam Pasal W < E Z / W WE^>> : ^d
Ketentuan Pasal sejalan dengan d>
W d>
319Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Letak Pengaturan Isi Pengaturan < W ^ d

^d sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
memenuhi panggilan untuk hadir dalam W
Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan W < < EZ/
pelanggar lalu lintas bukanlah pemilik
W Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas yang didasarkan atas hasil rekaman tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Ketentuan Pasal mengindikasikan adanya penyimpangan saat mulai WW hh E d Pembentukan Peraturan Perundang- dengan syarat dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang- W tanggal diundangkan.
WW K d> K
W Pasal pranata hukum yang diperlukan dalam d>
^W
27 Lampiran II Angka 151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
d / d> baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan
/E / d> catatan hukum yang perlu diperhatikan. Catatan Pertama d>
320 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
dilakukan seiring dengan penyediaan pusat ^ / > > : ^ / > >
: ^ / > > :hh>>:
Tabel 2. W^/>>:hh>>:
Letak Pengaturan Isi Pengaturan
W ^ /<>> : >>:
W W Z / < W W,KDZ>> W ^/<>>:
W <^/ <>>:
W
W ^/<>>:
W h < < < < > > :
W ^ / < > > : W berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
^/<>>: >>: a. : b. W>>: c. < W
D Z > > lintas.
W ^ / < > > : W^/<> >:
^ / < > > :
>>:
W ^ / < > > : W>> :>>:
^ > > :^/<>> :
W<EZ /
321Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Letak Pengaturan Isi Pengaturan
W h ^ / < > > :
^ W:> > < <Z>>
W W ^ / < > > :
W^/<>>: > > :
< ^ / < > > : a. >>
: b.
>>: c. <>> d. e. ^ /D ^ dE<
W< < g. h. > >
i. >>: j. :
W ^/<>> :
W ^/<>>: a. >>: b. > > <
EZ/ c.
kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.
W <^/<>>: diatur dengan peraturan pemerintah.
W W ^ / < > > : hh
^W
^ / < > > : ^ /
< > > : W > >
322 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
:W W < W >>: W untuk mengintegrasikan data yang dimiliki >>: W ^ / < > > Jalan.
E hh>>: di lapangan tidak berjalan sebagaimana yang hh >>: W ^ / < > > : National Traffic Management CenterEdD W EdD < W ZdD W dD W
>>: yaitu < Wh <
W < W < Z d W < W ^ / D >>^/D>>/E mengenai aset kelengkapan jalan seperti guardrail trafficlight < Perhubungan kembali meluncurkan Center Kementerian Perhubungan untuk WD d K< hdd digital W online.W > > :
s >>: WWW >>: W
28 Pasal 247 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 29 Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 30
go.id/artikel/korlantas/104?NTMC (diakses 27 April 2020). 31 Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 32 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ”Daerah Diminta Isi Database Perlengkapan Jalan”, Kementerian
Perhubungan, http://dephub.go.id/post/read/daerah-diminta-isi-database-perlengkapan-jalan- α
33 Kementerian Perhubungan, ”Kemenhub Transformasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi”, Kementerian Perhubungan, http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-transformasi-pelayanan-berbasis-teknologi- informasi (diakses 27 April 2020).
34 Contoh variasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di level Pemerintah Daerah, antara lain:
simtrans/]; b. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sistem Informasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

go.id/].
323Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
interface maupun content management system W W W >>: W hh >>: d d> d> / ^ / >>: W W W
Catatan Kedua d> W < : hal terjadi pelanggaran yang tertangkap d> pada pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan ketika terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indra atau tertangkap ^
35 Pasal 12-14 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Bagan 2. WW<:
^W
D d> W <
Jalan secara insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan. d>
324 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
W < : secara insidental dalam hal pelaksanaan K < , d> tersebut memberikan limitasi penerapan d> W < : hal terjadi pelanggaran yang tertangkap W <:
Catatan Ketiga d>^ d> WW permasalahan mendasar mengenai d>WW ^ d sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan., lunak E W Z EWZ D d>
^ d dengan basis data pemilik kendaraan dalam registrasi dan
d> Usulan Pertama kamera menjadi berbasis face recognition. K W d> W D : W : d W < ^ telah menggunakan kamera berbasis face recognition d> ^ / d ^ ^/d^ dengan dapat menunjang keamanan dan kenyamanan WW
Usulan Kedua d> h W W dan kemampuan keuangan Pemerintah berbasis face recognition
36 Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
37 Mei Amelia, ”Fitur Pengenalan Wajah akan Dikembangkan di Kamera E-TLE Cegah Nopol Palsu”, Detik, https:// nopol-palsu (diakses 27 April 2020).
38 Humas Pemerintah Kota Surabaya, ”Selain Dilengkapi E-Tilang dan Face Recognition, CCTV di Surabaya Bakal Ditambah Voice”, Humas Pemerintah Kota Surabaya, https://humas.surabaya.go.id/2019/03/06/selain- dilengkapi-e-tilang-dan-face-recognition-cctv-di-surabaya-bakal-ditambah-voice/ (diakses 27 April 2020). Lihat juga Redaksi Kompas, ”Kamera Face Recognition, Andalan Pemkot Surabaya untuk Jaga Keamanan Kota”, Kompas, https://biz.kompas.com/read/2020/02/28/145017128/kamera-face-recognition-andalan-pemkot- surabaya-untuk-jaga-keamanan-kota (diakses 27 April 2020).
325Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
d> ^ / Kesalahan merupakan unsur utama yang akan sangat menentukan baik mengenai dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana maupun suatu asas yang tidak tertulis yang dipegang schuld < hh , W <h,W mengenai apa yang dimaksudkan dengan pengertian mengenai kesalahan harus melalui
a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya ini kita berbicara mengenai alasan-alasan penghapus pidana.
b. Pengertian kesalahan dipakai sebagai penjelasan dari bagian khusus suatu
hati atau sebagai istilah pengganti dari W <h,W > pengertian ini dipergunakan istilah dalam > sering disebut sebagai kesalahan dalam pengertian sempit.
c. Kesalahan dalam pengertian luas adalah meliputi bentuk-bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
d. Kesalahan yang dipergunakan sebagai kesalahan diartikan sebagai telah berbuat.
Penjabaran mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya terlihat di dalam dengan masalah kesengajaan dan kealpaan. Pengertian mengenai kesengajaan dan kealpaan ini pun tidak terdapat penjelasannya <h,W dengan kesengajaan adalah willen en weten
39 I. Sriyanto, ”Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume XXIII Nomor 2 (1993), hlm. 160.
40 J.M. van Bemmelen (terj. Hasnan), Hukum Pidana I (Ons Strafrecht I) (Bandung: Binacipta, 1984), hlm. 142. Lihat juga I. Sriyanto, Op.cit., hlm. 161.
41 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 99. Lihat juga I. Sriyanto, Loc. cit.
326 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diketahuinya pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.
h vicarious d> menegasikan asas ^ d> W tidak perlu mencari pelanggar lalu lintas karena berdasarkan asas E vicarious d> hh>>: dalam hukum pidana harus memegang asas undangan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu.^ juga memberikan kepastian serupa bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan
pencapaian kepastian hukum tersebut ialah dirumuskannya ketentuan perundangan lex certa harus cukup ketat dan terbatas jangkauannya lex stricta
h W h < masing-masing dalam implemen tasinya. d d> d> gadang sebagai sistem penegakan hukum di W EWZEWZ
Catatan Keempat yang sui generis d> WW <W merumuskan ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat W<<EZ /E W <
42 Ibid., hlm. 162. 43 Lihat Norman D. Lattin, ”Vicarious Liability and the Family Automobile”, Michigan Law Review, Volume 26 Number
8 (1928), hlm. 846-879. Lihat juga Nial Osborough, ”The Vicarious Liability of the Vehicle Owner”, Irish Jurist Volume 6 Number 1 (1971), hlm. 77-92. Lihat juga Kenneth J. Rojc dan Kathleen E. Stendahl, ”Vicarious Liability of Motor Vehicle Lessors”, The Business Lawyer Volume 59 Number 3 (2004), hlm. 1161-1177. Lihat juga John Dwight Ingram, ”Vicarious Liability for Negligence of A Vehicle’s Driver”, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal Volume 43 Number 1 (2007), hlm. 71-84. Lihat juga Kenneth J. Rojc dan Karoline E. Kreuser, ”End of the Road for Vicarious Liability”, The Business Lawyer Volume 64 Number 2 (2009), hlm. 617-626.
44 Marjanne Termorshuizen sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti, ”Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 2 (2006), hlm. 2.
45 Ibid. 46 Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
327Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
<EZ / penindakan pelanggaran berdasarkan alat W dalam Pasal menggunakan kaidah < W W<<EZ / penindakan pelanggaran berdasarkan alat
^WW W <<EZ / terkait penindakan pelanggaran berdasarkan peraturan tersebut belum disahkan dan belum , pelanggaran lalu lintas yang didasarkan WW W W dan pranata hukum yang diperlukan dalam d>
D. Penutup
Pertama, d> / hh ZW:WE
yaitu upaya menghilangkan kemungkinan menangani dan menyelesaikan secara tuntas <<E^ d> d/< & digitalisasi sejalan dengan mekanisme kerja d> d/< lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.
Kedua, / d> sebagai mekanisme baru dalam penegakan / E / d> menimbulkan beberapa catatan hukum yang d> harus dilakukan seiring dengan penyediaan ^ / > > : d> W < : d> yang sui generisd>
47 Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
328 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Daftar Pustaka
:Z :D,,W
/K^/ < D W ,
< W E
D D D W , / :W>W^
Z ^ W , W D z ' W
^^^DPenelitian , E ^ d ^ :Z'W
^ WW, :h/W
t ^ , W D D :
DW,W W ,
d/< d / < Jurnal ,sE
&:D<D d W < W : Z hh W d W < : < s E
>>WD: d > WD:::
tWWW , E Z W d :, D ^ W, Jurnal Arena , Volume E
/ : s > E s Tort Trial Θ/W>: s E
/ / z D ' , /W, E : , Θ W sE
> E s > & Michigan Law Review sE
> ^ W , E ^ W , E s/// d W , W W , E < , D Z/ :
D < < W W ,E Varia Peradilan E
D: ^D E d / W Northwestern Journal d / W sE
K > , W & ^//d Journal /ds E
K E d s > sK /:s E 1
Z, ^ W , / < ^ ' :WsE
Z < ^ W , D <E :W, :sE
Z<:<< Zs> The Business Lawyer sE
Z < : < ^ s>Ds> The Business Lawyer s E
^ / d < W W W : , W syy///E
Internet D & W t
< d> E W
329Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ... (Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
akan-dikembangkan-di-kamera-e-tle-cegah-
: W / W : < W
W D : d> > > W D :
, W < ^ ^ d & Z ds ^ s , W < ^
< W < d W d / <W
< > > W E d D EdD < W EdD
Z < < & Z W ^ : << <
Z ZY > z D / ZY c h r y s n a n d a - d l - ya n g - m e n g h a m b a t- i t u -
Peraturan hh E d
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Ed
hh E d >>:
hh E d Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.