Proklamation till Guided Democracy

23
PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA SEJAK PROKLAMASI - DEMOKRASI TERPIMPIN XI IPA 1 SMA NEGERI 2 REMBANG 2013/2014

Transcript of Proklamation till Guided Democracy

Page 1: Proklamation till Guided Democracy

PERKEMBANGANMASYARAKAT INDONESIA

SEJAK

PROKLAMASI - DEMOKRASI TERPIMPIN

XI IPA 1SMA NEGERI 2 REMBANG

2013/2014

Page 2: Proklamation till Guided Democracy

XI IPA 1

Θ AHMAD HASAN ASHARI

Θ AYU NUR RANI

Θ BAGAS ARDIYOGA

Θ NIDA TSUROYA

Anggota kelompok :

Page 3: Proklamation till Guided Democracy

TUJUAN PEMBELAJARAN

a) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa awalkemerdekaan

b) Mendeskripsikan perjuangan bangsa indonesia dalam mempertahankankemerdekaan

c) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasiliberal

d) Mendeskripsikan kondisi msyarakat Indonesaia pada masa demokrasiterpimpin

e) Mendeskripsikan perjuangan pembebasan Irian Barat

f) Mendeskripsikan gerakan-gerakan sparatis yang mengancam kesatuanbangsa

Page 4: Proklamation till Guided Democracy

STANDAR KOMPETENSI

Merekonstruksi PerjuanganBangsa Indonesia Sejak MasaProklamasi Hingga LahirnyaPeriode Orde BaruKOMPETENSI DASAR

Merekonstruksi perkembanganmasyarakat Indonesia sejakproklamasi hingga demokrasiterpimpin

Page 5: Proklamation till Guided Democracy

PETA KONSEPKONDISI MASY.

INDO.

PADA MASA

AWAL

KEMERDEKAAN

Situasi perekonomian Indo. pada awal

kemerdekaan

Upaya pemerintah untuk menata kondisi eko.PERJUANGAN

BANGSA INDO.

MEMPERTAHAN

KAN

KEMERDEKAAN

Perjuangan fisik melalui pertempuran

Perjuangn diplomasi melalui perundingan

KONDISI MASY.

INDO

PADA MASA

DEMOKRASI

LIBERAL

Perkembangan politik pada masa demokrasi

liberal

Perkembangan eko. pada masa demokrasi liberalKONDISI MASY.

INDO

PADA MASA

DEMOKRASI

TERPIMPIN

PERJUANGAN

PEMBEBASAN

IRIAN BART

Perjuangan diplomasi

Konfrontasi pol-eko dan militer

Persetujuan New YorkGERAKAN

SPARATIS YG

MENGANCAM

KESATUN

BANGSA

Pemberontakan PKI Madiun 1948,DI/TII, APRA,

ANDI AZIZ, RMS, PRRI/PERMESYA

Page 6: Proklamation till Guided Democracy

A. KONDISI MASYARAKAT INDONESIA

PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Kegagalan Dewan Konstituante + kehidupan politik tidak stabil

-> presiden Ir. Soekarno menganjurkan Dewan Konstituante untukmemberlakukan UUD 1945 secara tetap.

30 Mei 1959 – sidang pemungutan suara I

2 Juni 1959 – sidang pemungutan suara II

3 Juni 1959 – dewan konstituante mengadakan reses/istirahat ternyataberlaku selama-lamanya

Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden (5 juli 1959) di istana merdeka, Jakarta.

Page 7: Proklamation till Guided Democracy

Tujuan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 :

• Menyelesaikan masalah Negara yang semakin tidak menentu

• Untuk menyelamatkan Negara

Isi dekrit presiden 5 juli 1959 :

1. Pembubaran dewan konstituante

2.Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

3.Pembentukan MPRS dan DPAS

Page 8: Proklamation till Guided Democracy

D. Perkembangan Ekonomi

pada Masa Demokrasi Terpimpin

Selama masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi yang berlaku di

Indonesia adalah sistem ekonomi terpimpin. Dalam sistem ekonomi terpimpin,

semua aktifitas ekonomi disentralisasikan di pemerintah pusat.

Peristiwa ekonomi selama demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut :

Page 9: Proklamation till Guided Democracy

1) Pembentukan BadanPerancang Pembangunan Nasional

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada

tahun 1958 dibuat UU No. 80/1958 mengenai pembentukan

Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tanggal 15

agustus 1959, Depernas resmi dibentuk. Pada tanggal 26 juli

1960, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar UU

pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun

1961-1969.

Page 10: Proklamation till Guided Democracy

Pada tahun 1963, Depernas digantinamanya menjadi Badan PerancangPembangunan Nasional (Bappenas)yang dipimpin oleh Presiden Ir.Soekarno. Tugas Bappenas adalahmenyusun rencana jangka panjangdan rencana tahunan, baik nasionalmaupun daerah, mangawasi danmenilai pelaksanakan pembangunan,menyiapkan serta menilai hasil kerjamandataris untuk MPRS.

Page 11: Proklamation till Guided Democracy

2) Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)

Devaluasi bertujuan>>> membendung inflasi, mengurangi jumlah uangyang beredar, danmeningkatkan nilairupiah.Kebijakandevaluasi dikeluarkanpemerintah pada tanggal25 agustus 1959.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintahmendevaluasi mata uang Rp. 1.000,00 dan Rp. 500,00. Nilai uang kertas pecahanRp.500,00 diturunkan menjadi Rp. 50,00 dan yang bernilai Rp. 1000,00 diturunkanmenjadi Rp.100,00. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah jugamengambil langkah devaluasi denganmenjadikan uang senilai Rp.1000,00 menjadi Rp.1,00.

