4. ANALISA DATA 4.1. Gambaran Umum Sasaran Penelitian 4.1 ... · Trenggalek terbagi menjadi 14...

35

Universitas Kristen Petra

4. ANALISA DATA

4.1. Gambaran Umum Sasaran Penelitian

4.1.1. Keadaan Umum Kabupaten Trenggalek

Gambar 4.1. Alun-Alun Pusat Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa

Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur.

Kabupaten ini terletak pada koordinat 111ο 24’ hingga 112

ο 11’ bujur timur dan

70ο 63’ hingga 80

ο 34’ lintang selatan. Luas wilayahnya adalah 1.261,40 Km².

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan

dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian)

merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690

meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten

Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 desa. Hanya sekitar 4

Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek,

Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10

Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4

Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50 Km². Kecamatan tersebut adalah

Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan

www.petra.ac.id

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification

http://digilib.petra.ac.id//help.html

36


yang luasnya antara 50 Km² – 100 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan

Karangan. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100 Km².

4.1.2. Data Sumber Daya Kesehatan di Kabupaten Trenggalek

4.1.2.1. Data Sumber Daya Kesehatan

Kabupaten Trenggalek terus meningkatkan sumber daya kesehatan agar

memadai untuk menangani kesehatan warganya. Data sumber daya kesehatan

yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2003-2009 adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.1. Data Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Trenggalek 2003-2009

Jenis sarana

Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jumlah RS Pemerintah 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah RS Swasta 2 2 2 2 2 3 3

Jumlah RS Ponek 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah Puskesmas Total 24 22 22 22 22 22 22

Jumlah Puskesmas

Perawatan

14 14 14 14 14 14 14

Jumlah Puskesmas Poned 8 8 8 8 8 8 8

Jumlah Pustu 59 64 64 64 64 64 64

Jumlah Polindes 110 111 103 103 103 103 108

Jumlah Posyandu 828 828 834 834 839 839 839

Jumlah Ambulance 6 6 6 6 6 6 6

Jumlah Pusling 24 24 22 22 22 22 22

Jumlah UTD/PMI 1 1 1 1 1 1 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek

37


4.1.2.2. Data Tenaga Kesehatan

Selain jumlah sumber daya kesehatan, pemerintah Kabupaten

Trenggalek juga berusaha meningkatkan jumlah tenaga kesehatanya. Berikut

adalah data tenaga kesehatan di kabupaten Trenggalek mulai tahun 2003-2009.

Tabel 4.2. Data Tenaga Kesehatan Kabupaten Trenggalek 2003-2009


Jenis tenaga

Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rasio dokter

spesialis Obgyn

1:332.549 1:335.519 1:338651 1: 341164 1:343.802 1:346.342 1:348.945

Rasio dokter

spesialis anak

1:665.098 1:671.038 1:677.303 1:682328 1:687.605 1:692.684 1: 697.969

Jumlah dokter

spesialis yang lain

3 4 5 5 7 7 6

Rasio dokter umum 1:13.573 1:12.661 1:12779 1:11564 1:9645 1:9786 1:9678

Rasio Bidan total 1:3.519 1:3.550 1:2.906 1: 2436 1:2925 1:2947 1:2538

Jumlah Bidan total 189 189 233 229 235 235 259

Jumlah BDD 110 111 103 104 103 103 108

Jumlah BDD TPC 20 0 0 0 0 0 0

Jumlah Dukun bayi

terlatih

434 386 382 382 353 353 353

38


4.1.3. Angka Kesehatan Kabupaten Trenggalek

Angka kesehatan di desa Trenggalek diproyeksikan kedalam angka

kelahiran hidup, kematian bayi, dan kematian ibu. Berikut adalah

perbandingannya mulai tahun 2003-2009.

Tabel 4.3. Angka Kesehatan Masyarakat Kabupaten Trenggalek

INDIKATOR

TAHUN

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 s.d

Juni

Jumlah Kelahiran

Hidup 9373 9202 8961 8926 8694 9346 4829

Jumlah Kematian Ibu 17 9 9 12 5 12 7

Jumlah kematian bayi 110 68 53 54 78 77 43


39


4.1.4. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek

Gambar 4.2. Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek

Nama Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek

Kepala : Dr.Ubaidillah, M.Kes.

Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 04, Trenggalek

Telp./Fax. : (0355) 791270 / (0355) 795025

Email : [email protected]

mailto:[email protected]

40


Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek

Gambar 4.3. Bagan Nilai, Misi dan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten

Trenggalek


Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek memiliki visi dan misi yang

didasarkan pada nilai-nilai yang mereka anut untuk mencapai Indonesia Sehat.

Berikut adalah penjabaran visi dan misinya.

Visi :

1. Lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat.

2. Perilaku masyarakat yang proaktif untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah terjadinya penyakit.

41


3. Pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna tersebar merata

di seluruh wilayah.

4. Masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan

bermutu.

5. Membangun Organisasi Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan

prima dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

Misi :

1. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta

melaksanakan pelayanan kesehatan khusus yang bermutu, aman merata dan

terjangkau.

2. Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan dan memfasilitasi

terciptanya lingkungan yang sehat.

3. Mendorong terciptanya gerakan hidup bersih dan sehat.

4. Membangun Sistem Kesehatan Wilayah dalam upaya memelihara

kesinambungan Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan.

5. Membangun Organisasi Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan

prima dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

42


4.1.5. Profil Puskesmas Rejowinangun Trenggalek

Gambar 4.4. Puskesmas Rejowinangun Trenggalek

Nama Instansi : Puskesmas Rejowinangun Trenggalek

Kepala : Tatiek Juliani, SKM.

Alamat : Jalan Kanjeng Jimat, Trenggalek

Telepon : (0355) 797182

Visi :

Profesional dalam pelayanan kesehatan paripurna pada tahun 2010

Misi :

Memberikan pelayanan tingkat pertama yang bermutu

Peningkatan kerja sama lintas Program dan lintas sektoral

Peningkatan sumberdaya untuk menunjang mutu pelayanan kesehatan

Motto :

“ Kami siap melayani dengan ramah dan sabar”

Puskesmas ini dipilih sebagai tempat penelitian karena puskesmas ini

membawahi tiga desa yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria tempat

penelitian yang dibutuhkan oleh penulis. Di desa-desa yang dibawahi oleh

43


puskesmas lain di Kabupaten Trenggalek, kebanyakan hanya mengalami

penurunan atau stagnasi saja. Namun di desa yang ada dibawah Puskesmas

Rejowinangun ini terdapat desa yang mengalami baik kenaikan, penurunan,

maupun stagnasi. Maka dari itu peneliti mendapatkan referensi dari Dinas

Kesehatan untuk melakukan penelitian di puskesmas ini beserta tiga desa

dibawahnya yang mengalami kenaikan, penurunan, dan stagnasi, yaitu desa

Sumberdadi, desa Dawuhan dan desa Surondakan.

Gambar 4.5. Peta Wilayah Puskesmas Rejowinangun

Desa yang dinaungi : Sukosari, Dawuhan, Sumberdadi, Parakan, Ngares,

Surondakan, Rejowinangun.

44


4.2. Temuan Data

4.2.1. Profil Informan

Wawancara dilakukan dengan tiga belas nara sumber. Terdiri dari 8

orang narasumber utama yaitu Kepala Puskesmas Rejowinangun, Staff Puskesmas

Rejowinangun, 3 orang Bidan dari desa Dawuhan, Sumber Dadi dan Surondakan,

dan 3 orang kader dari dari desa Dawuhan, Sumber Dadi dan Surondakan.

Sedangkan sisanya adalah narasumber pendukung yang digunakan untuk

triangulasi data, yaitu 2 orang staff Dinas Kesehatan dan 3 orang penduduk desa

dari desa Dawuhan, Sumber Dadi dan Surondakan. Berikut narasumber-

narasumbernya :

1. Nama : Tatiek Juliani

Usia : 45 tahun

Pekerjaan : Kepala Puskesmas Rejowinangun, Trenggalek

Status : Menikah

Pendidikan : S1

Ibu Tatiek bekerja sebagai Kepala Puskesmas Rejowinangun sejak tahun

2008. Puskesmas Rejowinangun yang ditangani olehnya membawahi 7 desa yaitu

Dawuhan, Sukosari, Parakan, Rejowinangun, Surondakan, Ngares dan

Sumberdadi. Ibu Tatiek termasuk salah satu kepala puskesmas yang tidak

mengikuti rangkaian program Desa Siaga sedari awal, karena dia baru menjadi

kepala puskesmas Rejowinangun pada tahun 2008. Meskipun demikian, Ibu

Tatiek mengejar ketertinggalannya tersebut dengan cara membaca modul

mengenai Desa Siaga yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, berkoordinasi dengan

bidan maupun kader desa, dan bertanya pada staff Dinas Kesehatan mengenai hal-

hal yang kurang jelas. Sehingga ketika implementasi program Desa Siaga

dilaksanakan, Ibu Tatiek sudah merasa cukup siap untuk menjalankan program ini

dengan baik.

Selama ini, Ibu Tatiek menjadi salah satu penggerak kegiatan Desa Siaga

di desa-desa yang berada dibawahnya. Dia sering kali ikut terjun bersama para

bidan untuk membicarakan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Dia juga

sering memberi motivasi kepada masyarakat untuk mejalankan berbagai program

45


kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya program

Desa Siaga. Ada berbagai cara pendekatan yang dilakukannya supaya masyarakat

desa dibawah naungan puskesmas Rejowinagun mau ikut aktif dalam program-

program kesehatan, seperti ikut berkunjung saat ada kegiatan Posyandu,

mengikuti rapat desa, dan mengobrol dengan para kader desa.

Selain menjadi penggerak, Ibu Tatiek juga bertugas untuk mengamati

perkembangan Desa Siaga di ketujuh desa tersebut. Jika ada desa yang sekiranya

perkembangannya kurang baik, maka sudah menjadi tugasnya untuk mencari tahu

permasalahan apa yang terjadi dan mencoba mengatasi masalah tersebut. Dalam

melaksanakan program desa siaga ini, dia dibantu oleh satu orang staff puskesmas

dan para bidan. Bu Tatiek dan para bidan yang tersebar di seluruh desa sering

mengadakan pertemuan baik formal maupun informal. Pertemuan itu diadakan di

desa masing-masing bidan, dimana Ibu Tatiek yang pergi kesana atau para bidan

yang datang ke Puskesmas Rejowinangun.

46


2. Nama : Insih Budi Utami

Usia : 42 tahun

Pekerjaan : Staff Administrasi Puskesmas Rejowinangun, Trenggalek

Status : Menikah

Pendidikan : S1

Ibu Insih adalah staff administrasi di puskesmas Rejowinangun yang

membantu Ibu Tatiek dalam menjalankan program Desa Siaga. Ibu Insih sudah

bekerja di puskesmas Rejowinangun sejak tahun 2006, maka dari itu dia juga

banyak membantu Ibu Tatiek dalam mengenal desa-desa dibawah naungan

puskesmas Rejowinangun. Dalam program Desa Siaga, Ibu Insih berperan penuh

dalam pelaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM). Ibu Insih bertugas

untuk membagikan form survei kepada kader di masing-masing desa dan

kemudian meminta hasil laporannya setiap bulan. Jika ada kader yang tidak

mengerti mengenai pengisian form survei, maka Ibu Insih akan menjelaskan cara

pengisian form tersebut. Hasil laporan ini kemudian direkap dalam buku tahunan

mengenai hasil survei dan dibuat dalam bentuk grafik dan laporan yang nantinya

akan diserahkan ke Dinas Kesehatan setiap tiga bulan sekali. Selain itu hasil dari

suvei tersebut juga akan digunakan sebagai dasar Musyawarah Masyarakat Desa

yang seharusnya dilaksanakan tiga bulan sekali.

Jika terjadi kasus luar biasa, seperti kematian, wabah penyakit atau ada

yang terkena penyakit menular yang berbahaya maka Ibu Insih bersedia menerima

laporan diluar tanggal pengumpulan form survei, baik melalui sms maupun

telepon. Ibu Insih bakan sering turun langsung ke lapangan untuk melihat

langsung kondisi yang terjadi jika memang ada laporan kasus luar biasa di suatu

desa.

47


3. Nama : Deni Prastyawati

Usia : 36 tahun

Pekerjaan : Bidan Desa Dawuhan, Trenggalek

Status : Menikah

Pendidikan : S1

Ibu Deni adalah seorang bidan baru di desa Dawuhan. Dia mulai bekerja

di desa Dawuhan sejak bulan Juli 2009. Sebelumnya, Ibu Deni bekerja sebagai

bidan desa di desa Ngares. Lalu karena turun surat pindah tugas dari dinas

kesehatan, maka Ibu Deni berpindah tempat kerja di Dawuhan. Sebelum ibu Deni,

bidan yang bertugas di Desa Dawuhan adalah Nuri Hikmah. Bu Nuri juga

dipindah tugaskan pada bulan Juli 2009 ke desa Sukosari karena bidan di desa

tersebut pindah ke luar kota, namun sehari-hari Ibu Nuri masih membuka praktek

di desa Dawuhan karena rumahnya ada disana. Hal ini menyebabkan hubungan

antara Ibu Deni dan Ibu Nuri kurang baik, karena sesama bidan ada persaingan

dalam memperebutkan pasien. Namun Ibu Deni menanggapi hal ini dengan

pikiran positif. Dia merasa persaingan itu sah-sah saja asalkan tidak ada

persaingan tidak sehat.

Meskipun sempat ada masalah dengan bidan terdahulu, namun Ibu Deni

merasa tidak ada masalah dengan warga. Warga menyambut kedatangannya

dengan baik bahkan memberikan dukungan. Warga banyak yang bersedia

membagikan pengetahuan maupun pengalaman kepada Ibu Deni. Hal ini

membuat Ibu Deni lebih mudah untuk menjalankan program Desa Siaga di

Dawuhan. Sebagian besar masyarakat mudah diajak berkomunikasi dan bersedia

jika diajak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan.

48


4. Nama : Puji Wahyulin

Usia : 42 tahun

Pekerjaan : Bidan Desa Sumberdadi, Trenggalek

Status : Menikah

Pendidikan : S1

Ibu Puji sudah cukup lama menjadi bidan di desa Dawuhan, yaitu sejak

tahun 2005. Dia mengikuti pelatihan program Desa Siaga dari awal dan sampai

sekarang terlibat aktif dalam melakukan program Desa Siaga di desa Sumberdadi.

