311Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD
PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL
Zd>& >
Dian Agung Wicaksono ,dE&,h'D W^d>Wh^dZ>h'D
:^zE ^/z Λ
Chryshnanda Dwilaksana <<<>><EZ/
:>D d ,EW<:^</: Λ
E::
Abstrak W d> d > / ^ d> d d> Wd> / / d> W d>/,
d>/ ^ / d> /E Kata Kunci:
Abstract dd>d> /d>D d> d d> / /d> d d>/d d>
/ / d> /, Keywords:
312 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
A. Pendahuluan
, / h h E d > > : hh >>: > > < Z>>:
yaitu prasarana yang < : hukum lalu lintas jalan adalah hukum
yang kendaraan pada ruang lalu lintas yang berupa K lingkup hukum
lalu lintas jalan bukan semata terkait entitas-entitas yang
melakukan gerak , pengaturan
^ dan entitas-entitas yang melakukan gerak
juga mengatur perbuatan-perbuatan yang hh >>: W pelanggaran
ketentuan mengenai analisis ketentuan mengenai angkutan umum. dan
diancam dengan sanksi pidana diatur <W hh>>:
dalam lingkup hukum lalu lintas jalan di dengan titik tumpu
penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas
jalan. < E Z / W d> Electronic Traffic Law Enforcement
1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. 2 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3 Pasal
131-132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. 4 Pasal 77-91 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5 Pasal 48 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6 Pasal
64-76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. 7 Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 8 Pasal 91-92 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 9 Pasal
136 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. 10 Pasal 199, 218, dan 244 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 11 Pasal 273-317
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
313Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
penegakan hukum lalu lintas jalan secara W < W / d> / / d>
sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas
jalan.
DW Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
dengan menggunakan bahan adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum Pengambilan data dilakukan
dengan studi pustaka terhadap
penelitian ini.
C. Pembahasan
1. Penerapan ETLE di Indonesia: Pembangunan Hukum Lalu Lintas Jalan
Indonesia dalam Era Digital
^ d> / perlu terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai apa
yang dimaksud dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum memiliki
inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar
dapat sesuai dengan kebutuhan. W pembangunan hukum adalah
pembenahan atau penataan ke dalam untuk memenuhi hh E selama ini
ada satu hal yang terlupa dalam namun sangat mendasar karena
tanpanya pembangunan.
12 Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat Persada, 1994), hlm. 13.
13 Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI
Press, 1986), hlm. 132. 14 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di
Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 9. Bandingkan dengan
Mochtar
Kusumatmadja, Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional
(Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 3. Lihat juga Danang Risdiarto,
”Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat
Ketahanan Nasional”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17
Nomor 2 (2017), hlm. 178.
15 Satjipto Rahardjo, ”Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks
Situasi Global”, Jurnal Perspektif Volume 2 Nomor 2 (1997), hlm. 7.
Bandingkan dengan Solly Lubis, ”Pembangunan Hukum Nasional”
(makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII
Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli
2003).
16 Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 14. Lihat juga Ilham
Yuli Isdiyanto, ”Menakar ”Gen” Hukum Indonesia sebagai Dasar
Pembangunan Hukum Nasional”, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume
48 Nomor 3 (2018), hlm. 590.
314 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
17 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika
Masalahnya (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 285. Lihat juga Wahju Prijo
Djatmiko, ”Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif
dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan
Hukum”, Jurnal Arena Hukum Volume 11 Nomor 2 (2018), hlm.
427-428.
18 Bagir Manan, ”Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional”,
Varia Peradilan Nomor 326 (2013), hlm. 15- 18.
19 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Pembangunan hukum diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh
untuk membangun masyarakat ini didasarkan pada memaksakan
ditaatinya sesuatu aturan karena > D
/ hh E d Z W:WEd hhZW:WE
Pembangunan hukum diarahkan untuk permasalahan yang berkaitan
dengan perlindungan hukum.
Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan
kemungkinan
mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang
terkait <<E
Pembangunan hukum diarahkan pada W hh E Z / masyarakat yang
mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam penciptaan
kehidupan masyarakat yang
hh ZW:WE kemungkinan terjadinya tindak pidana menyelesaikan secara
tuntas permasalahan <<E W hhE Z /
315Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
yang mempunyai kesadaran dan budaya
^ d> d> khususnya pada arah pembangunan hukum menghilangkan
kemungkinan terjadinya tindak menyelesaikan secara tuntas
permasalahan <<E W d> melalui perekaman pada kamera dengan
perangkat lunak intelijen membuat tatap W W
^ d> d / < d/< / and Communication Technology /d &
digitalisation/
jaringan yang berbeda.W dan games
/d> d/< , tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme d>
hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata
beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak
intelijen untuk menangkap pelanggaran- ^ d>
20 David O’Donnell dan Lars Bo Henriksen, ”Philosophical
Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT”,
Journal of Information Technology Volume 17 Number 2 (2002), hlm.
95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, ”Peran Hukum Telekomunikasi
terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi”,
Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1 (2014), hlm. 135.
21 Stephen M. McJohn, ”A New Tool for Analyzing Intellectual
Property”, Northwestern Journal of Technology and Intellectual
Property Volume 5 Number 1 (2006), hlm. 101. Lihat juga Danrivanto
Budhijanto, Op.cit., hlm. 136.
22 Ditlantas Polda Metro Jaya, ”Bagaimana ETLE Bekerja”, Direktorat
Lalu Lintas Polda Metro Jaya, https://etle-pmj. info/ (diakses 27
April 2020).
316 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Bagan 1. D<d>
^W
d> merupakan salah satu bentuk pembangunan / d> yang semula
dilaksanakan secara manual dan W W lintas jalan bukan semata
menjadi lingkup dan namun juga terkait dengan data yang dimiliki
baik untuk pengemudi maupun kendaraan
2. Kompatibilitas Hukum Lalu Lintas Jalan Indonesia terhadap ETLE
sebagai Mekanisme Baru dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas
Jalan
^ / d> yang utuh mengenai apa yang dimaksud d> D d>
sejatinya tidak terlepas dari semangat agar jangan terjadi
masalah-masalah
317Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
d> edukasi bagi masyarakat. sehingga dituntut untuk aman tertib
dan lancar.
d> penegakan hukum di bidang lalu lintas yang EWZ Automatic E W
Z d E < menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa
dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.
d> sistem penegakan hukum lalu lintas jalan bukti pelanggaran
hukum lalu lintas jalan.
^W belum terdapat suatu peraturan perundang- undangan yang secara
khusus mengatur d> d>
23 Redaksi REQnews, ”Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!”,
REQnews, https://www.reqnews.com/
wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka (diakses 27
April 2020).
24 Ibid. 25
Jaya, Jakarta, Juli 2018). 26 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
dari suatu peraturan perundang-undangan / W W > > : yaitu
serangkaian tindakan yang dilaksanakan < E Z / W W E ^ > >
Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan : d> mendapatkan
legitimasi sebagai bagian dari Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan :
E / / peraturan yang berkaitan dengan keberadaan d> hh E d >
> : hh >>: W W E ddW <:W W>>:WW d>
318 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Tabel 1. <,>>:/Wd>
Letak Pengaturan Isi Pengaturan < hh>>: W
<^/ < > > :
Ketentuan Pasal memberikan indikasi d> ^ />>:
Kd> dilakukan seiring penyediaan pusat kendali ^ / > > :
hh >>:
W dan ayat
h pelanggaran di bidang Lalu Lintas :
, pengadilan.
Ketentuan Pasal memberikan peluang dukungan dalam penindakan
pelanggaran > > : d>
Ketentuan Pasal memberikan d> dengan sistem penegakan hukum
pidana lalu lintas.
PP
W
Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana
dimaksud terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat
Ketentuan Pasal d> sebagai salah satu jenis dari Pemeriksaan
< : insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap
tangan.
d> W< : secara insidental dalam hal pelaksanaan K <
kejahatan?
Ketentuan Pasal memberikan limitasi d>W < : insidental dalam
hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan dan bukan untuk W
< di Jalan yang lain.
W Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan : W < :
Ketentuan Pasal memberikan peluang d> dengan digunakannya
rekaman peralatan W W>>:
W Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas : sebagaimana dimaksud dalam
Pasal W < E Z / W WE^>> : ^d
Ketentuan Pasal sejalan dengan d>
W d>
319Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Letak Pengaturan Isi Pengaturan < W ^ d
^d sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang
pengadilan.
memenuhi panggilan untuk hadir dalam W
Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan
W < < EZ/
pelanggar lalu lintas bukanlah pemilik
W Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas yang didasarkan
atas hasil rekaman tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
Ketentuan Pasal mengindikasikan adanya penyimpangan saat mulai WW
hh E d Pembentukan Peraturan Perundang- dengan syarat dinyatakan
secara tegas di dalam Peraturan Perundang- W tanggal
diundangkan.
WW K d> K
W Pasal pranata hukum yang diperlukan dalam d>
^W
27 Lampiran II Angka 151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
d / d> baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan
/E / d> catatan hukum yang perlu diperhatikan. Catatan Pertama
d>
320 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
dilakukan seiring dengan penyediaan pusat ^ / > > : ^ / >
>
: ^ / > > :hh>>:
Tabel 2. W^/>>:hh>>:
Letak Pengaturan Isi Pengaturan
W ^ /<>> : >>:
W W Z / < W W,KDZ>> W ^/<>>:
W <^/ <>>:
W
W ^/<>>:
W h < < < < > > :
W ^ / < > > : W berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
^/<>>: >>: a. : b. W>>: c. < W
D Z > > lintas.
W ^ / < > > : W^/<> >:
^ / < > > :
>>:
W ^ / < > > : W>> :>>:
^ > > :^/<>> :
W<EZ /
321Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Letak Pengaturan Isi Pengaturan
W h ^ / < > > :
^ W:> > < <Z>>
W W ^ / < > > :
W^/<>>: > > :
< ^ / < > > : a. >>
: b.
>>: c. <>> d. e. ^ /D ^ dE<
W< < g. h. > >
i. >>: j. :
W ^/<>> :
W ^/<>>: a. >>: b. > > <
EZ/ c.
kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu
Lintas.
W <^/<>>: diatur dengan peraturan pemerintah.
W W ^ / < > > : hh
^W
^ / < > > : ^ /
< > > : W > >
322 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
:W W < W >>: W untuk mengintegrasikan data yang dimiliki
>>: W ^ / < > > Jalan.
E hh>>: di lapangan tidak berjalan sebagaimana yang hh
>>: W ^ / < > > : National Traffic Management
CenterEdD W EdD < W ZdD W dD W
>>: yaitu < Wh <
W < W < Z d W < W ^ / D >>^/D>>/E mengenai
aset kelengkapan jalan seperti guardrail trafficlight <
Perhubungan kembali meluncurkan Center Kementerian Perhubungan
untuk WD d K< hdd digital W online.W > > :
s >>: WWW >>: W
28 Pasal 247 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. 29 Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 30
go.id/artikel/korlantas/104?NTMC (diakses 27 April 2020). 31 Pasal
5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. 32 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
”Daerah Diminta Isi Database Perlengkapan Jalan”, Kementerian
Perhubungan,
http://dephub.go.id/post/read/daerah-diminta-isi-database-perlengkapan-jalan-
α
33 Kementerian Perhubungan, ”Kemenhub Transformasi Pelayanan
Berbasis Teknologi Informasi”, Kementerian Perhubungan,
http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-transformasi-pelayanan-berbasis-teknologi-
informasi (diakses 27 April 2020).
34 Contoh variasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di level Pemerintah Daerah, antara lain:
simtrans/]; b. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sistem
Informasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
go.id/].
323Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
interface maupun content management system W W W >>: W hh
>>: d d> d> / ^ / >>: W W W
Catatan Kedua d> W < : hal terjadi pelanggaran yang
tertangkap d> pada pemeriksaan secara insidental karena
tertangkap tangan ketika terjadi pelanggaran yang terlihat secara
kasat indra atau tertangkap ^
35 Pasal 12-14 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Bagan 2. WW<:
^W
D d> W <
Jalan secara insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang
tertangkap tangan. d>
324 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
W < : secara insidental dalam hal pelaksanaan K < , d>
tersebut memberikan limitasi penerapan d> W < : hal terjadi
pelanggaran yang tertangkap W <:
Catatan Ketiga d>^ d> WW permasalahan mendasar mengenai
d>WW ^ d sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam
sidang pengadilan., lunak E W Z EWZ D d>
^ d dengan basis data pemilik kendaraan dalam registrasi dan
d> Usulan Pertama kamera menjadi berbasis face recognition. K W
d> W D : W : d W < ^ telah menggunakan kamera berbasis face
recognition d> ^ / d ^ ^/d^ dengan dapat menunjang keamanan dan
kenyamanan WW
Usulan Kedua d> h W W dan kemampuan keuangan Pemerintah berbasis
face recognition
36 Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
37 Mei Amelia, ”Fitur Pengenalan Wajah akan Dikembangkan di Kamera
E-TLE Cegah Nopol Palsu”, Detik, https:// nopol-palsu (diakses 27
April 2020).
38 Humas Pemerintah Kota Surabaya, ”Selain Dilengkapi E-Tilang dan
Face Recognition, CCTV di Surabaya Bakal Ditambah Voice”, Humas
Pemerintah Kota Surabaya,
https://humas.surabaya.go.id/2019/03/06/selain-
dilengkapi-e-tilang-dan-face-recognition-cctv-di-surabaya-bakal-ditambah-voice/
(diakses 27 April 2020). Lihat juga Redaksi Kompas, ”Kamera Face
Recognition, Andalan Pemkot Surabaya untuk Jaga Keamanan Kota”,
Kompas,
https://biz.kompas.com/read/2020/02/28/145017128/kamera-face-recognition-andalan-pemkot-
surabaya-untuk-jaga-keamanan-kota (diakses 27 April 2020).
325Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
d> ^ / Kesalahan merupakan unsur utama yang akan sangat
menentukan baik mengenai dapat atau tidaknya suatu perbuatan
dikatakan sebagai suatu tindak pidana maupun suatu asas yang tidak
tertulis yang dipegang schuld < hh , W <h,W mengenai apa yang
dimaksudkan dengan pengertian mengenai kesalahan harus
melalui
a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat
dipidananya ini kita berbicara mengenai alasan-alasan penghapus
pidana.
b. Pengertian kesalahan dipakai sebagai penjelasan dari bagian
khusus suatu
hati atau sebagai istilah pengganti dari W <h,W > pengertian
ini dipergunakan istilah dalam > sering disebut sebagai
kesalahan dalam pengertian sempit.
c. Kesalahan dalam pengertian luas adalah meliputi bentuk-bentuk
kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
d. Kesalahan yang dipergunakan sebagai kesalahan diartikan sebagai
telah berbuat.
Penjabaran mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya
terlihat di dalam dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.
Pengertian mengenai kesengajaan dan kealpaan ini pun tidak terdapat
penjelasannya <h,W dengan kesengajaan adalah willen en
weten
39 I. Sriyanto, ”Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban
Pidana dengan Penyimpangannya”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume
XXIII Nomor 2 (1993), hlm. 160.
40 J.M. van Bemmelen (terj. Hasnan), Hukum Pidana I (Ons Strafrecht
I) (Bandung: Binacipta, 1984), hlm. 142. Lihat juga I. Sriyanto,
Op.cit., hlm. 161.
41 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta:
Rajawali, 1990), hlm. 99. Lihat juga I. Sriyanto, Loc. cit.