Page 12: Proklamation till Guided Democracy

3) Deklarasi Ekonomi

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Ir. Soekarnomengumumkan langkah-langkah baru bagi perbaikanekonomi nasional yang dikenal dengan DeklarasiEkonomi (Dekon). Sebagai tindak lanjut Dekon,pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturanmengenai ekspor, impor, dan harga-harga pada tanggal26 Mei 1963. Tujuan Dekon adalah menyukseskanPembangunan Sementara Berencana 8 tahun danmenciptakan ekonomi yang bersifat nasional,demokratis, serta bebas dari sisa-sisa imperialisme.

Page 13: Proklamation till Guided Democracy

4) Percetakan Uang Baru

Pada masa demokrasi terpimpin, laju

inflasi terus meningkat. Pemerintah gagal

mengatasi inflasi karena pemerintah tidak

mempunyai kemauan politik untuk menahan

diri dalam melakukan pengeluaran. Akibat

pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali

itu, inflasi semakin meningkat dan harga-harga

semakin bertambah tinggi.

Sejak tahun 1961, Indonesia secara terus-menerus harus harus

membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan

devisa. Karena devisa negara makin menipis dan laju ekspor makin

menurun maka pemerintah membatasi jumlah impor. Pada tahun

1965, cadangan emas dan devisa negara telah habis. Keadaan

keuangan negara yang terus mengalami defisit itu diatasi pemerintah

dengan melakukan percetakan uang baru tanapa perhitungan matang.

Akibatnya, angaka inflasi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1966,

inflasi telah mencapai 650%.

Page 14: Proklamation till Guided Democracy

C. Perkembangan Politik padaMasa Demokrasi Terpimpin

1. Pembentukan Kabinet Kerja

Dengan di berlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kabinet Djuanda (kabinet Karya) dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yaitu kabinet kerja. Dalam kabinet baru ini, Ir. Suekarno bertindak sebagai perdana mentri. Kabinet kerja ada Triprogram yaitu keamanan dalam negeri, mengembalikan Irian Barat, dan mencukupi sandang pangan rakyat.

Page 15: Proklamation till Guided Democracy

2. Pembentukan DPAS dan MPRS

Presiden Ir. Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan Penetapan Presiden

(Penpres) pada tanggal 22 juli 1959 yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Roeslan Abdulgani dan bertujuan

untuk menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul pada pemerintah. Setelah itu, Ir. Soekarno

membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959. Anggota

MPRS harus memenuhi syarat, yaitu setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju

dengan manifesto politik. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN.

Page 16: Proklamation till Guided Democracy

3. Penetapan DPR dan Pembentukan DPR GR

Karena adanya kesediaan DPR untuk bekerja terus, pemerintah mengeluarkan ketetapan tentang penetapan DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada awalnya anggota DPR hasil pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Ir. Soekarno, tetapi ternyata menolak Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960. Karena itu keluarnya Penpres No 3 Tahun 1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Setelah itu dibentuklah DPR GR dan diresmikan tanggal 25 Juni 1960. Adapun tugas DPR GR yaitu, melaksanakan manipol (manifesto politik), merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Page 17: Proklamation till Guided Democracy

4. Penetapan GBHN

Pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 1959, Presiden Ir. Soekarno berpidato berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau dikenal dengan Manifesto Politik (Manipol). Intisari Manipol adalah USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam sidang bulan September 1959, DPAS mengusulkan kepada pemerintah agar Manipol dijadikan GBHN dan diterima baik oleh Presiden Ir. Soekarno. Dalam sidang pertamanya di Bandung tanggal 10 November 1960, MPRS mengukuhkan Manipol sebagai GBHN dengan pengukuhan MPRS N0. 1/MPRS/1960.

Page 18: Proklamation till Guided Democracy

5. Pembentukan Front Nasional

Front Nasional adalah organisasi massa yang

memperjuangkan cita-cita proklamasi. Front Nasional dibentuk oleh Ir. Soekarno pada akhir tahun 1959 menurut Penpres No. 13 tahun 1959. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan semesta nasional, dan mengembalikan Irian Barat. Akan tetapi Front Nasional terjadi penyimpangan yaitu menjadi wadah kader-kader PKI untuk meraih cita-cita partai dan menjadi alat politik PKI.

Page 19: Proklamation till Guided Democracy

1. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presidenberada dibawah MPR sehingga kedud1ukan presiden lebih tinggi daripada MPR. Yg membuatkekuasaan presiden cenderung kearah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadapUUD 1945

D. Beberapa Penyimpangan SelamaMasa Demokrasi Terpimpin

Page 20: Proklamation till Guided Democracy

2. Pada masa demokrasi terpimpin, politik

luar negeri indonesia lebih condong ke

blok timur atau komunis. Pada masa ini

indonesia menjalankan politik

porosdengan menciptakan politik

konfrontasi Nefo (New Emerging Forces)

dan Oldefo(Old Established Forces).

Page 21: Proklamation till Guided Democracy

3. Indonesia terlibat konfrontasi dengan

malaysia antara tahun 1961-1966.

berawal dari rencana pembentukan

federasi malaysia oleh federasi malaya

yg ditentang oleh presiden Ir Sukarno

karena dianggap sebagai proyek

neokolonialisme dan dapat

membahayakan revolusi yg belum

selesai.

Page 22: Proklamation till Guided Democracy

4. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB

karena malaysia dicalonkan sebagai

anggota tidak tetap dewan keamana PBB

(DK PBB) pada tahun 1964 dan akhirnya

terpilih sebagai anggota tidak tetap

DK PBB pada tahun 1965.

Page 23: Proklamation till Guided Democracy