Selama ini Ibu Puji termasuk bidan yang paling aktif dalam menjalankan program

Desa Siaga diantara ketujuh desa lain, sehingga desa Sumberdadi dapat menjadi

desa yang perkembangan Desa Siaganya paling nampak. Ibu Puji sangat ingin

aktif dalam menjalankan program-program kesehatan karena Ibu Puji merasa

peduli dengan warga di desanya. Dia merasa kesehatan mereka juga merupakan

bagian dari tanggung jawab hidupnya. Apalagi Ibu Puji juga sudah lama menjadi

bidan di desa tersebut dan sudah banyak membantu kelahiran anak-anak dan

terlibat dalam proses tumbuh kembangnya anak-anak di desa itu. Dia merasa

bahwa anak-anak itu seperti anaknya sendiri.

Selain itu Ibu Puji juga sudah sangat dekat dengan warga desa

Sumberdadi. Dia adalah bagian dari desa itu sendiri, karena berdomisili dan

membuka praktek di desa tersebut. Kedekatan ini yang menyebabkan Ibu Puji

mudah mengajak warga untuk ikut aktif dalam program-program kesehatan.

Masyarakat selalu percaya pada apa yang dia sarankan dan bersedia bekerja sama

jika diminta. Maka dari itu Ibu Puji juga berusaha untuk selalu aktif dalam

melaksanakan program Desa Siaga.

49


5. Nama : Widayati Seto

Usia : 55 tahun

Pekerjaan : Bidan Desa Surondakan, Trenggalek

Status : Menikah

Pendidikan : S1

Ibu Widayati adalah salah seorang bidan senior di Kabupaten Trenggalek.

Dia sudah menjadi bidan sejak muda dan mulai bekerja di desa Surondakan sejak

tahun 2000. Ibu Widayati termasuk bidan yang cukup konservatif dalam

menjalankan tugasnya sebagai bidan. Dia lebih menyukai untuk membantu

kelahiran dan melakukan praktek kesehatan di rumahnya. Dia kurang dapat

mengikuti gerakan-gerakan maupun program-program yang dicanangkan oleh

dinas kesehatan Kabupaten Trenggalek. Meskipun demikian jika ada program-

program yang dibuat oleh pemerintah, Ibu Widayati tetap bersedia untuk

menjalankan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.

Saat ini dia telah memasuki usia pensiun dan akhir tahun 2010 ini dia

sudah pensiun dari jabatannya sebagai bidan. Maka dari itu sering kali Ibu

Widayati merasa bahwa program-program pemerintah yang berkelanjutan dalam

jangka waktu yang panjang seharusnya sudah tidak dibebankan lagi kepadanya

karena dia sudah tidak akan dapat meneruskan program tersebut. Akan lebih baik

jika program-program itu baru mulai digalakkan jika sudah ada pengganti dirinya

nanti. Namun selama belum ada pengganti, Ibu Widayati akan tetap menjalankan

tugasnya sebagai bidan desa dengan sebaik-baiknya.

50


6. Nama : Endah Ayu Wiguna

Usia : 35 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Kader Desa Siaga desa Dawuhan)

Status : Menikah

Pendidikan : SMA

Ibu Endah adalah kader Desa Siaga dari desa Dawuhan. Dia selama ini

yang bertugas untuk membantu bidan dan puskesmas untuk menginformasikan

hal-hal yang terkait dengan program Desa Siaga. Dia menjadi penyambung lidah

baik bagi warga desa Dawuhan maupun bagi puskesmas dan bidan. Dia yang

berperan aktif untuk memberitahu kepada puskesmas jika ada kasus-kasus

kesehatan yang terjadi di desanya, baik melalui form SBM, maupun melalui

pemberitahuan langsung ke puskesmas dan bidan. Demikian pula sebaliknya jika

ada informasi dari puskesmas atau bidan menyangkut kesehatan, Ibu Endah akan

menyampaikannya kepada masyarakat desa tempatnya tinggal. Meskipun kadang-

kadang ada warga desa yang cukup sulit untuk diajak bersosialisasi dan tertutup.

Selama ini Ibu Endah bersedia menjadi kader Desa Siaga karena ingin

berguna bagi masyarakat sekitarnya. Dia ingin agar masyarakat desanya

kesehatannya membaik. Selain itu dengan menjadi kader maka dia juga

memperoleh banyak pengetahuan mengenai kesehatan yang berguna bagi dirinya

dan keluarganya.

51


7. Nama : Purwani

Usia : 33 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Kader Desa Siaga desa Sumberdadi)

Status : Menikah

Pendidikan : SMK

Ibu Purwani adalah kader Desa Siaga untuk desa Sumberdadi. Dia telah

tinggal di desa tersebut sejak lahir sampai saat ini. Jadi di desa inilah dia

bertumbuh besar dan akhirnya berkeluarga. Maka dari itu baginya penduduk desa

Sumberdadi sudah seperti keluarganya sendiri. Dia mengenal sebagian besar

warga dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ibu-ibu di desanya, seperti arisan,

pengajian, posyandu dan lain-lain. Karena hal ini juga, ketika ada tawaran dari

bidan desa untuk menjadi kader Desa Siaga dia bersedia. Dia merasa senang dapat

membantu desanya sendiri. Apalagi dia juga cukup dekat dengan Ibu Puji selaku

bidan desa, yang juga terlibat aktif dalam program ini.

Ibu Purwani menyadari bahwa kesehatan adalah hal yang penting, maka

dari itu dia berusaha untuk selalu siap sedia jika ada permasalahan kesehatan yang

terjadi di desanya. Dia juga bersedia belajar mengenai kesehatan, seperti belajar

mengenai gejala-gejala penyakit yang umum terjadi. Baginya dapat membantu

desanya adalah sebuah kebanggaan dan kepuasan pribadi. Apalagi pekerjaannya

sebagai ibu rumah tangga juga tidak terlalu menyita perhatiannya. Anak-anaknya

dapat dititipkan ke ibu kandungnya yang juga tinggal di desa tersebut jika

memang dia harus melakukan kegiatan diluar rumah. Selain itu anak-anaknya juga

tidak rewel dan merepotkan sehingga dia tidak merasa terbebani saat harus

meninggalkan rumah dan terlibat aktif dalam program-program kemasyarakatan.

52


8. Nama : Sri Wahyuni

Usia : 42 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Kader Desa Siaga desa Surondakan)

Status : Menikah

Pendidikan : SMA

Ibu Sri Wahyuni adalah kader desa siaga dari desa Surondakan. Ibu Sri

pertama kali menjadi kader dari Desa Siaga karena diajak oleh Ketua kegiatan

Posyandu di desa Surondakan. Saat itu dia ditawari menjadi kader karena kader

sebelumnya pindah ke luar kota. Selain itu pekerjaannya sebagai ibu rumah

tangga tidak terlalu menyibukkan dirinya, apalagi anaknya juga sudah cukup besar

dan bisa mengurus diri sendiri.

Ibu Sri tertarik dengan tawaran ini karena dia senang bersosialisasi

dengan warga sekitar. Dia menyukai kegiatan yang terjun langsung dan menolong

masyarakat. Dia merasa memiliki kesadaran untuk membantu warga desanya

hidup sehat. Disamping itu, dia juga sesekali mendapat uang jasa karena menjadi

kader. Hal ini menambah motivasi dirinya. Namun sekalipun tidak ada uang jasa

ini, dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai kader sesuai dengan

kemampuannya.

53


9. Nama : Heri

Usia : 40 tahun

Pekerjaan : Staff Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Dinas

Kesehatan

Status : Menikah

Pendidikan : S1

Bapak Heri adalah staff Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang

bertugas langsung menangani program Desa Siaga. Dia berada dibawah bagian

promosi kesehatan dan pemberdayaan, dan lebih banyak memegang bagian

pemberdayaan. Sejak awal dicanangkannya program Desa Siaga, Bapak heri yang

berperan dalam kampanye program ini. Kampanye yang ditanganinya adalah

bagian pelatihan. Jadi dia harus mengatur APBN untuk program Desa Siaga di

Trenggalek. Dia juga bertugas mengkoordinasi pengadaan modul dan diklat Desa

Siaga dan membagikannya kepada Kepala Puskesmas, Bidan dan Kader Desa

Siaga. Selain itu dia juga yang mengurus penyelenggaraan kelas-kelas pelatihan

Desa Siaga di Trenggalek, mulai dari pembicara, tempat dan undangannya.

Saat ini, dalam implementasi program Desa Siaga, dia bertugas untuk

mengatur pembagian dana untuk program Desa Siaga. Dia bertugas membagikan

dana ke masing-masing puskesmas yang nantinya akan disalurkan ke masing-

masing bidan. Selain itu dia juga bertugas untuk mengelola laporan mengenai

hasil Musyawarah Masyarakat Desa program Desa Siaga, yang di dalamnya

terdapat laporan penggunaan keuangan program di Trenggalek. Laporan ini nanti

akan menjadi salah satu dasar Laporan Pertanggung Jawaban Program Desa Siaga

dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek ke Dinas Kesehatan Jatim, yang

akan disampaikan ke Departemen Kesehatan Indonesia.

54


10. Nama : Nurul

Usia : 34 tahun

Pekerjaan : Staff Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Dinas

Kesehatan

Status : Menikah

Pendidikan : S1

Sama seperti Bapak Heri, Ibu Nurul juga berperan aktif dalam kampanye

program Desa Siaga. Ibu Nurul yang juga staff promosi kesehatan dan

pemberdayaan lebih mengelola promosi dari program Desa Siaga. Dia bertugas

untuk menyediakan leaflet, poster, dan spanduk untuk mempromosikan program

ini kepada masyarakat luas. Leaftlet, poster dan spanduk tersebut disebarkan

melalui puskesmas dan posyandu mulai tahun 2006 sampai 2009 secara bertahap

oleh Ibu Nurul. Selain itu, Ibu Nurul juga membuat ad-lips radio untuk diputar di

berbagai radio yang ada di Trenggalek.

Saat ini, setelah kampanye program tersebut selesai dilaksanakan, maka

Ibu Nurul membantu Bapak heri dalam mengelola keuangan dan laporan program

Desa Siaga. Ibu Nurul lebih berperan dalam menangani laporan hasil dari

Surveilans Berbasis Masyarakat yang dikirimkan dari masing-masing puskesmas.

Ibu Nurul akan merekap hasil laporan dari seluruh puskesmas di Kabupaten

Trenggalek yang akan menjadi menjadi salah satu dasar Laporan Pertanggung

Jawaban Program Desa Siaga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek ke

Dinas Kesehatan Jatim, yang akan disampaikan ke Departemen Kesehatan

Indonesia juga.

55


11. Nama : Sunarti

Usia : 31 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

Pendidikan : SMA

Ibu Sunarti adalah ibu rumah tangga yang tinggal di desa Dawuhan. Ibu

Sunarti tinggal di desa Dawuhan sejak menikah dengan suaminya sepuluh tahun

yang lalu. Saat ini Ibu Sunarti memiliki dua orang anak yang masih duduk di

bangku SD kelas satu dan masih balita. Sehari-harinya kegiatan Ibu Sunarti adalah

mengurusi anak-anaknya dan mertuanya yang juga tinggal serumah dengannya.

Ibu Sunarti mengaku tahu mengenai program Desa Siaga namun tidak

terlalu banyak. Dia tahu adanya program ini dari kader desa Dawuhan, Ibu Endah

bahwa mulai sekarang akan ada kegiatan Desa Siaga yang bertujuan untuk

menyadarkan masyarakat tentang pola hidup sehat. Dia juga tahu jika ada maslah

yang sekiranya penting mengenai kesehatan dan dia tidak dapat menangani sendiri

maka harus memberitahukan kepada kader atau bidan desa. Selain itu juga akan

ada himbauan-himbauan dari puskesmas atau bidan yang akan diberitahukan

kepada masyarakat jika diperlukan.

56


12. Nama : Lamini Wasito

Usia : 38 tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Status : Menikah

Pendidikan : S1

Ibu Lamini adalah warga dari desa Sumberdadi yang bekerja di Dinas

Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek di bagian administrasi. Saat ini Ibu

Lasmini tinggal dengan suami dan ketiga anaknya yang berusia 14 tahun, 12 tahun,

dan 7 tahun. Dia sudah tinggal di desa Sumberdadi selama sepuluh tahun. Dia

juga cukup dekat dengan warga sekitar lainnya.

Ibu Lamini sudah mengetahui program Desa Siaga. Dia pertama kali

mengetahui adanya program ini ketika membawa anaknya ke Posyandu untuk

diimunisasi. Saat itu, kader Desa Siaga desa Sumberdadi, Ibu Purwanti yang

memberitahu tentang adanya program ini. Dia diberi tahu bahwa ini adalah

program pemerintah untuk mengajak warga hidup sehat, maka dari itu Ibu

Purwanti mengajaknya turut berpartisipasi dengan cara memberitahukan pada Ibu

Purwanti atau Ibu Puji, bidan desa, jika ada keluarganya yang sakit atau ada

sesuatu pola hidup tidak sehat yang terjadi di lingkungan sekitarnya seperti

adanya daerah dengan genangan air, rumah yang belum memiliki jamban, dan

lain-lain. Selain itu juga jika ada pemberitahuan atau himbauan tentang kesehatan

warga, maka dia juga diberitahu.

57


13. Nama : Ismiatun

Usia : 30 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

Pendidikan : SMA

Ibu Purwanti adalah warga desa Surondakan yang sudah tinggal di desa

tersebut selama enam tahun. Hari-harinya disibukkan dengan merawat anak

semata wayangnya yang masih berusia 5 tahun. Dia memilih untuk tidak bekerja

karena merasa anaknya masih terlalu kecil untuk ditinggal pergi kerja, apalagi

tidak ada yang bisa dititipi karena keluarga besarnya berada di Jombang,

sedangkan keluarga suaminya berada di Pacitan. Selain itu urusan rumah

tangganya juga dirasa sudah cukup banyak dan melelahkan, maka dari itu dia

tidak mau bekerja dahulu sampai anaknya sudah cukup besar untuk ditinggal

sendiri.

Ibu Purwanti mengetahui implementasi program desa Siaga dari Ketua

RT nya. Sesungguhnya dia tidak tahu bahwa program tersebut bernama Desa

Siaga, yang dia tahu hanya implementasinya, seperti kegiatan kerja bakti dan

harus melapor jika ada yang terkena penyakit atau ada pola hidup tidak sehat. Dia

mengaku dihimbau demikian oleh Ketua RT nya dan sebagai warga yang baik dia

hanya mengikuti himbauan tersebut.

58


4.2.2. Hasil Wawancara

4.2.2.1. Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM)

Gambar 4.6. Desa Surondakan, Dawuhan dan Sumberdadi tempat pelaksanaan

SBM

Implemetasi program Desa Siaga diawali dengan Surveilans Berbasis

Masyarakat. Disini Tim Evaluasi Desa (Tedes) adalah tim yang dibentuk oleh

desa tersebut untuk menjadi penanggungjawab dalam mencari tahu permasalahan-

permasalahan yang terjadi di suatu desa. Tedes ini terdiri dari Kepala Desa selaku

Pelindung; Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa selaku Penanggung

jawab; bidan desa selaku Ketua; bagas/kader selaku Sekretaris; anggota Tim

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) selaku

Bendahara; anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh

ketua RT sebagai Seksi Penggerak Massa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,

Tokoh Remaja, dan warga yang bersedia membantu sebagai Seksi Surveilans.

