INDIKATOR KINERJA UTAMA - bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id filePermendiknas No.15 Th 2010 a) APK...

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Bondowoso 2. Indikator Kinerja Utama :

Misi pertama : Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat;

Tujuan pertama : Meningkatnya kualitas pemahaman agama, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat

No INDIKATOR TARGET KINERJA

VOLUME SATUAN 1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 70,26 2 Angka usia harapan hidup 65,50 thn

SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA INDIKATOR DASAR/ALASAN SKPD

PENANGGUNGJAWAB 1 Meningkatnya aktifitas

keagamaan 1 Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

Jumlah tempat ibadah

Jumlah pendudukx1000

Upaya peningkatan kualitas keagamaan

Dinas Sosial

2 Meningkatnya budi pekerti dan ketrampilan agama anak didik di setiap jenjang pendidikan

2 Peningkatan kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca ayat suci agama yang dianut dengan baik benar

∑��

��

∑��

��

upaya peningkatan nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti siswa SD

Dinas Pendidikan

3 Meningkatnya aksesibiliti dan kualitas pendidikan

3 Angka melek huruf (10 tahun keatas)

∑ �� 16 − 44 �ℎ� �� ℎ��

∑ �� 16 − 44 �� ℎ��

Permendiknas No.15 Th 2010

Dinas Pendidikan

4 Angka rata-rata lama sekolah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan


Dinas Pendidikan

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO


PENANGGUNGJAWAB 5 Angka partisipasi kasar (APK) ∑ �� /��

∑ �� 7 − 12 �ℎ


a) APK SD/MI/Paket A Σ semuasiswajenjang SD / MI

Σ pendudukusia 7-12 thn


b) APK SMP/MTs/Paket B Σ semuasiswajenjang SMP / MTs



c) APK SMA/SMK/MA/Paket C Σ semua siswa jenjang SMA / SMK / MA

Σ penduduk usia 16-18 thn


6 Angka Partisipasi Murni (APM) ∑ �� 7 − 12 �ℎ �� /��

∑ �� 7 − 12 �ℎ


Dinas Pendidikan

a) APM SD/MI/Paket A Σ siswausia 7-12 thnjenjang SD / MI



b) APM SMP/MTs/Paket B

Σ siswausia 13-15 thnjenjang SMP / MTs



c) APM SMA/SMK/MA/Paket C Σ siswausia 16-18 thnjenjang SMA / SMK /

MA



7 Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

∑ �� 16 − 44 �ℎ� �� ℎ��

∑ �� 16 − 44 �� ℎ��


Dinas Pendidikan

8 Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)

Dinas Pendidikan


PENANGGUNGJAWAB a) APK PAUD 0 - 6 tahun ∑ �� / �� / ��

∑ �� 0 − 6 ��ℎ��


b) APK PAUD 3 - 6 tahun ∑ �� / �� / ��

∑ �� 3 − 6 ��ℎ��


4 Meningkatnya budaya baca masyarakat

9 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

x100%

Upaya

peningkatan

budaya baca

masyarakat

Kantor Perpustakaan

dan Arsip

5 Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan budaya

10 Jumlah gedung olahraga

Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Upaya

peningkatan peran

pemuda

Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Perhubungan

11 Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi pemuda Upaya

peningkatan peran

pemuda

Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Perhubungan

6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

12 Rasio Dokter per satuan penduduk

PP No 6 2008 Dinas Kesehatan

13 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Upaya

peningkatan

derajat kesehatan

masyarakat dan

kualitas pelayanan

kesehatan

Dinas Kesehatan

Jumlah tenaga Dokter X 100000

Jumlah Penduduk

Misi kedua : Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan;

Tujuan pertama : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan.


VOLUME SATUAN 1 IndeksKemiskinan sedang


PENANGGUNGJAWAB 7 Meningkatnya

Keberdayaan Masyarakat

14 Rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Upaya peningkatan

keberdayaan masyarakat

Bapemas

8 Meningkatnya kualitas jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial

15 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Upaya peningkatan

kualitas jangkauan dan

perlindungan sosial

Dinas Sosial

9 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

16 Rasio rumah layak huni

Upaya peningkatan kualitas sarana dasar permukiman

BMCK

10 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

17 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Dispendukcapil

11 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

18 Cakupan peserta KB aktif

Upaya peningkatan

pelayanan keluarga

berencana

Badan PP&KB

12 Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian

19 Transmigran swakarsa

Upaya penyelenggaraan pelayanan ketransmigrasian

Disnakertrans


PENANGGUNGJAWAB 13 Meningkatnya kualitas

tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja

20 Tingkat pengangguran terbuka

Upaya peningkatan

kualitas tenaga kerja

Disnakertrans

Misi ketiga : Melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi,

kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan;