326 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang telah
diketahuinya pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya
tersebut.
h vicarious d> menegasikan asas ^ d> W tidak perlu mencari
pelanggar lalu lintas karena berdasarkan asas E vicarious d>
hh>>: dalam hukum pidana harus memegang asas undangan pidana
harus dirumuskan terlebih dahulu.^ juga memberikan kepastian serupa
bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan
pencapaian kepastian hukum tersebut ialah dirumuskannya ketentuan
perundangan lex certa harus cukup ketat dan terbatas jangkauannya
lex stricta
h W h < masing-masing dalam implemen tasinya. d d> d>
gadang sebagai sistem penegakan hukum di W EWZEWZ
Catatan Keempat yang sui generis d> WW <W merumuskan
ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan
alat W<<EZ /E W <
42 Ibid., hlm. 162. 43 Lihat Norman D. Lattin, ”Vicarious Liability
and the Family Automobile”, Michigan Law Review, Volume 26
Number
8 (1928), hlm. 846-879. Lihat juga Nial Osborough, ”The Vicarious
Liability of the Vehicle Owner”, Irish Jurist Volume 6 Number 1
(1971), hlm. 77-92. Lihat juga Kenneth J. Rojc dan Kathleen E.
Stendahl, ”Vicarious Liability of Motor Vehicle Lessors”, The
Business Lawyer Volume 59 Number 3 (2004), hlm. 1161-1177. Lihat
juga John Dwight Ingram, ”Vicarious Liability for Negligence of A
Vehicle’s Driver”, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal
Volume 43 Number 1 (2007), hlm. 71-84. Lihat juga Kenneth J. Rojc
dan Karoline E. Kreuser, ”End of the Road for Vicarious Liability”,
The Business Lawyer Volume 64 Number 2 (2009), hlm. 617-626.
44 Marjanne Termorshuizen sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti,
”Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis
Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”,
Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 2 (2006), hlm. 2.
45 Ibid. 46 Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
327Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
<EZ / penindakan pelanggaran berdasarkan alat W dalam Pasal
menggunakan kaidah < W W<<EZ / penindakan pelanggaran
berdasarkan alat
^WW W <<EZ / terkait penindakan pelanggaran berdasarkan
peraturan tersebut belum disahkan dan belum , pelanggaran lalu
lintas yang didasarkan WW W W dan pranata hukum yang diperlukan
dalam d>
D. Penutup
Pertama, d> / hh ZW:WE
yaitu upaya menghilangkan kemungkinan menangani dan menyelesaikan
secara tuntas <<E^ d> d/< & digitalisasi sejalan
dengan mekanisme kerja d> d/< lalu lintas jalan dari
tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi
kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap
pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.
Kedua, / d> sebagai mekanisme baru dalam penegakan / E / d>
menimbulkan beberapa catatan hukum yang d> harus dilakukan
seiring dengan penyediaan ^ / > > : d> W < : d> yang
sui generisd>
47 Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
328 Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm.
311–329
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Daftar Pustaka
:Z :D,,W
/K^/ < D W ,
< W E
D D D W , / :W>W^
Z ^ W , W D z ' W
^^^DPenelitian , E ^ d ^ :Z'W
^ WW, :h/W
t ^ , W D D :
DW,W W ,
d/< d / < Jurnal ,sE
&:D<D d W < W : Z hh W d W < : < s E
>>WD: d > WD:::
tWWW , E Z W d :, D ^ W, Jurnal Arena , Volume E
/ : s > E s Tort Trial Θ/W>: s E
/ / z D ' , /W, E : , Θ W sE
> E s > & Michigan Law Review sE
> ^ W , E ^ W , E s/// d W , W W , E < , D Z/ :
D < < W W ,E Varia Peradilan E
D: ^D E d / W Northwestern Journal d / W sE
K > , W & ^//d Journal /ds E
K E d s > sK /:s E 1
Z, ^ W , / < ^ ' :WsE
Z < ^ W , D <E :W, :sE
Z<:<< Zs> The Business Lawyer sE
Z < : < ^ s>Ds> The Business Lawyer s E
^ / d < W W W : , W syy///E
Internet D & W t
< d> E W
329Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik sebagai ...
(Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana)
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
akan-dikembangkan-di-kamera-e-tle-cegah-
: W / W : < W
W D : d> > > W D :
, W < ^ ^ d & Z ds ^ s , W < ^
< W < d W d / <W
< > > W E d D EdD < W EdD
Z < < & Z W ^ : << <
Z ZY > z D / ZY c h r y s n a n d a - d l - ya n g - m e n g h a
m b a t- i t u -
Peraturan hh E d
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Ed
hh E d >>:
hh E d Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.