Tim ini dibentuk selain untuk memacu kemandirian masyarakat dalam mengenali

masalah kesehatan di desanya, juga karena pemerintah sendiri tidak akan mampu

mengetahui semua permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dijelaskan

59


oleh Ibu Tatiek Juliani selaku Kepala Puskesmas Rejowinangun. Berikut

pernyataannya.

“Dari pihak pemerintah memang menginginkan agar warga

masyarakat aktif, sensitif dan tanggap dalam melihat

permasalahan di desanya. Jadi jika ada tetangganya yang sakit,

jangan dianggap sepele atau tidak dipedulikan. Bisa jadi itu

penyakit menular yang akan menulari warga lain. Contohnya

TBC, kelihatannya cuma batuk-batuk, tapi sangat menular dan

jika tidak ditangani dengan tepat bisa jadi wabah. Selain itu,

pemerintah sendiri sadar, kalau tidak bekerjasama dengan

masyarakat, maka perbaikan kesehatan tidak akan bisa berjalan.

Walaupun disediakan puskesmas dan rumah sakit banyak-

banyak juga percuma jika masyarakatnya sendiri tidak mau

hidup sehat. Malah harus dimulai dari menyadarkan

masyarakat dulu baru yang lain-lain.” (Tatiek Juliani,

wawancara terstruktur, 12 Juli 2010).

Rancangan pelaksanaan SBM yang dicanangkan oleh pemerintah

dimulai dengan pembagian form SBM kepada Tedes. Form tersebut berupa

kuesioner tertutup dan terbuka yang terdiri dari tiga sub bab yang perlu diisi yaitu

penyakit yang ditemukan terjadi di suatu wilayah, gejala penyakit yang terjadi

namun belum diketahui penyakitnya, dan faktor resiko penyakit yaitu kejadian-

kejadian yang terjadi yang dapat mengganggu kesehatan. Didalam kuesioner

tersebut sudah ada pilihan jawaban yang bisa dipilih, namun jika pilihannya tidak

ada yang sesuai maka dapat diisikan di tempat kosong yang sudah disediakan.

Setelah mendapatkan form, Tedes berkoordinasi untuk membagi wilayah

pengamatan dan melakukan survei. Setiap bulannya, form ini harus diisi dan

diberikan ke Puskesmas, baik ada laporan penyakit, gejala, dan resiko penyakit

ataupun tidak. Jika ada laporan penyakit atau gejala, maka penyurvei harus

menuliskan juga nama dan alamat dari penderita. Jika tidak ada laporan, maka

form tersebut dikembalikan dengan catatan tidak ada permasalahan.

60


Namun pada kenyataannya, terjadi masalah dalam pelaksanaan SBM.

Tedes yang dibentuk tidak memaksimalkan fungsinya dengan baik, sehingga

hanya beberapa orang penyurvei saja yang kadang-kadang aktif. Biasanya yang

cukup aktif adalah kader desa dan ibu-ibu yang aktif di Posyandu. Tapi yang

lainnya sudah tidak terlalu aktif dalam proses SBM. Hal ini disebabkan kesibukan

pribadi dari masing-masing anggota Tedes. Anggota Tedes memang sehari-

harinya memiliki berbagai pekerjaan dan tugas masing-masing. Karena itu,

mereka sendiri merasa kesulitan untuk mampu bekerja secara penuh dalam

melaksanakan SBM. Hal ini dimaklumi oleh pihak puskesmas karena yang

menjadi anggota Tedes adalah perangkat desa yang mempunyai tanggung jawab

utama juga. Berikut adalah penjelasan dari Ibu Tatiek.

“Sesungguhnya rancangan dari pemerintah agar perangkat

desa terlibat itu ada benarnya. Karena ya merekalah yang

mengerti kondisi warga desanya. Mereka orang-orang yang

disegani dan pasti didengar omongannya. Jadi jika masyarakat

diminta untuk memberi keterangan pasti bersedia karena

merasa sungkan lah istilahnya. Tapi pada kenyataannya beban

dari para perangkat desa juga tidak sedikit. Mereka harus

memikirkan banyak hal selain masalah kesehatan. Makanya

kadang-kadang pikirannya terpecah-pecah. Jadi saya juga

tidak bisa nyalahkan kalau untuk SBM mereka tidak bisa aktif.

Ya yang diharapkan jadi kader dan bidannya. Mereka yang

kami motivasi terus untuk aktif dan mengajak masyarakat untuk

ikut aktif. Karena kan mereka yang terjun langsung ke

kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau kami dari puskesmas

kan masih agak jauh ya jaraknya dengan warga masing-masing

desa. Jadi kalau untuk survei ke masing-masing desa sendiri

takutnya kurang akurat. Banyak yang tidak bisa dijangkau

nanti. Dan masyarakat juga jadi tidak bisa terlibat aktif. Kalau

kader yang aktif kan, sama saja dengan masyarakat sendiri

61


yang aktif karena kader itu juga warga masyarakat.” (Tatiek

Juliani, wawancara terstruktur, 12 Juli 2010)

Karena yang bisa aktif hanya beberapa orang saja, maka laporan SBM

seringkali menjadi tersendat. Biasanya yang sering dihubungi puskesmas untuk

masalah SBM adalah para kader. Para kader dianggap lebih siap sedia dan tidak

terlalu sibuk karena sebagian besar ibu rumah tangga. Namun pada pelaksanaan

SBSM, form yang seharusnya dilaporkan setiap bulan seringkali tidak

dikumpulkan. Form itu kadang-kadang dikumpulkan dulu dan baru diserahkan

setelah beberapa bulan. Seringkali juga form tersebut tidak diberikan karena

mereka merasa tidak ada masalah di desa mereka, sehingga tidak perlu

mengembalikan form tersebut ke Puskesmas. Hal ini menyebabkan rekap laporan

SBM tiga bulanan menjadi sering salah karena ada yang terluput untuk

dimasukkan ke dalam rekap laporan. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah

masalah biaya dan adanya keberatan dari masing-masing pribadi untuk

melaksanakan tugas ini. Para kader membutuhkan biaya tambahan untuk datang

ke puskesmas dan memberikan form tersebut. Sedangkan biaya ini tidak dapat

ditanggung oleh pemerintah. Selain itu dari beberapa kader juga jadi merasa

keberatan karena SBM ini dirasa tidak terlalu signifikan dan kurang jelas

pemanfaatannya. Ada kader yang masih tidak mengerti manfaat dari survei

tersebut. Berikut adalah penjelasan dari Ibu Sri Wahyuni kader desa Surondakan.

“Iya, kalau untuk survei itu agak susah. Tedes yang lain

biasanya sibuk. Jadi saya yang biasanya dimintai tolong buat

koordinir penyurvei yang lain. Kan harusnya ada juga yang jadi

penyurvei to mbak. Penyurvei yang lain ini yang biasanya juga

lapor ke saya kalau ada masalah. Tapi sering juga warganya

lapor sendiri. Saya juga yang dimintai tolong laporan ke

puskesmas tiap bulan. Nah ini yang agak repot juga mbak.

Kalau setiap bulan ke Puskesmas padahal ndak ada laporan,

kan sayang juga uangnya. Apalagi hasil SBM nya juga kurang

62


jelas digunakan untuk apa. Kalau cuma dikumpulkan ke

puskesmas saja kan nidak apa-apa dirapel atau ya kalau ndak

lapor ya berarti ndak ada masalah.” (Sri Wahyuni, wawancara

terstruktur, 19 Juli 2010)

Untuk mengatasi hal ini, Ibu Insih selaku penanggung jawab SBM di

puskesmas Rejowinangun memberikan alternatif selain form. Untuk laporan, Ibu

Insih bersedia menerima dalam bentuk sms atau telepon. Jika para penyurvei tidak

ada yang melapor, maka Ibu Insih akan menelepon atau mengirim sms kepada

kader untuk menanyakan kondisi desanya. Namun kadang-kadang juga masih ada

kader yang tidak membalas usaha ini. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Insih Budi Utami

yang bertugas mengelola SBM. Berikut penjelasannya.

“Ya ada mbak. Yang sering ya ngembalikan form SBMnya telat.

Kader itu biasanya merasa ndak perlu lapor kalau ndak ada

masalah di desanya. Padahal harusnya tetep dilaporkan

sekalipun tidak ada masalah. Seringkali juga laporannya

dirapel, tiap beberapa bulan. Kami sendiri ndak bisa maksa,

karena mereka kan tidak dibayai. Padahal untuk datang ke

puskesmas memberikan form kan butuh ongkos. Jadi kalau tidak

kebetulan ada urusan ya mereka tidak kesini. Saya juga ngerti

masalah ini. Makanya saya ditelepon atau di sms saja juga ndak

apa-apa. Tapi kadang juga susah, mereka kan juga ndak dikasih

uang pulsa. Kadang saya yang nelpon atau sms. Tapi sering

juga ndak dibalas atau kadang telepon saya ndak diangkat.

Ndak tahu kenapa kok begitu. Mungkin sungkan kalau ndak ada

laporan. Pokoknya mereka mau lapor saja kami sudah sangat

berterima kasih. Tapi kalau mereka ndak mau ya ndak apa-apa.

Kami ndak mau maksa.” (Insih Budi utami, wawancara

terstruktur, 13 Juli 2010).

63


Permasalahan lain yang sering terjadi adalah kesalahan pengertian

penyurvei soal penyakit yang diderita oleh salah seorang warga. Kebanyakan

penyurvei adalah orang awam sehingga mereka seringkali tidak bisa membedakan

gejala penyakit dan salah melaporkan. Maka dari itu jika ada laporan kasus aneh,

maka pihak puskesmas biasanya harus turun lapangan untuk mengecek ulang

apakah benar atau tidak laporan tersebut. Jika sudah benar, maka laporan akan

langsung direkap. Namun jika masih salah maka Ibu Insih sendiri yang akan

mengganti form laporan tersebut baru dimasukkan ke dalam rekap bulanan. Hal ini

dilakukan agar laporan SBM tidak kacau dan menyebabkan salah informasi untuk

dinas kesehatan. Berikut penjelasan dari Ibu Insih.

“Yang sering juga itu ngisi form SBM nya salah. Biasanya kalau

gejala penyakitnya ndak lazim atau sulit dibedakan dengan

penyakit-penyakit lain, orang jadi salah nagkep. Biasanya kalau

begini ini saya turun lapangan untuk cross check. Tapi kalau

laporannya sudah jelas seperti diare, ya saya tidak akan cek lagi

ke lapangan, karena tanda-tandanya kan mudah dilihat. Asal

BAB cair dan sering kan sudah dapat dipastikan diare. Dulu

pernah ada laporan pneumonia di form SBM. Saya merasa

curiga karena kebanyakan penyurvei kan bukan orang medis ya

mbak. Takutnya ndak bisa membedakan tanda-tanda dengan

jelas. Apalagi penyakit pneumonia itu kan ndak umum. Makanya

saya pergi ke rumah orang yang dilaporkan sakit itu. Setelah

saya lihat ternyata kena chikungunya, waktu itu memang sedang

musim mbak. Memang gejalanya mirip antara dua penyakit itu.

Jadi ya kalau ndak bener-bener ngerti tentang penyakit-penyakit

ya pasti sulit membedakan. Tapi ya ndak apa-apa. Biar salah-

salah yang penting lapor saja kami sudah berterima kasih kok.”

(Insih Budi Utami, wawancara terstruktur, 13 Juli 2010)

64


Selain masalah dengan para pelaku survei, masalah lain dalam SBM juga

muncul ketika penyurvei mencari tahu dari masyarakat. Ada beberapa orang yang

cukup tertutup dan tidak banyak berinteraksi dengan orang desa. Hal ini

menyebabkan jika ada yang sakit di rumah tersebut, tidak ada warga yang tahu,

sehingga kabarnya juga tidak sampai ke para penyurvei. Biasanya orang-orang

yang bersikap seperti itu justru datang dari warga kelas menengah keatas. Selain

jarang berinteraksi, mereka umumnya sudah mengerti mengenai masalah

kesehatan, jadi jika sakit sudah langsung pergi ke rumah sakit atau puskesmas.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Deni, bidan desa Dawuhan.

“Kalau untuk SBM itu yang sulit karena ada beberapa orang

yang tertutup. Sesungguhnya bukan mereka tidak mau berbaur

dengan masyarakat, tapi karena dari golongan orang yang

sudah menengah keatas ya, maka mereka juga jarang

berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin sibuk dengan

pekerjaan masing-masing ya. Nah kalau sakit juga biasanya

diurusi sendiri. Mereka biasanya langsung ke dokter, rumah

sakit, atau puskesmas sendiri. Tidak omong-omong ke orang-

orang. Jadi kalau sakit ya tidak ketahuan. Kalau warga yang

lain sih biasanya tidak ada masalah. Kalau sakit ya mau lapor

dan minta tolong.” (Deni Prastyawati, wawancara terstruktur,

14 Juli 2010)

65


Gambar 4.7. Grafik hasil rekap SBM di Puskesmas Rejowinangun

Salah satu hal yang juga masih kurang adalah pengelolaan hasil SBM.

Selama ini hasil SBM memang masih menjadi arsip dari puskesmas dan Dinas

Kesehatan saja. Masyarakat luas belum dapat mengetahui hasil dari SBM tiap

bulannya maupun rekap SBM. Padahal di ruangan Ibu Insih terdapat hasil rekap

SBM yang sudah dibentuk grafik. Grafik tersebut merupakan hasil rekap

gabungan dari tujuh desa yang dibawah puskesmas Rejowinangun, dimana dalam

grafik tersebut terdapat data-data peningkatan atau penurunan kesehatan ditandai

dengan banyaknya jumlah orang yang terkena penyakit, jumlah orang yang

sembuh dan jumlah orang meninggal.

Ibu Insih mengaku hasil SBM ini sulit disebarluaskan karena bentuknya

masih manual. Dia membentuk rekap tersebut menjadi grafik dan menambahkan

garis dan titik di setiap bulannya sampai satu tahun. Jadi grafik hasil SBM ini

baru akan jadi secara untuh pada akhir tahun. Jika ingin diperbanyak, satu-

satunya cara adalah dengan difotokopi. Tapi hasilnya akan kurang jelas dan setiap

66


bulan harus difotokopi lagi atau harus ada yang mau menggambar titik dan garis.