Tujuan pertama : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat


VOLUME SATUAN

1 Pertumbuhan ekonomi sedang 2 Laju inflasi 5,5 %


PENANGGUNGJAWAB

14 Meningkatnya ketersediaan pangan pokok masyarakat

21 Ketersediaan pangan utama

Upaya peningkatan

ketersediaan pangan

pokok masyarakat

Katapang

15 Meningkatnya produktivitas, produksi dan mutu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

22 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Upaya peningkatan

produktivitas

Dinas Pertanian

23 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Upaya peningkatan

produktivitas

Dinas Pertanian


PENANGGUNGJAWAB

24 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Upaya peningkatan

produktivitas

Dinas Pertanian

16 Meningkatnya populasi, produksi dan mutu peternakan

25 peningkatan produksi daging

Σ prod dagings.dthnybs - thndsr

Σ prod dagings.dthndsr

Upaya peningkatan populasi, produksi dan mutu peternakan

Disnakan

26 peningkatan populasi ternak besar Σ populasiternakbesars.dthnybs - thndsr

Σ populasiternakbesars.dthndsr

Upaya peningkatan

populasi

Disnakan

17 Meningkatnya produktivitas, produksi dan mutu perikanan

27 Produksi perikanan

Upaya peningkatan produktivitas, produksi dan mutu perikanan

Disnakan

18 Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan dengan memperhatikan nilai tambah produk hasil hutan

28 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Upaya peningkatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan

Dishutbun

19 Meningkatnya sektor industri dan usaha perdagangan

29 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Upaya peningkatan sector industry dan usaha perdagangan

Diskoperindag

30 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Upaya peningkatan

sector industry dan

usaha perdagangan

Diskoperindag

20 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

31 Persentase koperasi aktif

Upaya peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah

Diskoperindag

21 Meningkatnya investasi di daerah

32 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Upaya peningkatan investasi di daerah

Bappeda

33 Jumlah nilai investasi berskala nasional

Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)

Upaya peningkatan Bappeda


PENANGGUNGJAWAB

(PMDN/PMA) investasi di daerah

22 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

34 Kunjungan wisata

Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisata

Disparporahub

35 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisata

Disparporahub

Misi keempat : Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif;

Tujuan pertama : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan


VOLUME SATUAN 1 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 100



Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

36 % Pelaksanaan Obrik Terhadap Temuan Inspektorat

∑ tindaklanjuttemuanhasilpemeriksaan

∑ temuanhasilpemeriksaan

Upaya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Inspektorat Kabupaten

24 Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa

37 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

∑ pembinaan terhadap pengguna & penyedia

barang & jasa

Upaya peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa

Bagian AP&Keu

25 Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Aparatur

38 % pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi

∑ pejabat struktural dan fungsional yg memenuhi standar kompetensi

∑ pejabat structural dan fungsional

Upaya peningkatan

kompetensi dan

kapasitas aparatur

BKD



pengelolaan keuangan dan aset daerah

39 % PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

∑ PAD

∑ total pendapatan

Upaya peningkatan

kualitas pengelolaan

keuangan dan asset

daerah

DPPK

40 Peningkatan Legalisasi Kepemilikan Aset Daerah ∑ tanahygsdhdilegalisasi

∑ asettanahygada

Upaya peningkatan

kualitas pengelolaan

keuangan dan asset

daerah

Bagian Perlengkapan

27 Meningkatnya peran legislatif

41 Persentase pembahasan raperda Σ perdaygdibahas

Σ perdaygdiajukan

Upaya peningkatan peran legislatif

Sekretariat DPRD

28 Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Pemerintahan Desa

42 Terpenuhinya Kebutuhan akan sarana dan prasarana aparatur

-

Upaya peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan dan pemerintahan desa

Bagian Umum dan Protokol

29 Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Perangkat Daerah

43 Regulasi penyelenggaraan pelayanan publik

∑ PerbupKetatalaksanaanyg di susun

∑ PerbupKetatalaksanaan

Upaya peningkatan

efektifitas dan efisiensi

kelembagaan

perangkat daerah

Bagian Organisasi

30 Meningkatnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum

44 terlaksananya penyelesaian permasalahan sengketa hukum dalam setahun

∑ kasushukumygdiselesaikan

∑ kasushukumygditangani

Upaya peningkatan

kualitas produk hukum

dan kepastian hukum

Bagian Hukum

31 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib

45 Pengelolaan arsip secara baku ∑ instansiygmenerapkansistembaku

Upaya peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib

Kantor Perpustakaan dan Arsip


PENANGGUNGJAWAB ∑ instansipemerintah (desa, Kelurahan&

SKPD)

32 Meningkatnya Peran Pengelola Informasi Daerah

46 Web site milik pemerintah daerah

Ada/Tidak

Upaya peningkatan

peran pengelola

informasi daerah

BagianHumas

33 Meningkatnya kerjasama Daerah

47 ∑ Kerjasama Daerah yang saling menguntungkan dalam setahun

∑ perjanjian/MOU ygditindaklanjuti

∑ perjanjian/MOU ygdirencanakan

Upaya peningkatan kerjasama daerah

Bagian Hukum

34 Meningkatnya Layanan Perijinan Terpadu

48 Rata-rata waktu perijinan terbit

Rata-rata Σ hari penerbitan ijin

Perbup Bondowoso No.

