Pertemuan Ke-8 - Paradigma & Teori Kebijakan Sosial

Click here to load reader

  • date post

    30-Dec-2015
  • Category

    Documents

  • view

    368
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of Pertemuan Ke-8 - Paradigma & Teori Kebijakan Sosial

  • PARADIGMA & TEORI

    KEBIJAKAN SOSIAL Sesi VIII Kebijakan & Perencanaan Sosial

    Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta M. Izzul Haq, M.Sc

  • PARADIGMA

  • PARADIGMA

    Berasal dari Yunani "" (paradeigma) yang berarti: pola, contoh, model

    Merupakan Pandangan mendasar dari ilmuwan tentang: apa yang

    menjadi pokok kajian yang seharusnya dipelajari sebagai disiplin

    ilmu pengetahuan; dan apa yang seharusnya ditanyakan; serta

    bagaimana jawabannya

    Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai,

    dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam

    sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual

    Keragaman paradigma dapat terjadi karena perbedaan filosofis.

  • PERSPEKTIF dalam KEBIJAKAN SOSIAL 1. ASPEK KEBIJAKAN SOSIAL

    2. DIMENSI IDEOLOGI KEBIJAKAN SOSIAL KAPITALISTIK

    3. PENDEKATAN KEBIJAKAN SOSIAL

    4. MODEL KEBIJAKAN SOSIAL

  • Aspek-Aspek dalam Kebijakan Sosial

    1. Policy as a process

    Kebijakan sosial sebagai suatu rangkaian tindakan yang berisi prinsip-prinsip atau pedoman untuk melaksanakan kebijakan

    2. Policy as a product

    Kebijakan sosial sebagai suatu produk yang berisi dokumen, ketentuan, aturan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan

    3. Policy as a rulers or regulation

    Kebijakan sosial sebagai peraturan perundang-undangan

    4. Policy as planning for social redistribution

    Kebijakan sosial sebagai suatu perencanaan sosial untuk mencapai tujuan pemerataan, baik pemerataan sumber-sumber pemerataan pendapatan maupun pemilihan pemerataan pemanfaatan sosial.

  • Dimensi Ideologis Kebijakan Sosial Kapitalistik

    Republikan

    Menekankan

    pada solidaritas

    sosial

    Liberal

    Menekankan

    pada kebebasan

    individu

    Konservatif sosial Neo-konservatif

    Liberal sosial

    Konservatif

    Menekankan

    pemeliharaan tata

    sosial yang ada

    Egalitarian

    Menekankan pada pengentasan

    kesenjangan sosial

    Demokrasi sosial

  • Egalitarian/Liberal, Liberal Sosial

    a. Mengacu pada etos individualisme, bukan kolektivis/solidaritas

    b. Menekankan peran spesifik tetapi terbatas dari suatu negara

    c. Tidak untuk menghapus kesenjangan sosial secara sempurna, melainkan untuk menjamin kebutuhan minimum setiap warga negara sehingga setiap individu bebas mengembangkan dirinya

    d. Contoh : negara kesejahteraan di AS (1935 1980an), Inggris (1948 1980an)

    Egalitarian/Republikan, Demokrasi Sosial

    a. Berpaham kolektivis

    b. Merupakan sosialisme moderat

    c. Tidak menolak kapitalisme, melainkan berupaya mengubahnya secara demokratis dengan menjadikan kapitalisme lebih egaliter.

    d. Secara umum dikaitkan dengan gerakan buruh dan serikat pekerja.

    e. Contoh: negara kesejahteraan di kawasan Skandinavia

  • Konservatif/Republikan, Konservatif Sosial

    a. Lebih mengutamakan keutuhan sosial dibanding kesetaraan sosial

    b. Mengakomodasi kapitalisme dengan mempertahankan kedermawanan kebijakan sosial dengan tujuan memelihara, bukan mengubah, masyarakat.

    c. Dimotori oleh Otto von Bismarck (Kanselir Jerman 1871 1890). Inisiator kebijakan asuransi sosial yang bertujuan untuk melemahkan pengaruh serikat pekerja dan melumpuhkan beberapa nilai tradisional dengan kekuatan negara.

    d. Contoh : partai Demokrat Kristen di beberapa negara Eropa, partai Konservatif di Inggris.

    Konservatif/Liberal, Neo-konservatif

    a. Mengacu pada gagasan yang menekankan ekonomi bebas dan negara kuat.

    b. Mengkominasikan liberalisme ekonomi dengan otoritarianisme moral dan pembentukan perilaku individu.

    c. Contoh : keberadaan Poor Law yang bersifat residualis dan menciptakan stigma bagi individu penyandang masalah kesejahteraan di Inggris sebelum 1948, yang kemudian gagasan ini muncul lagi dengan model negara kesejahteraan di AS era Presiden Reagan dan di Inggris era PM Margaret Thatcher (1980an 1990an).