Hal ini tentunya akan menambah kesulitan dalam penangan SBM dan

dikhawatirkan anggota Tedes akan semakin malas melaksanakan SBM. Maka

dari itu hasil rekap SBM ini baru dapat ditaruh di ruangan Ibu Insih saja. Berikut

penjelasan dari Ibu Insih.

“Ini hasil SBM nya saya bentuk grafik seperti ini, supaya

mudah dibaca. Jadi langsung kelihatan perkembangannya

tiap-tiap bulan. Saya biasa masukkan secara manual soalnya

ribet kalau dimasukkan dalam komputer. Jadi nanti tiap-tiap

bulan saya tambahkan isinya.

Hasil ini tidak sampai disebarkan ke desa-desa. Maklum

hasilnya masih manual. Kalau mau disebarkan kan harus bisa

diperbanyak. Nah kalau diperbanyak masa mau difotokopi.

Nanti kan hasilnya tidak bagus. Ini juga belum jadi lho mbak,

rencana saya ini baru jadi utuh akhir tahun, jadi nanti bisa

dilihat perkembangannya selama setahun. Nah kalau tiap

bulan atau beberapa bulan ditaruh di desa-desa kan harus ada

yang nambahin isinya. Siapa yang mau? Nanti kalau minta

tolong Tedes atau kadernya lagi malah mereka merasa ribet

dan keberatan. Nanti takutnya malah malas mengerjakan SBM.”

(Insih Budi Utami, wawancara terstruktur, 13 Juli 2010).

67


Gambar 4.8. Papan Pengumuman Ponkesdes Sumberdadi

Ibu Puji, bidan desa Sumberdadi sesungguhnya juga ingin jika hasil

SBM bisa dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu kondisi

kesehatan di desanya. Diharapkan dengan ditunjukkannya hasil SBM tersebut

masyarakat akan lebih terpacu untuk meningkatkan kondisi desanya, atau

minimal mereka bisa lebih peduli untuk menjaga kesehatannya sendiri. Namun

sayangnya desa-desa di Trenggalek masih belum mempunyai sarana display yang

memadai untuk memajang hasil SBM ini. Sehingga seandainya pun ada hasil

yang dapat ditampilkan juga masih belum ada tempat untuk memajangnya.

Berikut penjelasan dari Ibu Puji.

“Wah kalau hasil SBM dipajang di desa-desa sih bagus ya.

Karena masyarakat juga bisa lebih sadar kalau lihat di

desanya ada penyakit. Kalaupun hasilnya bagus kan warganya

juga senang. Tapi kalaupun ada hasilnya saya juga bingung

mau dipajang dimana. Di desa-desa sini belum ada tempat

yang layak untuk memajang. Papan yang ada di ponkesdes

masih ditaruh di dalam rumah, kalau ditaruh di depan nanti

68


kehujanan dan rusak. Belum lagi kalau ada angin,

pengumuman di dalamnya nanti lepas dan tertiup terus hilang.

Mungkin harus dipikirkan dulu tempat memajangnya ya.”

(Puji Wahyulin, wawancara terstruktur, 15 Juli 2010).

Ketika di-cross check ke warga mengenai pelaksanaan SBM, warga

hanya tahu bahwa mereka harus melapor jika ada yang sakit. Selebihnya mereka

tidak tahu menahu mengenai bagaimana hal tersebut akan ditangani lebih lanjut.

Selama ini warga sesungguhnya juga jarang yang sampai melapor sendiri. Namun

jika ada yang sakit seringkali beritanya sudah tersebar dari mulut ke mulut

sehingga terdengar sampai ke telinga kader desa Siaga. Ada beberapa yang

didatangi oleh kader, namun juga ada yang hanya berdasarkan pada

pemberitahuan orang lain. Berikut adalah penjelasan dari Ibu Ismiatun, Lamini,

dan Sunarti.

“Iya rumah saya kebetulan dekat dengan Ibu Endah, jadi saya

sering kok ngobrol-ngobrol dengan beliau. Biasanya sore-sore

begitu juga sudah kumpul, ndulang anak sambil cerita-cerita.

Kalau ada yang sakit ya saya cerita juga, lha wong saya juga

tahu kalau dia itu kader desa. Kan enak juga kalau kadernya

dekat begini jadi istilahnya saya nglapor sambil cerita-cerita.

Kalau warga yang lain saya juga tahu ada yang datang

nglapor, tapi yang dilaporkan belum tentu keluarganya kok.

Bisa tetangganya atau warga kampungnya yang dengar-

dengar sedang sakit. Jarang kalau keluarga sendiri yang lapor.

Mungkin karena sudah repot mengurusi yang sakit tadi ya.

Jadinya tidak bisa lapor.

Setahu saya hasil laporan itu akan dipakai untuk data

masyarakat. Selebihnya saya kurang tahu. ” (Sunarti,

wawancara terstruktur, 12 Agustus 2010).

69


“Saya tahu kalau ada survei penyakit itu. Saya sudah

dijelaskan oleh Ibu Purwani, kalau ada yang sakit tolong lapor.

Atau kalau lihat ada yang aneh-aneh, yang kurang sehat tapi

saya tidak mampu mengatasi sendiri juga saya disuruh lapor.

Misalnya ada bak mandi yang tak terurus dan banyak jentik

nyamuknya, itu juga saya harus lapor supaya warga tidak kena

penyakit dari nyamuk. Selama ini saya ya lapor kalau ada

anggota keluarga yang sakit. Tapi seringnya saya tidak lapor

saja Ibu Purwani sudah dengar sendiri kok. Biasanya

tetangga-tetangga kan tahu kalau ada yang sakit, nanti pasti

ada yang kasih tahu Ibu Purwani juga.

Laporannya setahu saya digunakan sama puskesmas untuk

mendata masyarakat. Jadi biar ketahuan kalau ada yang sakit

dan bisa ditangani. Kalau dijadikan survei saya malah tidak

tahu menahu. Yang saya tahu hanya sebaiknya lapor jika ada

masalah kesehatan.” (Lamini Wasito, wawancara terstruktur,

10 Agustus 2010).

“Iya saya pernah dibertahu sama Pak RT soal program

pemerintah ini. Kalau ada apa-apa bisa laporan sama Pak RT

atau sama bidan atau kader desa. Nah saya ini tidak terlalu

kenal kalau sama kadernya. Rumahnya agak jauh, jadi kalau

ada yang sakit ya saya kadang lapor kadang nggak. Lha kalau

sakitnya cuma flu apa panas begitu kan lapor ya tidak enak.

Kecuali kalau demam tinggi samapi beberapa hari begitu saya

baru lapor. Kadang-kadang juga saya tidak laporan, Ibu

kadernya sudah datang nengok.

Saya rasa disuruh lapor ya supaya ketahuan kalau ada yang

sakit. Jadi kalau ada penyakit menular atau apa bisa ketahuan.

Nanti bisa diambil tindakan. Begitu saja.” (Ismiatun,

wawancara terstruktur, 6 Agustus 2010.)

70


Salah satu masalah yang juga ditemui peneliti dalam proses SBM adalah

adanya persepsi dari para kader bahwa SBM telah berjalan dengan lancar dan

tidak ada masalah. Mereka merasa demikian karena tidak mengerti mengenai

metode survei yang benar. Mereka merasa asalkan sudah ada warga yang bersedia

melaporkan jika sakit saja sudah cukup. Padahal hasil SBM yang seperti ini

kurang akurat karena tidak dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan.

Hanya masyarakat yang dekat dengan bidan atau kader yang dapat melaporkan.

Jika masyarakat tidak terlalu mengenal bidan atau kadernya, maka masyarakat

akan cenderung tidak bersedia melapor sehingga hasil SBM menjadi kurang

akurat. Berikut adalah pernyataan mengenai hal ini.

“Selama ini masih lancar sih mbak. Biasanya orang-orang juga

mau laporan ke saya. Saya kan juga masih sering kumpul-

kumpul sama ibu-ibu di sekitar desa sini. Ya pengajian sama

arisan juga mbak. Jadi disitu kan cerita-cerita. Biasanya dari

sini banyak ketahuannya mbak. Kalau ada yang tetangganya

sakit atau denger ada yang sakit itu biasanya ngomong. Jadi

saya ya tahu mbak.“ (Endah Ayu Wiguna, wawancara


“Kalau SBM itu disini lancar-lancar saja mbak. Masyarakatnya

terbuka kok. Jadi kalau ada apa-apa ya mau saja datang ke saya.

Laporan ke saya atau ke kadernya. Saya sama kadernya juga

baik kok. Dulu saya juga yang ngajak Bu Purwani itu jadi

kader.” (Puji Wahyulin, wawancara terstruktur, 15 Juli 2010).

“Dulu itu pernah ada mbak. Anak meninggal. Keadaannya

mengenaskan itu mbak. Bapaknya itu lho tatonya sak awak

penuh kok mbak. Biasanya mabuk-mabukan. Anaknya itu

kuruuus gitu mbak. Kayak kurang gizi gitu lho. Lha ini anaknya

itu diare, tapi ibunya ndak bisa mbawa ke rumah sakit, diobati

71


sendiri. Sudah beberapa hari ndak sembuh-sembuh baru

ngomong, jadi saya baru telepon Bu Insih lapor. Nah waktu

orang dari puskesmas datang meninjau kok ternyata kondisinya

sudah parah to mbak. Anaknya sudah lemes. Mau ditolong yo

sudah telat mbak. Akhirnya meninggal di rumah sakit.

Nyoba itu lapor dari pertama sakit mungkin ya ketolong mbak.

Nah kalau sudah begitu bisa ngomong apa mbak. Saya juga

ngenes, Cuma ya sudah ndak bisa berbuat apa-apa. Makanya

saya ini bilang terus sama orang-orang, ayo lapor. Jangan

diem-dieman terus kejadian.” (Endah Ayu Wiguna, wawancara


72


4.2.2.2. Musyawarah Masyarakat Desa

Gambar 4.9. Musyawarah Masyarakat Desa Surondakan

Setelah dilakukan proses SBM, maka tahap selanjutnya dari

implementasi program Desa Siaga yang dirancang pemerintah adalah

Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Disini hasil dari SBM akan dibahas dan

dipikirkan bersama pemecahannya. Misalnya di satu desa terdapat banyak orang

yang terkena penyakit demam berdarah dan ditemukan banyak bak-bak kosong

yang tidak terurus, maka masyarakat akan memutuskan melalui MMD langkah

apa yang mau diambil. Apakah mau menghancurkan bak-bak tersebut atau hanya

menutupnya saja sehingga tidak ditumbuhi oleh jentik-jentik nyamuk. Hal ini

dijelaskan oleh Bapak Heri, Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.

“Setelah SBM dilanjutkan dengan MMD. MMD itu proses

Musyawarah masyarakat desa, dimana perwakilan dari warga

desa berkumpul dan membicarakan permasalahan yang terjadi

di desanya. Setelah itu dilakukan pengambilan keputusan

untuk melaksanakan suatu tindakan demi menyelesaikan

masalah tersebut.” (Heri, wawancara terstruktur, 12 April

2010)

73


Keterangan :

Meja pembicara Sound system

Meja Peserta Papan Tulis

Podium Kursi

Gambar 4.10. Susunan Ruangan Tempat MMD

MMD ini dilaksanakan di balai desa masing-masing desa dengan

mengundang Kepala Puskesmas dan Kepala Desa sebagai pembicara. Bidan dan

kader desa menjadi panitia pelaksana MMD yang mengundang tokoh masyarakat,

tokoh agama, dukun desa, dan perwakilan dari masing-masing RT. Proses MMD

yang dirancang oleh pemerintah diawalai dengan penjabaran masalah hasil SBM

oleh kepala puskesmas dan bidan. Kemudian hasil tersebut diklasifikasikan

menurut urgensinya, mana yang sangat gawat, gawat, dan biasa-biasa saja. Urutan

A

B

C

D

E

74


urgensi tersebut dilihat dari banyaknya jumlah korban atau penderita, kecepatan

penyebarannya, dan kemampuan masyarakat dalam menanganinya. Setelah

diklasifikasikan, maka masyarakat diminta memikirkan tindakan yang akan

diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Apakah ada masalah yang

akan ditangani dulu baru setelah itu yang satunya, atau ingin menyelesaikan

langsung dua masalah dalam waktu yang bersamaan. Tindakan tersebut yang

nantinya akan direalisasikan oleh masyarakat, maka dari itu hasil keputusannya

harus realistis dan dapat dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Misalnya

jika banyak kasus demam berdarah dan chikungunya yang disebabkan oleh

nyamuk, maka masyarakat dapat memutuskan untuk melakukan kerja bakti yang

tanggal dan jamnya sudah ditentukan juga dalam MMD sehingga hasil ini dapat

disampaikan langsung ke masyarakat. MMD ini idealnya dilaksanakan minimal

tiga bulan satu kali, dengan waktu pelaksanaan 2-3 jam setiap kalinya.

Namun pada kenyataannya, rancangan pemerintah tersebut mengalami

masalah dalam pelaksanaannya. Masalah yang pertama terjadi adalah peserta

merasa kesulitan untuk menjalankan MMD sesuai dengan rancangan pemerintah.

Ketika diminta untuk melaksanakan klasifikasi masalah, peserta banyak yang

bingung sehingga tidak dapat ditemukan kesepakatan mengenai klasisfikasi

masalah. Hal ini menyebabkan proses MMD berjalan di tempat dalam jangka

waktu yang cukup lama. Lalu karena tidak ditemukan kesepakatan dalam hal

klasifikasi, maka brainstorming untuk menentukan tindakan yang akan diambil

akhirnya menjadi terburu-buru. Karena peserta MMD juga memiliki kegiatan lain

maka mereka akan mulai resah jika MMD berlangsung terlalu lama. Oleh karena

itu biasanya mereka akan mengambil keputusan sekenanya saja karena sudah

kehabisan waktu. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Tatiek, kepala Puskesmas

Rejowinangun sebagai berikut.

“Proses MMD seperti yang dirancangkan pemerintah itu

terlalu sulit untuk masyarakat. Mereka masih belum mampu

membedakan mana yang penting, mana yang urgen atau pun

tidak urgen. Hal ini menyebabkan proses MMD nyendat disitu

75


terus. Tidak jalan-jalan. Bahkan sudah saya arahkan juga

tetap mbulet saja disitu. Akhirnya biasanya kalau jamnya

sudah agak dekat saya ingatkan untuk langsung ambil

tindakan saja. Saya arahkan lagi untuk langsung saja

mengambil tindakan sesuai yang masyarakat mampu saja.

Akhirnya biasanya langsung diputuskan mau ngapain saja.

Sudah tidak pakai klasifikasi, yang penting ada keputusannya.”

(Tatiek Juliani, wawancara terstruktur, 12 Juli 2010).