57 Th. 2011

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

35 Meningkatnya penanganan pertanahan

49 Persentase luas lahan bersertifikat

Jumlah Luas Lahan berserti�ikat

Jumlah pendudukx1000

Upaya peningkatan

penanganan

pertanahan

BPN Bagian Hukum

36 Meningkatnya efektifitas penelitian dan perencanaan pembangunan serta tersedianya data statistik daerah yang akurat

50 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Upaya peningkatan

efektifitas penelitian

dan perencanaan

pembangunan

Bappeda

Misi kelima : Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum;

Tujuan pertama : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif


VOLUME SATUAN

1 Angka kriminalitas yang tertangani -



situasi kondusif dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

51 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi pamong praja

Jumlah pendudukx10.000

Upaya peningkatan

situasi kondusif dan

saling menghormati

dalam kehidupan

Kantor Satpol PP

38 Meningkatnya penanganan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana

52 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran

( < 1 jam setelah pengaduan)

Jumlah kejadian kebakaranx100%

UU No 24 Tahun 2007

BPBD

39 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)

53 Penegakan PERDA ∑ penyelesaianpenegakanPerda x 100

∑ pelanggaranPerda

Permendagri 54 Th 2010

Kantor Satpol PP

Tujuan kedua : Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak


VOLUME SATUAN 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 87,55 % 2 Rasio KDRT 0,02 Rasio 3 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan

100% %



hidup serta perlindungan perempuan dan anak

54 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah pekerja perempuanx100 Upaya peningkatan

kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak

Badan PP dan KB

55 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Jumlah pengaduan perlindungan

perempuan dan anak yang terselesaikan

Jumlah pengaduan perlindungan

perempuan dan anak

x100% Upaya peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak

Badan PP dan KB

Misi keenam : Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan pertama : Meningkatnya kapasitas sarana prasarana, infrastruktur serta penataan ruang dan lingkungan hidup


VOLUME SATUAN 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,85 %

2 Rasio Jaringan Irigasi 1:12



infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih dan sanitasi

56 Rasio Jaringan Irigasi Panjang saluran irigasi

Luas lahan budidaya pertanian Upaya peningkatan

kualitas infrastruktur

jalan dan jembatan

Dinas Pengairan

57 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x100% Upaya peningkatan


jalan dan jembatan

BMCK

58 Persentase rumah tinggal bersanitasi

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

Jumlah rumah tinggalx100 Upaya peningkatan


BMCK


PENANGGUNGJAWAB jalan dan jembatan

59 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

jumlah seluruh rumah tanggax100% Upaya peningkatan


jalan dan jembatan

BMCK

42 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi

60 Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan

Jumlah penduduk Upaya peningkatan

kapasitas dan kualitas

sarana dan prasarana

transportasi

DISPARPORAHUB

61 Kepemilikan KIR angkutan umum

Jumlah angkutan umum yang tidak

memiliki KIR pada Tahun n

Jumlah angkutan umum pada Tahun nx100%

Upaya peningkatan

kapasitas dan kualitas

sarana dan prasarana

transportasi

DISPARPORAHUB

43 Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah

62 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan

Jumlah PDRBx100% Upaya peningkatan

pengelolaan energi dan

sumber daya mineral

daerah

BAGIAN

PEREKONOMIAN

63 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah RT menggunakan listrik

Jumlah Rumah Tangga x100 Upaya peningkatan

pengelolaan energi dan

sumber daya mineral

daerah

BAGIAN

PEREKONOMIAN

44 Meningkatnya penataan ruang daerah

64 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Jumlah bangunan ber – IMB

Jumlah bangunan Upaya peningkatan

penataan ruang daerah

Bappeda KP2T

65 Ketaatan terhadap RTRW Realisasi RTRW

Rencana Peruntukan x 100 Upaya peningkatan

penataan ruang daerah

Bappeda



pengelolaan persampahan

66 Persentase penanganan sampah

Volume sampah yang ditangani

Volume produksi sampahx100 Upaya peningkatan

pengelolaan persampahan

BLH

46 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam

67 Pencemaran status mutu air

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber

data air yang dipantau mutuairnya

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumbermata air

x100% Upaya peningkatan

pengelolaan

lingkungan hidup dan

sumber daya alam

BLH

68 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi

Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDALx100% Upaya peningkatan

pengelolaan

lingkungan hidup dan

sumber daya alam

BLH

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

INDIKATOR KINERJA UTAMA - bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id filePermendiknas No.15 Th 2010 a) APK...

Documents

Transcript of INDIKATOR KINERJA UTAMA - bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id filePermendiknas No.15 Th 2010 a) APK...