  • Kebijakan Sosial Holistik*

    Aktor Kelompok Target/Tujuan Kebijakan-kebijakan

    Negara

    (sentralisasi/desentralisasi)

    Masyarakat sipil (LSM,

    masyarakat, gerakan sosial)

    Sektor bisnis swasta

    (domestik, supranasional,

    transnasional)

    Institusi pembangunan

    internasional (multilateral,

    bilateral, agensi PBB, badan

    regional)

    Individual, rumah tangga,

    komunitas

    Peningkatan kesejahteraan bagi

    semua, peningkatan modal

    manusia/human capital, daya

    saing pekerja secara

    internasional, membangun

    kohesi sosial dan melawan

    eksklusi (karena kelas, gender,

    etnis dsb)

    Pelayanan sosial dasar

    (kesehatan, pendidikan,

    perumahan, jaminan sosial)

    Jaring pengaman/dana sosial

    Bantuan untuk keberlanjutan

    mata pencaharian/sustainable

    livelihood

    Pendekatan silang sektor

    Entitlements, hak sosial,

    kapabilitas

    Partisipatif/inklusif

    Akuntabilitas

    * Hall, A dan Midgley, J (2004) Social Policy for Development. London: Sage, hal. 38.

  • Model Kebijakan Sosial*

    Berdasarkan Model

    Pelaksanaan dan

    Pembuatan

    Kebijakan

    Imperatif

    Indikatif

    Kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis,

    sumber dan jumlah pelayanan sosial seluruhnya ditentukan oleh

    pemerintah

    Kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh

    masyarakat. Disebut pula sebagai kebijakan sosial partisipatif.

    Ruang lingkup

    /Cakupan

    (coverage)

    Universal

    Selektivitas

    Kebijakan sosial secara menyeluruh tanpa membedakan usia, jenis

    kelamin, dan status sosial. Berprinsip pada pencapaian social minimum

    Kebijakan sosial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga

    masyarakat tertentu (PMKS/PPKS)

    Keberlanjutan/

    Keajegan

    Pelayanan Sosial

    Residual

    Institusional

    Kebijakan sosial diperlukan ketika lembaga-lembaga alamiah tidak dapat

    menjalankan peranannya. Disebut sebagai model kuratif.

    Kebijakan sosial dalam bentuk pelayanan sosial yang melembaga dan

    Berkesinambungan. Disebut sebagai model antisipatif.

    Jenis

    Permasalahan /

    Sasarannya

    Kategorikal

    Komprehensif

    Kebijakan yang hanya difokuskan mengatasi suatu permasalahan sosial

    berdasarkan sektor permasalahan tertentu, bersifat spesifik dan parsial

    Kebijakan yang diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang

    masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait dalam satu

    formulasi kebijakan sosial terpadu

    * Suharto, Edi (2010) Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 69 76.

  • TEORI

  • Teori a set of concept and ideas that explains and predict

    physical and social phenomena (Schermerhorn)

    Teori terbagi atas dua pemahaman

    1. Lay theory, merupakan teori yang dikembangkan dari

    pengalaman, atau menurut Schermerhorn sebagai developed

    by themselves or learned from others over time and as a result of

    their experience.

    2. Scientific theory, merupakan teori yang dikembangkan melalui

    metode-metode ilmiah, atau that are developed through

    scientific methods.

    Teori kebijakan sosial dikembangkan dari best practices, yang

    kemudian diverifikasi, divalidasi, dan kemudian dikodifikasikan.

  • Mengapa Teori Kebijakan Sosial?

    Teori memainkan peran penting dalam pembentukan

    keputusan mengenai sebuah kebijakan sosial

    Ide-ide teoritis mempengaruhi kebijakan sosial

    Kebijakan sosial berangkat dari asumsi mengenai

    bagaimana masalah dan kebutuhan sosial tertangani

  • TEORI KEBIJAKAN SOSIAL*

    1. TEORI REPRESENTASIONAL

    2. TEORI EKSPLANATORI / ANALITIS

    3. TEORI NORMATIF

    * Hall, A dan Midgley, J (2004) Social Policy for Development. London: Sage, hal. 24.

  • TEORI REPRESENTASIONAL

    Berkaitan dengan klasifikasi.

    Berupaya menyederhanakan fenomena kebijakan sosial yang rumit dalam serangkaian kategori untuk menjelaskan pendekatan kebijakan sosial yang beragam. Kategori tersebut disebut juga dengan tipologi atau model.