Masalah lain yang terjadi adalah hasil dari SBM tidak dibahas dalam

MMD. Ini memang tidak terjadi di semua desa, namun ada cukup banyak bidan

desa yang tidak menghubungi Ibu Insih untuk meminta hasil SBM saat MMD.

Padahal bidan desa selaku ketua panitia adalah orang yang harus menyiapkan

agenda awal yang akan dibahas dalam MMD. Baru kemudian akan ada tambahan

dari para peserta. Hal ini terjadi karena bidan desa biasanya sudah merasa

mengerti permasalahan yang ada di desanya sehingga merasa tidak perlu lagi

melihat hasil SBM padahal kadang-kadang ada hasil SBM yang akhirnya tidak

diagendakan untuk dibahas. Untuk mengatasi hal ini, Ibu Insih meminta kepada

kader desa untuk tetap membawa hasil SBM ke dalam MMD, karena yang aktif

memberikan laporan SBM adalah kader. Jadi walaupun tidak diagendakan oleh

bidan, kader tetap dapat membahasnya dalam MMD. Berikut penjelasan dari Ibu

Insih.

“Bidan-bidan sering ndak nggubris hasil SBM pas mau MMD.

Saya saja kadang ndak diberitahu kalau ada MMD, jadi saya

juga ndak ngasih hasil laporan SBM untuk MMD. Padahal kan

dasarnya MMD itu harusnya SBM, tapi biasanya bidan sudah

merasa tahu apa yang harus dibahas jadi tidak merasa perlu

meminta hasil MMD. Memang tidak semua bidan begitu, ada

yang tetap ke saya untuk minta hasil SBM desanya. Tapi

sekalipun bidannya tidak minta, saya selalu mengingatkan

76


kadernya setiap kali menyerahkan laporan SBM untuk

meminta hasilnya kalau mau MMD. Sehingga kalau MMD itu,

ada dasar yang jelas dan diskusinya terarah. Jadi seringnya

malah kadernya yang kasih tau saya kalau mau ada MMD.

Kalaupun mereka tidak bisa ambil hasil rekapnya saya smskan

hasilnya ke mereka supaya dibahas.” (Insih Budi Utami,

wawancara terstruktur, 13 Juli 2010)

Selain itu yang menjadi masalah besar lainnya adalah MMD yang

seharusnya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya. MMD di Kabupaten Trenggalek rata-rata baru dilaksanakan satu kali

dalam tahun 2010 ini dan belum ada rencana untuk melaksanakan MMD lagi

sampai akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh kendala biaya yang dialami oleh

masing-masing desa. Setiap tahunnya dinas kesehatan memberikan sejumlah dana

untuk pelaksanaan program Desa Siaga yang akan dikelola oleh bidan. Biaya ini

habis hanya untuk melaksanakan satu kali MMD. Hal ini terjadi karena ketika

melakukan MMD, panitia harus memberikan honorarium pembicara, ongkos

panitia, konsumsi peserta, dan tunjangan transportasi untuk peserta. Hal ini

menyebabkan biaya untuk MMD yang seharusnya bisa dibagi sampai tiga kali

jadi membengkak hanya dalam satu kali MMD. Bidan desa merasa jika warga

tidak diberi tunjangan transportasi maka masyarakat akan berpikiran buruk dan

tak bersedia datang atau menjalankan program-program pemerintah lagi.

Demikian pula dengan penyediaan konsumsi. Berikut penjelasan dari Ibu

Widayati, bidan desa Surondakan.

“Selama ini MMD nya juga baru dilaksanakan satu kali.

Setahu saya di desa-desa lain juga begitu. Karena kalau

melaksanakan tiga bulan sekali dananya ndak ada. Dana yang

dikasih dinas, cuma cukup untuk satu kali saja. Saya kan harus

memberikan honor untuk pak kades dan ibu kepala puskesmas.

Selain itu ada ongkos untuk panitia, untuk mengganti biaya

transport dan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan

77


seperti alat tulis, form absensi, dan lain-lain. Selain itu untuk

konsumsi juga butuh biaya. Saya juga memberikan tunjangan

transport buat yang diundang. Kan mereka sudah capek-capek

datang kesini, masa saya tidak kasih apa-apa. Nanti takutnya

kalau diundang lagi jadi malas datang. Kalau ada acara-acara

lagi juga tidak mau ikut. Kan malah tambah repot.” (Widayati,


Selain permasalahan yang dikemukakan oleh para informan, dalam

pelaksanaan MMD pun terjadi banyak permasalahan berdasarkan hasil observasi

penulis. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Permasalahan pertama

adalah bentuk ruangan yang didesain seperti ruang kelas dimana pembicara ada di

depan dan para pendengar duduk berhadapan dengan pembicara. Hal ini

menyebabkan pembicaraan didominasi oleh pembicara di depan dan para peserta

kurang aktif. Kebanyakan peserta hanya mendegarkan kabar, informasi, maupun

permasalahan yang diungkapkan oleh pembicara yang duduk di depan. Rasa tidak

enak hati sangat terasa dalam kondisi ini, karena peserta merasa bahwa yang

duduk di depan adalah orang yang memiliki pangkat, sehingga mereka tidak

banyak melontarkan pendapat dan cenderung mengikuti arus yang ada. Contohnya

MMD di desa Surondakan, pembicara menyampaikan agenda permasalahan yang

akan dibahas. Ketika agenda tersebut dikembalikan ke peserta, apakah ada yang

ingin menambahkan atau tidak, atau ada yang tidak sepakat atau tidak, peserta

terdiam. Setelah ditanya kembali baru mereka menjawab bahwa mereka setuju

dengan hal tersebut. Hal ini juga nampak ketika proses penyampaian pendapat

dimulai. Warga desa umumnya tidak menyampaikan pendapat mereka, dan lebih

membiarkan para tokoh masyarakat yang memberi usul, kemudian mereka tinggal

meng-iya-kan usulan tersebut. Misalnya di desa Dawuhan, ketika ditanya apakah

ada ide untuk menyelesaikan masalah demam berdarah di desa tersebut, yang

mengeluarkan ide adalah dari tokoh masyarakat. Dan ketika dikembalikan ke

warga, warga juga hanya meng-iya-kan ide ini lagi.

78


Karena pembicaraan didominasi oleh beberapa orang, terutama

pembicara dan tokoh desa, maka peserta yang lain akhirnya tidak banyak

berkonsentrasi pada proses MMD sendiri. Banyak yang mengantuk saat

musyawarah berlangsung dan menguap berkali-kali. Ada yang melamun dan

pandangannya kosong saat pembicara menyampaikan informasi. Ada juga yang

sibuk menggunakan handphone yang dibawanya. Bahkan ada beberapa peserta

yang duduk di belakang malah mengobrol sendiri dengan teman di sebelahnya.

Hal ini menyebabkan mereka tidak mengetahui jalannya proses musyawarah dan

banyak kehilangan informasi, sehingga ketika dimintai pendapat mereka

cendeurng menjawab iya supaya proses MMD segera berakhir. Selain itu kondisi

ruang musyawarah yang berbentuk seperti kelas juga membuat peserta yang

duduk di belakang tidak dapat mendengarkan dengan baik jalannya MMD. Jarak

antara pembicara dengan mereka cukup jauh sedangkan sound system yang

tersedia tidak cukup memadai. Selain itu karena berbentuk seperti kelas, interaksi

antara pembicra dengan peserta juga kurang. Peserta banyak yang tidak dapat

melihat pembicara maupun jika ada yang menyampaikan pendapat tapi tidak

bersedia maju ke depan, maka mereka hanya dapat melihat punggung dari orang

tersebut.

Masalah kedua yang juga terjadi dalam proses MMD adalah masalah

fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang disediakan masih kurang menunjang dan

fasilitas yang ada masih belum dimaksimalkan. Fasilitas yang pertama adalah

gedung balai desa. Gedung balai desa seringkali dilalui oleh kendaraan bermotor.

Setiap kali kendaraan bermotor itu lewat, maka bunyinya akan menggema dalam

ruangan dan menyebabkan polusi suara yang sangat mengganggu. Bahkan jika

bunyi kendaraan tersebut cukup kencang, seperti jika knalpotnya dimodifikasi

atau sudah jelek kondisinya, maka suara orang yang sedang berbicara didalam

ruangan tidak terdengar sama sekali sampai kendaraan tersebut berlalu. Hal ini

sangat mengganggu konsentrasi pembicara maupun pendengar. Cukup sering

bunyi kendaraan tersebut lama hilangnya sehingga ketika suaranya sudah

terdengar lagi, banyak bagian yang hilang dari apa yang disampaikan. Namun

79


karena kendaraan bermotor terus menerus lewat, pembicara juga tidak mungkin

berhenti berbicara setiap kali ada kendaraan yang lewat.

Selain bunyi kendaraan bermotor, bunyi dan bau dari rumah warga

sekitar balai desa juga cukup mengganggu jalannya MMD. Karena balai desa

letaknya berdekatan dengan rumah-rumah warga, maka jika ada warga yang

memelihara hewan, sedang membetulkan rumah, atau sedang memasak bunyi dan

baunya masuk ke dalam balai. Hal ini memang tidak semengganggu bunyi dari

kendaraan bermotor, tapi juga cukup mengalihkan perhatian. Seperti yang terjadi

di desa Sumberdadi, ada warga yang memasak sambal terasi dan baunya masuk

sampai ke balai desa, hal ini menyebabkan konsentrasi dari peserta cukup

terganggu dimana ada beberapa peserta yang menoleh untuk mencari sumber bau

tersebut. Demikian pula dengan bunyi kicauan burung dan bunyi batu yang

sedang dipukul yang menambah bising suasana di sekitar tempat pelaksanaan,

sehingga para peserta menjadi lebih sulit untuk berkonsentrasi.

Selain masalah pada gedung, masalah juga terjadi pada sound system.

Sound system yang tersedia di balai desa sudah cukup tua sehingga kualitas

suaranya tidak bagus. Sering terdengar bunyi gemerisik dan letupan-letupan

keluar dari speaker sound system tersebut. Selain speaker nya, mic yang ada pun

juga kondisinya sudah cukup jelek. Seringkali suara pembicara tidak masuk dalam

mic sehingga terdengar putus-putus dan tidak enak untuk didengarkan. Hal ini

menyebabkan para peserta, terutama yang duduk di belakang tidak bisa

mendengar apa yang sedang dikatakan oleh pembicara di depan dengan jelas.

Tetapi jika tidak menggunakan sound system tersebut, suara dari pembiacara juga

tidak dapat terdengar dengan baik karena banyaknya bunyi-bunyian yang

mengganggu di sekitar balai desa. Mic yang bermasalah ini juga menyebabkan

pembicara seringkali harus menghentikan pembicaraannya di tengah-tengah,

karena mic nya harus dibetulkan dulu baru dapat dipergunakan kembali. Kadang-

kadang setelah mic nya betul, pembicaraan langsung melompat ke hal lain karena

pembicara sudah lupa sampai dimana dia berbicara. Selain itu karena mic yang

tersedia di balai desa hanya satu, diskusi menjadi tidak interaktif dimana

pembicara dan peserta harus bergantian menyodorkan mic sebelum dapat bertanya

80


jawab secara langsung. Hal ini menghambat jalannya MMD dan juga memakan

waktu MMD.

Masalah lain yang juga kasat mata adalah penyediaan meja untuk peserta.

Dalam ruang balai desa, hanya tersedia tiga buah meja untuk peserta dimana

masing-masing meja hanya dapat digunakan oleh dua orang. Jadi dari sekitar 20

orang yang diundang hanya 6 orang yang mendapatkan meja untuk menulis.

Padahal dalam MMD ini peserta sering kali harus mencatat hal-hal yang penting

seperti informasi-informasi dari puskesmas atau dinas kesehatan yang agak sulit

diingat. Akhirnya hanya beberapa orang yang mendapat meja saja yang dapat

mencatat dengan baik, sedangkan sisanya kadang mencatat kadang tidak karena

tidak nyaman jika harus menulis tanpa meja. Bahkan ada beberapa orang yang

sama sekali tidak mencatat karena sudah malas. Padahal meja yang disediakan

untuk pembicara cukup luas dan kadang masih ada meja sisa di pinggir ruangan

yang tidak terpakai. Jika ruangan ditata dengan lebih baik tentunya proses MMD

akan lebih efektif.

Masalah ketiga yang muncul adalah masalah cara penyampaian

informasi dan penggunaan istilah serta bahasa. Terkadang komunikator dalam

menyampaikan pesan seringkali tidak memperhatikan apakah pesan tersebut dapat

ditangkap dengan baik oleh peserta. Pesan tersebut seperti misalnya ketika

membacakan jumlah penderita penyakit dan rasio perbandingannya dengan

wilayah lain, pembicara langsung menyebutkan saja angka-angka tersebut tanpa

visualisai yang bisa mendukung pesertanya agar mengerti. Misalnya di desa

Dawuhan, dibacakan jumlah penderita demam berdarah di seluruh Kabupaten

Trenggalek sampai bulan April 2010. Jumlahnya adalah 14.368 penderita.

Kemudian dibandingkan juga dengan penderita chikungunya 3.213 penderita.

Angka-angka tersebut dibacakan begitu saja dengan cukup cepat tanpa ada

pengulangan maupun visualisasi. Pesan ini akhirnya menjadi pesan sambil lalu

saja bagi peserta MMD, yang tidak dapat dimengerti lebih lanjut. Padahal dalam

ruangan tersebut ada seorang sekretaris yang bertugas menulis notulensi hasil

MMD dan juga tersedia papan tulis dalam balai desa. Namun angka-angka

81


tersebut juga tidak dituliskan sehingga peserta tidak bisa mengerti dengan lebih

jelas.

Sama halnya dengan pencatatan proses berlangsungnya MMD. Karena

sering ada gangguan dari luar, pembicara sering lupa sudah sampai mana

pembicaraan yang dilakukan. Peserta juga sering kehilangan jalannya diskusi dan

akhirnya tidak mengerti dengan benar apa yang sedang dibicarakan pada saat

tersebut. Padahal jalannya proses MMD ini dapat dituliskan di papan tulis

sehingga dapat terlihat jelas alurnya sudah sampai dimana dan akan dilanjutkan

dengan membicarakan apa, sehingga proses MMD akan lebih terarah dan tidak

melompat-lompat. Namun sayang media yang tersedia juga kurang digunakan

dengan baik. Padahal jika digunakan maka akan membantu MMD agar dapat

lebih efektif.

Dalam hal penggunaan istilah dan bahasa, kadang pembicara

menggunakan istilah-istilah kesehatan, bahasa kedokteran, maupun singkatan-

singkatan yang tidak umum dipakai oleh masyarakat. Banyak istilah seperti ULV,

DHF, UCI, swing fog dan lain-lain digunakan oleh pembicara tanpa memikirkan

apakah para peserta mengerti atau tidak tentang apa yang dikatakannya. Akhirnya

para peserta juga menganggap informasi ini sambil lalu, padahal seringkali

informasi ini penting dan berguna juga.

4.2.3. Penyebaran Informasi ke Masyarakat

Setelah proses MMD dilakukan, maka langkah yang terakhir adalah

penyebaran informasi kepada masyarakat luas mengenai hasil MMD dan tindakan

yang akan dilaksanakan bersama oleh masyarakat. Misalnya hasil MMD desa

Sumberdadi memutuskan untuk mengajak masyarakat melaksanakan kerja bakti

pembersihan selokan desa pada minggu ketiga setiap bulannya, maka tugas dari

peserta MMD untuk menyebarkannya kepada masyarakat disekitarnya serta

memastikan hasil tersebut dijalankan. Jika tidak dapat berjalan, maka para peserta

harus melaporkan kepada kader desa agar dapat dicari tahu penyebabnya dan

diambil langkah selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang ada.

82


Hasil MMD ini disebarkan ke masyarakat luas dengan cara penyebaran

dari mulut ke mulut. Dalam satu RT, warga saling memberitahu mengenai hasil

MMD. Namun hasil MMD yang disebarkan hanya informasi seputar himbauan

atau ajakan melakukan suatu aksi saja. Informasi lain mengenai kondisi kesehatan

warga atau alasan mengapa tindakan tersebut perlu diambil tidak terlalu

diperhatikan oleh masyarakat. Maka dari itu umumnya jika hasil dari MMD tidak

menyulitkan dan tidak membebani, masyarakat bersedia untuk ikut melaksanakan

hasil MMD tersebut. Misalnya jika hasil MMD hanya mengajak masyarakat untuk

kerja bakti, maka masyarakat tidak akan keberatan untuk melaksanakan. Karena

mereka juga akan mendapatkan manfaat dari hal ini dan juga merupakan wujud

solidaritas sebagai warga di tempat tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Lamini

Wasito, warga desa Sumberdadi.

“Iya saya dulu pernah diberitahu pak RT bahwa akan ada kerja

bakti setiap satu bulan sekali mulai sekarang untuk membersihkan

selokan dan daerah-daerah yang tergenang air agar tidak

dijadikan sarang nyamuk. Saya kalau diajak melakukan kerja

bakti ya tidak apa-apa, lha wong saya juga tidak rugi apa-apa

malah tambah sehat. Lagipula kalau saya menolak kan juga tidak

mungkin, masa diajak kerja bakti sama warga sekitar tidak mau.

Nanti saya dicap jelek.” (Lamini Wasito, wawancara terstruktur,

10 Agustus 2010).

Namun sayangnya karena warga tidak terlalu mengerti proses Desa

Siaga dari mulai SBM sampai dengan MMD dan informasi yang disebarkan ke

warga hanyalah informasi mengenai tindakan yang harus dijalankan oleh warga

terkait program Desa Siaga, hal ini menyebabkan ketika hasil MMD tidak mudah

dijalankan, warga banyak yang menolak atau mengabaikan hasil dari MMD

tersebut. Warga tidak mendapatkan cukup informasi yang mampu memotivasi

mereka untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut. Misalnya di desa Dawuhan.

Saat ini keputusan MMD adalah untuk membuat jamban di masing-masing rumah

83


dan menghentikan Buang Air Besar (BAB) di sungai. Warga masyarakat enggan

untuk melaksanakan hasil keputusan ini karena berbagai alasan. Ada yang merasa

tidak punya lahan untuk membangun jamban, ada yang tidak bisa meninggalkan

kebiasaan lama BAB di sungai, ada yang malas, ada juga yang merasa bahwa

tanpa jamban pun tidak apa-apa maka dari itu tidak perlu membuat jamban.

Ibu Deni bidan desa Dawuhan menjelaskan bahwa warga desanya yang

tidak bersedia membangun jamban sesungguhnya alasan utamanya adalah karena

tidak mengerti kenapa harus membangun jamban. Memang membangun jamban

itu cukup merepotkan karena harus menyediakan dana dan lahan. Apalagi mereka

sudah terbiasa BAB di sungai dan tidak merasa ada masalah dengan hal tersebut.

Ibu Deni mengaku kesulitan untuk meyakinkan warga, karena memang informasi

disampaikan dari mulut ke mulut sehingga yang sampai di telinga warga hanya

sepenggal saja. Hal inilah yang membuat warga akhirnya tidak ada keinginan

untuk berusaha membuat jamban yang layak bagi mereka. Berikut penjelasan dari

Ibu Deni.

“Masyarakat desa Dawuhan ini kalau dibilang ndak mampu bikin

jamban ya tidak. Mereka benernya mampu kok. Tapi memang

harus mengeluarkan uang lebih. Kan lebih ribet juga karena harus

ngurusi jambannya. Mereka benernya ngerti lho mbak manfaat

jamban. Tapi mereka ndak merasa itu benar-benar perlu. Jadi

dianggapnya himbauan ini kalau dilaksanakan baik, kalau ndak ya

ndak apa-apa. Padahal kan harusnya tidak begitu. Hasil MMD

kan hasil persetujuan dari perwakilan warga yang diambil karena

ada kasus tertentu. Lha kalau masyarakatnya responsnya seperti

ini ya masih sulit agar hasil MMD bisa berjalan.” (Deni

Prastyawati, wawancara terstruktur, 14 Juli 2010).

Penyebaran hasil MMD di masyarakat memang paling banyak dilakukan

dari mulut ke mulut. Namun untuk meningkatkan penyebaran, beberapa bidan

yang cukup aktif juga mengingatkan sebgaian warga kembali pada momen-

84


momen khusus oleh. Seperti di desa Sumberdadi, Ibu Puji selaku bidan desa

mengingatkan warga sekaligus memotivasi warga agar melaksanakan kegiatan

MMD saat kunjungan ke Posyandu. Masyarakat dijelaskan kembali, diingatkan

dan diyakinkan untuk tetap melaksanakan hasil MMD. Diharapkan dengan

diingatkannya lagi sebagian warga masyarakat untuk menjalankan hasil MMD,

maka info ini juga dapat menyebar lagi ke masyrakat luas. Berikut penjelasannya.

“Biasanya pas kegiatan posyandu, saya kan sering kumpul dengan

ibu-ibu. Biasanya saya ajak ngobrol tentang pelaksanaan hasil

MMD. Saya tanyakan apakah sudah dilaksanakan di wilayahnya,

bagaimana hasilnya, apa kesulitannya, dan bagaimana respons

dari tetangga-tetangga. Kalau mereka memberikan informasi

bahwa ada warga yang kurang senang dengan hasil tersebut, saya

motivasi mereka untuk meyakinkan tetangganya tersebut. Saya

jelaskan lagi ke mereka apa pentingnya membersihkan selokan

setiap bulan dan saya minta mereka untuk mengingatkan warga

sekitarnya juga bahwa kegiatan itu dilakukan untuk kebaikan

bersama dan atas dasar keputusan bersama.” (Puji Wahyulin,


85


4.3. Analisa dan Interpretasi Data

4.3.1. Proses Komunikasi Program Desa Siaga di Kabupaten Trenggale

Keterangan : Hambatan Komunikasi

Gambar 4.11. Model Proses Komunikasi Program Desa Siaga

Efek Komunikasi

86


Menurut Devito (1997), elemen proses komunikasi terdiri dari

lingkungan komunikasi, sumber-penerima, enkoding-dekoding, pesan dan

saluran, umpan balik dan umpan maju, gangguan, serta efek komunikasi.

Dalam implementasi program desa siaga, beberapa elemen yang telah

dikemukakan oleh Devito tersebut muncul, seperti lingkungan, sumber-penerima,

enkoding-dekoding, pesan dan saluran, umpan balik, dan efek komunikasi.

Umpan maju tidak terlalu nampak dalam proses ini. Yang cukup berbeda dari

penelitian ini ditemukan bukan hanya sekedar gangguan yang menjadi salah satu

elemen dari proses komunikasi, namun adanya hambatan komunikasi yang

mempengaruhi seluruh elemen komunikasi. Hambatan komunikasi ini terdapat

dalam sumber-penerima, enkoding-dekoding, pesan, media dan saluran, serta

umpan balik. Karena keberadaan hambatan ini, maka efek komunikasi yang

diharapkan menjadi melenceng atau dapat dikatakan membuat ketidak sesuaian

antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi.

Secara umum proses komunikasi program Desa Siaga bersifat sirkuler,

dimana awal dan akhir dari proses komunikasi ini sulit untuk ditentukan. Proses

komunikasi diawali dari sumber yang meng-enkoding sebuah pesan, kemudian

melontarkan pesan tersebut melalui media atau saluran tertentu yang kemudian

diterima oleh penerima yang men-dekoding pesan tersebut. Setelah menerima

pesan tersebut, penerima bisa memberikan feedback kepada sumber, namun bisa

juga dia menjadi sumber baru bagi sumber awal. Proses komunikasi tersebut

berlangsung dalam suatu lingkungan yang mempengaruhi komunikasi tersebut

dan dikaburkan oleh hambatan komunikasi yang terdapat dalam setiap elemen

dalam proses komunikasi tersebut. Disini, sumber-penerima memiliki hubungan

sirkuler, dimana mereka bisa berganti peran tanpa benar-benar disadari baik oleh

sumber maupun penerima. Demikian pula dengan pesan-feedback, tanpa disadari

sebuah pesan dapat merupakan feedback dari pesan lain yang sebelumnya ada,

maupun sebaliknya sebuah feedback bisa jadi menjadi sebuah pesan baru tanpa

benar-benar disadari oleh sumber-penerima. Berikut adalah penjelasan masing-

masing komponen dari proses komunikasi diatas.

87


4.3.1.1. Lingkungan Komunikasi

Menurut Devito (1997) lingkungan (konteks) komunikasi setidak-

tidaknya memiliki tiga dimensi : fisik, sosial-psikologis, dan temporal. Ruang atau

tempat dimana komunikasi berlangsung disebut konteks atau lingkungan fisik –

artinya, lingkungan nyata atau berwujud. Dimensi sosial-psikologis meliputi,

misalnya tata hubungan status diantara mereka yang terlibat, peran dan permainan

yang dijalankan orang, serta aturan budaya masyarakat dimana mereka

berkomunikasi. Dimensi temporal (atau waktu) mencakup waktu dalam sehari

maupun waktu dalam hitungan sejarah dimana komunikasi berlangsung.

Dalam implementasi program desa siaga, yang dimaksud dengan

lingkungan komunikasi adalah tempat, suasana, budaya, hubungan maupun waktu

dimana komunikasi berlangsung. Lingkungan komunikasi ini mau tidak mau

mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Disini lingkungan yang paling

mempengaruhi komunikasi adalah dari segi hubungan dan budaya. Budaya Jawa

yang kental di masyarakat Trenggalek menyebabkan pola komunikasinya

cenderung penuh dengan rasa tidak enak hati (sungkan / ewuh pekewuh). Budaya

Jawa juga membuat masyarakat Trenggalek tidak menyukai konflik terbuka,

bahkan jika sekalipun konflik ini dibutuhkan untuk menegaskan suatu peraturan

atau tanggungjawab. Maka dari itu pola komunikasi masyarakat Trenggalek

cenderung memendam persoalan dan menjaga harmonisasi. Selain itu superioritas

juga masih dijunjung dalam berkomunikasi. Warga yang memiliki kedudukan

lebih tinggi umumnya lebih didengarkan dan lebih banyak berbicara daripada

warga yang secara status sosial biasa-biasa saja. Hal ini nampak dalam

pengambilan keputusan yang terjadi dalam proses MMD. Suara dari orang yang

memiliki kedudukan lebih didengarkan dan kecenderungan untuk menolak cukup

kecil.

Selain itu hubungan juga sangat mempengaruhi proses komunikasi,

dimana ketika hubungan antara sumber dan penerima semakin dekat, maka

komunikasi berjalan dengan lebih lancar. Hal ini terlihat dari hubungan bidan ,

kader dengan masyarakat. Semakin dekat dan baik hubungan itu, maka

masyarakat juga cenderung lebih mudah diajak berkomunikasi. Karena

88


masyarakat mudah diajak berkomunikasi maka masyarakat juga menjadi lebih

aktif jika diajak melakukan suatu program. Demikian pula dengan bidan dan

kader juga menjadi lebih aktif karena merasa dekat dengan masyarakat.

Hal –hal lain seperti waktu, tempat dan suasana juga memberikan

pengaruh terhadap proses komunikasi, namun pengaruh yang diberikan tidak

sesignifikan hubungan dan budaya. Pengaruh dari waktu, tempat dan suasana

tersebut akan menunjang atau memperparah suatu proses komunikasi yang sudah

dipengaruhi oleh budaya dan hubungan tersebut. Sebagai contoh, hubungan antara

bidan dan masyarakat di desa Surondakan yang kurang dekat ditambah lagi

dengan ketiadaan waktu untuk berkomunikasi dan tempat serta suasana

komunikasi yang tidak memadai membuat efek komunikasi yang diharapkan

menjadi semakin jauh dari tujuan semula. Namun sebaliknya, meskipun tempat

dan suasana yang ada di desa Sumberdadi juga sama tidak mendukungnya, namun

karena adanya hubungan yang dekat dan baik serta ketersediaan waktu untuk

berkomunikasi maka proses komunikasi dapat berlangsung dengan lebih lancar

dan efek yang diharapkan pun dapat lebih tercapai.

4.3.1.2.Sumber (Enkoding)-Penerima (Dekoding)

Menurut Devito (2007) sumber-penerima adalah satu kesatuan yang tak

terpisahakan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam

komunikasi adalah sumber sekaligus penerima. Ketika seseorang mengirimkan

pesan, maka orang tersebut juga akan menerima pesan dari dirinya sendiri dan

pesan dari orang lain –secara visual melalui pendengaran, atau bahkan melalui

rabaan dan penciuman (isyarat non-verbal). Demikian pula sebaliknya ketika

seseorang sedang menerima pesan, dia juga dapat mengirimkan pesan-pesan non-

verbal kepada orang lain.

Dalam proses komunikasi Desa Siaga, sumber adalah orang yang meng-

enkoding pemikiran, ide, perasaan atau pendapatnya ke dalam sebuah pesan.

Sedangkan penerima adalah orang yang menerima pesan dari sumber tersebut dan

mendekodingnya ke dalam pikiran dan perasaannya. Maka dari itu, dalam

penelitian ini sumber-penerima dan enkoding-dekoding dimasukkan dalam satu

89


kesatuan elemen, dimana elemen-elemen tersebut tidak dapat dipisahkan begitu

saja.