    Beberapa tipologi kebijakan sosial :

    modelresidual dan institusional (Wilensky & Lebeaux, 1965) ditambah dengan model

    industrial achievement-performance (R. Titmuss, 1972), tentang tipologi kebijakan sosial three worlds of welfare capitalism (Esping-Andersen,1990) tentang tipe kebijakan

    sosial di 29 negara maju yang menjadi anggota OECD (Organization for Economic Co-operation & Development)

    welfare regime (Ian Gough, 2004) tentang tipe kebijakan sosial di negara berkembang empat kategori negara (Suharto, 2006) tentang tingkat penerapan sistem negara

    kesejahteraan di negara / spektrum pembangunan kesejahteraan sosial di daerah

  • TIPOLOGI AWAL

    Wilensky & Lebeaux Residual & Institusional

    RESIDUAL WELFARE STATE

    mengasumsikan tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku jika dan hanya jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya serta terpusat pada kelompok

    tertentu dalam masyarakat

    INSTITUTIONAL WELFARE STATE

    bersifat universal, mencakup semua populasi warga, serta terlembaga dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital

    bagi kesejahteraan masyarakat

  • kemudian disempurnakan oleh...

    Richard Titmuss

    Residual welfare state, Institutional

    welfare state, & Industrial

    Achievement-Performance welfare

    state

  • WELFARE REGIME

    / Rezim Kesejahteraan

    Welfare regime = Welfare mix (pola

    kebijakan sosial negara dan pola

    penyediaan kesejahteraan secara luas di

    masyarakat) + Welfare outcomes (derajat

    dekomodifikasi) + Dampak stratifikasi

    * Ian Gough (2000) Welfare Regime in East Asia & Europe, University of Bath

    Mengacu pada pola interaksi

    dan saling keterkaitan dalam

    produksi dan alokasi

    kesejahteraan antara negara,

    sistem pasar, dan

    keluarga/rumah tangga*

  • WELFARE REGIME NEGARA BERKEMBANG No Model Tipikal Contoh

    1 Proto-welfare

    State Regime

    Mulai adanya komitmen negara

    secara ekstensif terhadap penyediaan

    kesejahteraan.

    Israel, Kostarika, negara-negara

    eks-Uni Soviet, negara-negara

    industri di Amerika Latin

    2 Successful

    Informal

    Security

    Regime

    Pengeluaran sosial negara masih

    rendah namun welfare outcome dan

    output pelayanan sosial relatif baik

    Cina, negara-negara di Asia Timur

    dari Korea sampai Thailand, Iran,

    Turki, negara-negara di Amerika

    Tengah

    3 Failing Informal

    Security Regime

    a. High

    Illiteracy

    Ditandai dengan rendahnya

    pendapatan dan banyaknya buta

    aksara, khususnya bagi perempuan

    meski memiliki demokrasi yang

    ekstensif dan kesetaraan pendapatan

    India, Pakistan, Bangladesh, Nepal

    b. High

    Morbidity

    Kebijakan sosial mulai diperluas,

    melek aksara cukup tinggi tetapi

    angka kematian sangat tinggi karena

    HIV/AIDS

    Afrika Selatan, Namibia,

    Botswana, Zimbabwe, Kenya

    4 Insecurity

    Regime

    Tiadanya maknisme jaminan sosial

    informal

    Negara Sub-Sahara Afrika (Benin,

    Ethiopia, Mali, Senegal dsb)

  • CONTOH TIPOLOGI KEBIJAKAN SOSIAL

    Wilensky

    & Lebeaux

    Richard

    Titmuss

    Residual

    Institusional

    Industrial-

    Achievement

    Performance

    Kebijakan sosial yang terbatas dan secara kuantitas sedikit. Contoh

    kebijakan sosial era kolonial dan era program penyesuaian struktur (SAP)

    Kebijakan sosial yang memainkan peran di garis depan untuk

    mempromosikan cakupan universal dan penyediaan pelayanan sosial

    secara ekstensif.

    Kebijakan sosial yang terkait dengan ekonomi dan menyediakan pelayanan

    kesejahteraan atas dasar prestasi, kinerja, dan produktivitas

    Gosta

    Esping -

    Andersen

    Liberal

    Demokrasi

    Sosial

    Konservatif

    Dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas, residual, dan dorongan pada

    pasar untuk mengurus pelayanan-pelayanan umum.

    Dicirikan dengan jaminan sosial yang bersifat universal dan komprehensif

    dalam berbagai tunjangan serta kebijakan aktif negara mencegah

    ketergantungan tenaga kerja pada mekanisme pasar.

    Kebijakan sosial yang dicirikan dengan sistem jaminan sosial yang segmented

    (berbeda-beda sesuai jenis pekerjaan) dan familialisme (bertumpu pada peran

    keluarga sebagai penyedia utama).