Disini juga terlihat jelas suatu bentuk sirkuler dimana siapa yang

sesungguhnya melontarkan pesan awal atau dapat dikatakan sebagai sumber tidak

dapat diidentifikasikan dengan pasti. Karena didalam proses ini, bisa jadi sumber

tersebut sesungguhnya merupakan penerima pesan yang kemudian berperan lagi

sebagai sumber pesan bagi orang lain, atau bahkan sumber pesan bagi sumber

pertamanya. Hal ini terjadi mulai dari proses SBM dimana masyarakat dan oknum

kesehatan secara bergantian menjadi sumber dan penerima pesan. Dalam proses

ini Dinas Kesehatan melalui puskesmas memberikan form SBM kepada

masyarakat, dimana form tersebut merupakan pesan bagi masyarakat bahwa ada

penyakit, gejala dan faktor resiko yang harus mereka awasi. Kemudian ketika

form itu diisi oleh masyarakat dan diberikan kepada pihak puskesmas, maka

masyarakat lah yang saat itu berperan sebagai sumber pesan bagi dinas kesehatan.

Dalam proses ini, masyarakat terlihat juga sebagai penerima pesan yang

memberikan feedback, namun nyatanya feedback tersebut sesungguhnya

merupakan pesan dari masyarakat kepada pemerintah untuk menunjukkan kondisi

kesehatan di daerahnya. Jika ada pesan mengenai kasus luar biasa, maka ini

menjadi pesan bagi pemerintah untuk melaksanakan suatu aksi darurat, dimana

disini petugas kesehatanlah yang jadi memberi feedback terhadap feedback dari

masyarakat tadi.

Selain dalam proses SBM, dalam proses MMD juga berlaku hal yang

sama. Di proses MMD yang mengawali pembicaraan adalah pembicara di depan.

Namun pembicara tersebut mengawali ucapannya dengan agenda dari hasil SBM

atau pengamatan masyarakat. Selain itu, sekalipun yang banyak berbicara adalah

pembicara, namun peserta juga memberikan masukan-masukan keputusan yang

akhirnya disetujui oleh pembicara. Contohnya ketika kepala puskesmas

melontarkan pesan mengenai hal apa yang akan dilakukan di desa tersebut, maka

akan ada peserta yang memberikan feedback. Feedback dari peserta ini yang

nantinya akan menjadi pesan bagi peserta lainnya mapun pembicara yang ada di

depan.

90


Dalam penyebaran informasi kemasyarakat, proses ini terjadi secara

berkesinambungan dari satu warga ke warga yang lain.Warga yang pertama

menerima pesan dari warga lain , akhirnya menjadi sumber bagi warga yang lain

lagi. Selain itu, bisa jadi juga warga yang menerima pesan tersebut memberikan

feedback, dimana feedback tersebut menjadi pesan bagi pihak puskesmas yang

awalnya menyebarkan informasi ini. Contohnya di desa Dawuhan, hasil MMD

menyatakan masyarakat harus membuat jamban. Hasil ini kemudian disebar

luaskan kepada masyarakat. Lalu masyarakat memberikan feedback dengan

menolak membuat jamban. Feedback ini akhirnya menjadi sebuah pesan bagi

pihak puskesmas bahwa warga masih banyak yang tidak mengerti mengenai

pentingnya membangun jamban.

4.3.1.3. Pesan-Feedback

Menurut Devito (1997) pesan memiliki banyak bentuk. Kita

mengirimkan dan menerima pesan ini melalui salah satu atau kombinasi tertentu

dari panca indra kita. Bentuknya dapat berupa verbal maupun non-verbal.

Sedangkan umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya.

Umpan balik ini dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini pesan adalah suatu buah pikiran dan perasaan yang

disampaikan menggunakan kode-kode tertentu melalui suatu media atau saluran.

Sedangkan feedback adalah umpan balik yang dikeluarkan oleh seorang penerima

setelah menerima dan mencerna pesan yang diberikan oleh sumber. Sama halnya

dengan tidak dapat dipastikannya sumber dan penerima, karena baik sumber

maupun penerima dapat saling bertukar peran seiring berjalannya proses

komunikasi, pesan dan feedback juga mengalami hal yang sama. Pesan yang

dikeluarkan sumber bisa jadi sesungguhnya merupakan feedback dari pesan yang

diberikan oleh sumber lain. Demikian pula dengan feedback, ketika seorang

penerima memberikan feedback, bisa jadi feedback ini malah menjadi sebuah

pesan baru bagi sumber awal tadi. Maka dari itu apakah suatu pesan yang

disampaikan itu adalah feedback yang menjadi pesan atau pesan yang menjadi

91


feedback, hal itu sulit untuk diketahui. Sama seperti yang terjadi pada pertukaran

peran pada sumber-penerima.

Disini pertukaran fungsi peran dan feedback juga terlihat dalam SBM,

MMD, maupun penyebaran informasi kemasyarakat. Dalam proses SBM,

question list dalam form SBM dapat dikatakan pesan dari dinas kesehatan kepada

masyarakat, kemudian hasil isian dari masyarakat merupakan feedback bagi dinas

kesehatan. Namun pada kenyataannya, question list tersebut diolah oleh dinas

kesehatan berdasarkan kondisi dan laporan masyarakat sebelumnya, sehingga bisa

muncul form tersebut. Demikian pula isian dari masyarakat tersebut dapat menjadi

pesan bagi dinas kesehatan dalam membuat question list baru nantinya.

Dalam proses MMD jelas terlihat pertukaran pesan dan feedback saat

proses diskusi berlangsung. Pesan awal yang dikemukakan oleh pembicara

merupakan hasil dari SBM masyarakat. Setelah itu feedback yang diberikan

masyarakat untuk menanggapi maslah awal yang dikemukakan tadi, dapat

menjadi topik selanjutnya yang dibicarakan atau dengan kata lain menjadi pesan

baru dalam MMD tersebut.

Sedangkan dalam penyebaran informasi di masyarakat, pertukaran pesan-

feedback ini juga terjadi tanpa disadari. Misalnya dalam kasus pembuatan jamban

di desa Dawuhan, pesannya adalah untuk membuat jamban. Feedbacknya adalah

masyarakat masih belum mau membuat jamban dengan berbagai alasan. Feedback

ini akhirnya malah menjadi sebuah pesan baru yang diberikan oleh masyarakat

kepada dinas kesehatan, dimana dinas kesehatan jadi mengusut masalah ini

sebagai feedbacknya.

4.3.1.4. Media/Saluran

Menurut Devito (1997) saluran komunikasi adalah media yang dilalui

pesan. Jarang sekali komunikasi berlangsung melalui hanya satu saluran; bisa dua,

tiga sampai empat saluran berbeda secara simultan.

Dalam hal ini, media dan saluran merupakan alat yang digunakan oleh

sumber untuk menyampaikan pesan sehingga dapat sampai ke penerima, maupun

yang digunakan penerima untuk mengirimkan feedback kembali ke sumber.

92


Dalam penelitian ini, media dan saluran yang dipakai antara lain, form, SMS,

telepon, suara, dan surat.

Media form dan telepon muncul pada saat proses SBM dimana

sesungguhnya media primer yang digunakan adalah form. Namun pada

kenyataannya media sms dan telepon dirasa lebih praktis karena kecepatan dan

kemudahannya dalam menyampaikan pesan. Namun media form juga tidak

ditinggalkan karena digunakan sebagai bukti otentik hsail SBM. Sedangkan media

suara muncul di semua proses, baik itu SBM, MMD, maupun penyebaran

informasi ke masyarakat. Media ini merupakan media utama yang digunakan

dalam penyampaian pesan karena masih terbatasnya saluran lain yang dapat

digunakan di desa-desa di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan media surat

ditemukan dalam proses MMD dan sebagian kecil dalam proses penyebaran

informasi ke masyarakat. Dalam proses MMD pun fungsi media ini tidak terlalu

signifikan, hanya sebagai undangan untuk menghadiri MMD. Sedangkan dalam

penyebaran informasi ke masyarakat seharusnya media ini bisa menjadi emdia

penunjang yang cukup efektif dalam menjelaskan hasil MMD dan himbauan yang

harus dilaksanakan oleh masyarakat. Namun sayangnya media surat masih jarang

digunakan dalam penyebaran hasil MMD.

4.3.1.5. Hambatan Komunikasi

Menurut Effendy (2009), hambatan komunikasi adalah gangguan tak

terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagi akibat diterimanya pesan

lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh

komunikator kepadanya.

Dalam proses komunikasi program Desa Siaga, ditemukan bahwa

hambatan komunikasi terjadi di setiap elemen proses komunikasi yang

menyebabkan proses komunikasi tersebut menjadi kabur atau tidak jelas. Ketidak

jelasan dalam proses komunikasi ini akhirnya berujung pada kegagalan

komunikasi yang menyebabkan efek yang diharapkan terjadi tidak dapat

93


terlaksana. Pembahasan mengenai hambatan komunikasi ini akan dijelaskan lebih

lanjut pada sub bab berikutnya.

4.3.1.6. Efek Komunikasi

Setelah berlangsungnya proses komunikasi, maka akan ada sebuah efek

yang terjadi dari komunikasi tersebut. Menurut Devito (1997) komunikasi selalu

mempunyai efek atau dampak atas salah satu atau lebih orang yang terlibat dalam

tindak komunikasi. Efek ini dapat berupa efek kognitif yaitu memperoleh

pengetahuan, afektif yaitu memperoleh sikap baru atau mengubah sikap, dan

psikomotorik yaitu memperoleh cara-cara atau gerakan baru.

Dalam penelitian ini efek didefinisikan sebagai dampak yang terjadi pada

seseorang atau sekelompok orang setelah terlibat dalam proses komunikasi. Efek

ini dapat berupa efek kognitif, dimana seseorang menjadi tahu tentang sesuatu,

efek afektif dimana seseorang dapat menjadi suka atau tidak suka terhadap sesuatu,

maupun efek konatif dimana seseorang dapat melakukan tindakan tertentu. Disini

efek yang diharapkan terjadi pada masyarakat Kabupaten Trenggalek

sesungguhnya bertahap mulai dari kognitif, yaitu mengetahui adanya masalah

kesehatan dan cara mengatasi atau mencegahnya. Kemudian dilanjutkan dengan

efek afektif dimana masyarakat mulai menyukai atau membiasakan diri dengan

pola hidup sehat. Setelah itu diakhiri dengan efek konatif dimana masyarakat

akhirnya menjalankan pola hidup sehat sebagai suatu kebiasaan rutin yang tidak

dipaksakan lagi.

Dalam proses komunikasi Desa Siaga, ada cukup banyak hambatan yang

menyebabkan efek yang diharapkan tidak dapat terjadi dengan baik dan bahkan

ada beberapa efek yang bertentangan dengan tujuan awal pelaksanaan komunikasi

dalam program Desa Siaga. Jika hambatan-hambatan dalam proses ini belum

dapat diminimalisir, maka efek yang diharapkan dari komunikasi Desa Siaga akan

sulit untuk terwujud.

94


4.3.2. Konteks Komunikasi Dalam Implementasi Desa Siaga

Program Desa Siaga merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang diserahkan kepada Puskesmas yang

membawahi beberapa desa untuk dilaksanakan oleh masyarakat di masing-masing

desa dengan arahan dari bidan desa masing-masing. Maka dari itu, individu-

individu yang terlibat dalam program Desa Siaga melakukan pola komunikasi

yang terdapat dalam komunikasi organisasi, secara spesifik komunikasi organisasi

dalam organisasi kesehatan. Meskipun demikian, dalam komunikasi organisasi ini

juga terjadi baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok.

Menurut Thompson (2003) ada tiga konsep pola komunikasi dalam

komunikasi organisasi yang terjadi dalam organisasi kesehatan. Ketiga konsep

tersebut adalah pandangan sektoral komunitas, mitos rasional, dan proses

Isomorphic. Konsep yang nampak dalam proses komunikasi di implemetasi

program Desa Siaga adalah konsep pandangan sektoral komunitas. Dalam konsep

ini, pengambilan keputusan dan penyampaian informasi bersifat hierarkis dari atas

ke bawah, dengan tingkat kewenangan pengambilan keputusan yang berbeda-beda.

Hal ini nampak dalam proses komunikasi program Desa Siaga dimana ada hal-hal

yang hanya dapat diputuskan dan disampaikan secara resmi oleh Dinas Kesehatan

selaku pemegang posisi tertinggi dalam organisasi ini. Hal-hal tersebut antara lain

keputusan pemberian dana serta jumlahnya, pemilihan perangkat kesehatan seperti

bidan dan kepala puskesmas, dan pengambilan keputusan atas status suatu desa.

Setelah itu, keputusan dan penyampaian informasi mulai dapat diambil di tingkat

puskesmas, dimana keputusan-keputusan dan informasi seperti cara melaporkan

hasil SBM, cara membuat laporan hasil SBM dan MMD, dan keputusan

peninjauan lapangan dapat dilakukan oleh puskesmas sendiri tanpa harus melalui

Dinas Kesehatan. Kemudian di tingkatan masyarakat desa dapat mengambil

keputusan-keputusan dan langsung menyebarkan informasi yang bersifat praktis

seperti kapan MMD akan dilaksanakan, alokasi dana Desa Siaga yang dimiliki

desa, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh warga desa.

Dalam proses komunikasi organisasi tersebut juga terdapat komunikasi

kelompok yang nampak jelas dalam proses Musyawarah Masyarakat Desa

95


(MMD). Selain itu juga terdapat berbagai rangkaian komunikasi interpersonal

yang terjadi dalam setiap lapisan komunikasi organisasi tersebut.

4.3.3. Hambatan Komunikasi dalam Implementasi Program Desa Siaga

Menurut Effendy (2009), hambatan komunikasi adalah gangguan tak

terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagi akibat diterimanya pesan

lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh

komunikator kepadanya.

Dalam proses komunikasi yang terjadi di dalam implementasi program

Desa Siaga terdapat banyak sekali hambatan, dimana hambatan-hambatan tersebut

terdapat dalam seluruh elemen yang ada dalam proses komunikasi. Terjadinya

hambatan komunikasi dalam proses komunikasi memang adalah suatu hal yang

tidak diinginkan oleh siapapun dan tidak dapat dihindari pula oleh siapapun.

Memang terdapat beberapa hambatan yang tidak dapat atau sangat sulit untuk

diatasi, namun ada juga beberapa hambatan yang dapat diatasi dengan sedikit

usaha lebih dari para pelaku proses komunikasi. Jika hambatan tersebut dapat

dihilangkan atau diminimalisir akan sangat membantu jalannya program Desa

Siaga di Trenggalek, sehingga akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah hambatan yang terjadi dari masing-masing elemen.