    Edi

    Suharto*

    Negara/Daerah

    Sejahtera

    Negara/Daerah

    Dermawan

    Negara/Daerah

    Pelit

    Negara/Daerah

    Lemah

    Negara/Daerah yang memiliki PDB/PAD tinggi dan belanja sosial yang tinggi.

    Negara/Daerah yang memiliki PDB/PAD rendah dan belanja sosial yang

    tinggi.

    Negara/Daerah yang memiliki PDB/PAD tinggi dan belanja sosial yang

    rendah.

    Negara/Daerah yang memiliki PDB/PAD rendah dan belanja sosial yang

    rendah.

  • TEORI EKSPLANATORI / ANALITIS

    Teori yang berupaya menjawab berbagai pertanyaan mengenai

    asal muasal kebijakan sosial, fungsinya di dalam masyarakat, dan

    alasan munculnya kebijakan sosial.

    Mengapa muncul kebijakan sosial? Beberapa alasan

    1. Peran industrialisasi memotivasi pemerintah untuk memperluas

    pelayanan kesejahteraan sosial.

    2. Kelompok kepentingan memainkan peran vital dalam memelihara

    ekspansi kebijakan sosial.

    3. Pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kondisi sosial dan

    mempromosikan kesejahteraan warganya.

    4. Diadopsi oleh pemerintah karena bisa mencegah keresahan politik dan

    menjaga ketertiban.

  • TEORI NORMATIF

    Menyediakan kerangka nilai untuk kebijakan sosial.

    Berguna untuk mengidentifikasi kebijakan sosial yang terkait

    dengan keragaman nilai, ideologi dan tujuan, baik politik maupun

    non-politik (budaya/agama).

    Teori normatif memainkan peran penting dalam kebijakan sosial

    karena mempengaruhi keputusan kebijakan sosial yang disusun

    oleh partai politik, pemerintah, LSM, gerakan sosial populer, dan

    lembaga internasional.

  • Ideologi Normatif dan Implikasi bagi Praktek Kebijakan Sosial*

    Kolektivis

    Masyarakat terbaik adalah masyarakat yang saling bekerjasama dan bersama-sama untuk

    memenuhi kebutuhan mereka. Ide ini menginspirasi tokoh gerakan Reformasi Liberal,

    Demokrasi Sosial dan Marxisme yang percaya bahwa kemampuan negara mengontrol

    dan mengendalikan sumber daya secara kolektif dapat berguna untuk mempromosikan

    kesejahteraan. Ideologi yang melahirkan institusionalisme ini menjadi dasar pendekatan

    statisme (bertumpu pada peran negara) dalam kebijakan sosial. Paham ini dominan dalam

    praktek kebijakan sosial pasca PD II. Dipromosikan oleh PBB, organisasi lainnya, dan

    banyak pemerintahan negara berkembang.

    Individualis

    Individu memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Berakar dari Reformasi

    Protestan, kebangkitan rasionalisme di era Renaisans dan kebebasan individu dari

    otoritas feodal tradisional selama Revolusi Prancis & Amerika berlangsung. Ideologi ini

    mengusung doktrin laissez-faire dalam bidang ekonomi dan menjadi dasar bagi

    pendekatan enterprise dalam kebijakan sosial yang mulai dominan sejak 1980an. Ideologi

    ini melahirkan residualisme dalam praktek kebijakan sosial dan berpandangan bahwa

    kebijakan sosial harus sesuai dengan ekonomi pasar.

    Populis

    Keterlibatan masyarakat berikut nilai umum, kepercayaan, dan budaya mereka berperan

    penting dalam formulasi kesejahteraan sosial. Bentuk dari ideologi ini berupa Nasionalisme

    yang menekankan peran pelayanan sosial dari negara untuk membentuk kohesi nasional

    dan memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman luar. Bentuk lain adalah

    Tradisionalisme yang muncul dari nilai dan kepercayaan agama seperti Islam, Hindu,

    Konghucu, atau Katolik Roma yang secara khusus mempengaruhi praktek kebijakan

    sosial di negara-negara berkembang.

    * Hall, A dan Midgley, J (2004) Social Policy for Development. London: Sage, hal. 28 - 36.

  • Rujukan

    Fahrudin, Adi (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama, hal.75-76

    Hall, A dan Midgley, J (2004) Social Policy for Development. London: Sage, hal. 24 36.

    Nugroho, Riant (2012) Social Policy for the Developing Countries, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 56 93.

    Suharto, Edi (2008) Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 56 69.

    Suharto, Edi (2010) Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 69 76.

    Triwibowo, D dan Bahagijo, S (2006) Mimpi Negara Kesejahteraan. Jakarta: LP3ES, hal. 101-105.