4.3.3.1. Hambatan Komunikasi pada Lingkungan Komunikasi

Hambatan dalam lingkungan komunikasi ini dibagi kedalam tiga

dimensi, yaitu fisik, sosio-psikologis, dan temporal. Dimensi fisik adalah dimensi

yang nyata dan dapat terlihat secara kasat mata seperti tempat atau ruangan yang

digunakan. Dimensi hubungan adalah perwujudan dari hubungan para pelaku

dalam proses komunikasi, misalnya kedudukan atau status sosial antara para

pelaku, budaya yang dianut oleh masyarakat, dan kedekatan antara pelaku.

Sedangkan dimensi yang terakhir, dimensi temporal adalah waktu yang

dipergunakan dan mempengaruhi proses komunikasi.

96


- Hambatan Fisik

Menurut Fajar (2009) hambatan fisik akan menghambat efektifitas

komunikasi, contohnya adalah gangguan kesehatan dan terputusnya

jaringan listrik yang menunjang media komunikasi.

Hambatan fisik dalam proses SBM adalah jarak. Karena jarak

dalam satu desa cukup luas, maka diperlukan usaha yang cukup keras

untuk dapat mengetahui apakah ada warga yang terkena penyakit. Jika

jarak antara rumah kader dengan penderita cukup jauh, maka informasi itu

akan lama sampai atau kadang terlewatkan. Demikian pula karena jarak

yang cukup jauh antara beberapa desa dengan puskesmas, kader juga tidak

dapat memberikan hasil SBM ke puskesmas.

Dalam proses MMD, hambatan fisik jauh lebih terlihat dan sangat

mengganggu jalannya MMD. Hambatan fisik yang pertama adalah kondisi

gedung yang digunakan untuk MMD. Kondisi balai desa yang selalu

bising karena dilewati kendaraan bermotor, terdapat hewan peliharaan

tetangga, maupun ada aktiftas warga sekitar lainnya membuat proses

MMD terganggu. Peserta maupun pembicara tidak dapat saling

mendengarkan dengan jelas sehingga banyak sekali pesan yang tidak

tertangkap. Hambatan kedua adalah penyusunan ruangan yang

menyebabkan peserta tidak dapat mendengarkan dengan jelas apa yang

sedang didiskusikan maupun tidak dapat berkonsentrasi pada jalannya

proses MMD. Masalah ketiga adalah buruknya kualitas fasilitas yang

tersedia dalam MMD. Sound system yang ada sudah cukup tua dan

kualitas suaranya buruk, sehingga tidak dapat digunakan untuk

menyampaikan pesan dengan jelas.

Sedangkan dalam proses penyebaran informasi ke masyarakat,

hambatan fisik yang terjadi sama dengan SBM yaitu jarak. Karena jarak

ini menyebabkan penyebaran informasi hanya dapat dilakukan dari mulut

ke mulut sehingga tidak semua pesan dapat tersampaikan atau banyak

pesan yang sudah terdistorsi.

97


- Hambatan Temporal atau Waktu

Menurut Ivy dan Beebe (2009) seseorang membutuhkan waktu

yang tepat untuk berkomunikasi. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia

baru saja mengalami masalah atau sedang menghadapi hal sulit, dia akan

cenderung sulit menerima informasi.

Hambatan temporal yang terjadi dalam proses komunikasi Desa

Siaga tidak hanya waktu yang tidak tepat, namun juga ketidak tersediaan

atau kurangnya waktu, kurangnya frekuensi pelaksanaan proses

komunikasi, serta keterlambatan. Dalam SBM, hambatan temporal terjadi

pada keterlambatan pengumpulan form SBM. Keterlambatan ini

menyebabkan hasil rekap SBM seringkali salah dan harus dicek ulang.

Selain keterlambatan, hal yang terjadi juga adalah kurangnya waktu dari

Tedes yang seharusnya menangani SBM dikarenakan kesibukan masing-

masing pribadi. Hal ini menyebabkan proses survei menjadi tidak efektif

karena sistem yang digunakan adalah menunggu laporan datang, bukan

mencari tahu ada atau tidaknya orang yang terkena penyakit atau masalah

kesehatan.

Hambatan yang muncul pada proses MMD yaitu keterbatasan

waktu. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai resah dan tidak

berkonsentrasi ketika waktu untuk MMD sudah hampir habis, atau MMD

berlangsung dalam waktu yang agak panjang. Karena waktu yang terbatas

pula, hasil MMD seringkali diambil secara langsung tanpa didalami lebih

lanjut. Selain keterbatasan waktu, frekuensi pelaksanaan MMD juga

merupakan sebuah hambatan. Seharusnya untuk memperoleh hasil yang

baik, MMD harus diulang setiap minimal tiga bulan sekali. Namun

nyatanya proses MMD baru dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Hal

ini menyebabkan ada banyak hal yang tidak dapat dibahas oleh masyarakat

dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat juga menjadi tidak

berkesinambungan.

Dalam proses penyebaran ke masyarakat, hambatan yang

ditemukan antara lain kurangnya waktu untuk memotivasi atau

98


memberikan penjelasan mengenai hasil MMD dan kurangnya waktu yang

dirasa tepat untuk membicarakan masalah tersebut. Seringkali bidan dan

kader kurang memiliki waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat

sehingga penyebaran informasi lebih banyak dibiarkan berlangsung dari

mulut ke mulut oleh warga. Padahal informasi yang mnyebar seperti ini

cenderung rawan terhadap distorsi informasi dan akhirnya efek yang

diharapkan tidak tercapai. Demikian pula, para bidan dan kader juga

kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan masalah-

masalah Desa Siaga dengan warga. Mereka umumnya menanti datangnya

waktu yang kebetulan tepat untuk membicarakan hal-hal mengenai Desa

Siaga, padahal sesungguhnya waktu ini harus diciptakan atau dicari bukan

ditunggu.

- Hambatan Budaya

Menurut Rini dan Yuliana (2002) pada kenyataannya, hambatan

komunikasi yang paling sulit diatasi adalah perbedaan budaya. Perbedaan

ini bukan hanya jika kita berasal dari dua negara dengan dua kebudayaan

berbeda, namun bisa juga jika usia, edukasi, status sosial, posisi ekonomi,

agama, atau pengalaman hidup kita berbeda.

Dalam penelitian ini, hambatan budaya juga sangat kental terasa

dan sangat mempengaruhi jalannya proses komunikasi. Hambatan budaya

yang terjadi disini secara umum adalah hambatan budaya yang berkonteks

tinggi dan secara khusus hambatan dalam budaya Jawa. Berikut adalah

penjelasannya.

- Hambatan Budaya Berkonteks Tinggi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hofstede (2005), Indonesia

secara umum dikelompokkan dalam masyarakat yang memiliki budaya

berkonteks tinggi. Secara spesifik penelitian ini dilakukan di Pulan Jawa,

sehingga masyarakat Jawa juga merupakan masyarakat yang memiliki

konteks tinggi dalam kehidupan sehari-harinya.

99


Menurut Bovee dan Thill (2000), konteks budaya adalah pola

rangsangan fisik dan pengertian secara implisit yang memberikan makna

bagi dua orang dari negara yang sama. Negara yang masyarakatnya

menganut budaya dengan konteks tinggi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Masyarakat tidak terlalu mementingkan komunikasi verbal, tapi lebih

kepada aksi non verbal dan latar lingkungan untuk memberikan makna

pada suatu komunikasi.

- Budaya berkonteks tinggi tidak terlalu mementingkan perjanjian tertulis,

namun lebih menekankan pada kepercayaan personal daripada kontrak.

- Masyarakat dengan konteks tinggi cenderung menggunakan kalimat

yang memiliki makna konotatif atau tidak langsung pada sasaran.

Mereka mengharapkan lawan bicaranya dapat menebak apa yang ingin

mereka sampaikan tanpa mereka harus mengatakan langsung hal itu

secara gamblang.

- Peraturan sehari-hari tidak terlalu ditegakkan dalam masyarakat dengan

budaya berkonteks tinggi.

- Masyarakat tidak memiliki peraturan yang jelas mengenai bagaimana

harus bersikap terhadap orang lain. Seseorang harus mempelajari sendiri

bagaimana mengenali petunjuk-petunjuk situasional dan bagaimana

meresponsnya sesuai apa yang diharapkan.

Dalam proses komunikasi Desa Siaga, terjadi hambatan budaya

berkonteks tinggi sebagai berikut :

- Masyarakat Trenggalek tidak terlalu mementingkan perjanjian tertulis

dan lebih menekankan pada kepercayaan personal. Hal ini nampak pada

hasil laporan SBM yang dapat disampaikan melalui SMS dan telepon

sedangkan form SBM sediri seringkali tidak digunakan dengan benar.

Metode penelitian yang digunakan untuk menyurvei pun tidak terlalu

diperhatikan keotentikannya, sehingga ketika ada seseorang yang

melapor, maka laporan itu dipercaya begitu saja. Sesekali saja jika ada

laporan yang aneh baru penanggung jawab SBM turun ke lapangan

100


untuk memeriksa. Hal ini dapat menyebabkan kesalahn informasi yang

berakibat pada kacaunya hasil SBM.

- Masyarakat Trenggalek cenderung menunggu agar warga lainnya

mengerti sendiri tanpa mau menyampaikan secara langsung maksudnya

karena hal ini akan membuat hubungan yang buruk antara kedua belah

pihak. Misalnya dalam proses SBM, pihak puskesmas tidak mau

menyampaikan keberatan pada Tedes yang tidak menjalankan SBM,

mereka hanya berharap Tedes akhirnya menyadari sendiri tanggung

jawabnya tanpa mereka harus menyatakan hal tersebut secara gamblang.

- Peraturan tidak terlalu ditegakkan. Hal ini nampak dari adanya

penolakan hasil MMD tanpa adanya kejelasan bagaimana cara untuk

mengatasinya padahal menurut perjanjian hasil tersebut harus ditaati dan

dilaksanakan. Namun juga tidak ada cara yang dapat digunakan untuk

menegakkan hal ini karena dikhawatirkan akan merusak hubungan.

- Hambatan Budaya Jawa

Mulder (1996) dalam bukunya Inside Indonesian Society

menjabarkan karakteristik budaya masyarakat Jawa. Berikut adalah

karateristiknya.

Ketentraman vs Ketidak tentraman

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang mementingkan

ketentraman dan kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan dan

ketentraman disini adalah suasana damai, ketenangan yang

berkepanjangan, dan kehidupan yang bermoral, yang jauh dari konflik

terbuka atau kepentingan individu.

Masyarakat Jawa menganggap bijak segala usaha untuk menjaga

kesatuan dan kelangsungan hubungan, walalupun sesungguhnya ada

gesekan-gesekan yang tidak mungkin dihindari. Hal ini akhirnya

membentuk sebuah situasi dimana terjadi guncangan dibawah

permukaan yang terlihat tenang.

101


Pemikiran ilmiah vs Pemikiran Moralis

Dalam masyarakat Jawa, pikirannya masih banyak dipengaruhi

oleh hal-hal mitologis, individu masih didominasi oleh kelompok, dan

masyarakat didominasi oleh peraturan yang berlaku. Maka dari itu,

masyarakat cenderung tunduk pada superioritas atau kedudukan yang

lebih tinggi. Masyarakat cenderung tidak dapat mengekspresikan

pemikiran mereka secara ilmiah karena masih terikat dengan pemikiran

moralis, dimana hal-hal yang dianggap oleh masyarakat luas benar

adalah benar. Selain itu apa yang dikatakan oleh orang yeng lebih

superior juga dianggap benar adanya.

Etika

Menjadi satu dalam konsep persatuan berarti tatanan yang baik,

hubungan yang mulus, ketiadaan gangguan, yang berarti harmoni dan

kesama-rataan, sebuah situasi statis yang tenang dan menyenangkan.

Sebuah komunitas masyarakat yang mengalami hal ini akan dianggap

berhasil. Namun situasi sebaliknya dimana perpecahan, yaitu konflik dan

persaingan, oposisi dan ketidak teraturan adalah kegagalan, hal yang

buruk, dan tidak diberkahi.

Maka dari itu, masyarakat tidak dapat berbicara secara gamblang

karena akan dianggap kasar yang dapat memicu konflik yang akhirnya

berujung pada perpecahan. Maka dari itu banyak ketidak setujuan yang

dipendam dan diabaikan daripada terjadi konflik dalam suatu hubungan

yang baik.

Hambatan budaya Jawa sangat kental terjadi dalam implementasi

program Desa Siaga di Trenggalek. Masyarakat Trenggalek masih

menganut budaya Jawa yang kental, sehingga mereka tidak menyukai

konfrontasi secara langsung dan sangat mementingkan pangkat,

kedudukan, dan status sosial. Selain itu dalam budaya tersebut juga

menekankan pada keharmonisan, dimana rasa tidak enak hati menjadi

sangat besar dan sebisa mungkin tidak saling menekan satu sama lain. Hal

102


ini dapat terlihat dalam setiap proses mulai dari SBM sampai penyebaran

ke masyarakat. Pihak puskesmas tidak pernah mau mengkonfrontasi Tedes

yang tidak memberikan hasil SBM kepada mereka. Hal ini dikarenakan

rasa tidak enak hati terhadap anggota Tedes yang sebagian besar

merupakan perangkat desa. Dalam proses MMD juga terlihat yang

mendominasi pembicaraan adalah dari golongan orang-orang yang

memiliki kedudukan atau tokoh yang dihormati oleh masyarakat.

Demikian pula pada saat penyebaran informasi ke masyarakat, ketika

masyarakat tidak bersedia menjalankan hasil MMD yang telah disepakati

bersama, pihak puskesmas juga tidak mau mengkonfrontasi warga demi

menjaga keharmonisan.

4.3.3.2. Hambatan Komunikasi pada Sumber-Penerima

Menurut Fajar (2009) hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan

yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya. Hal ini dipengaruhi oleh

perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu

mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, atau

kepentingan. Sedangkan hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya

perhatian, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi

lebih lanjut.

Hambatan komunikasi pada sumber-penerima sangat banyak mewarnai

proses komunikasi dalam implementasi Desa Siaga. Hambatan ini juga

menyebabkan banyak efek yang tidak diharapkan terjadi dalam proses

implementasi Desa Siaga. Berikut adalah penjelasannya.

- Hambatan Kompetensi Sumber-Penerima

Kompetensi antara sumber-penerima dapat menjadi hambatan yang

sangat menganggu dalam proses komunikasi. Hal ini terlihat berkali-kali

baik dalam SBM, MMD, maupun penyebaran ke masyarakat. Dalam

proses SBM kompetensi dinas kesehatan lebih tinggi dari masyarakat,

sehingga question list form SBM yang diberikan ke masyarakat tidak

103


dapat ditangkap sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam form tersebut

terdapat nama-nama penyakit yang dapat dipilih oleh masyarakat, padahal

masyarakat kebanyakan tidak mengerti soal penyakit sehingga sering

terjadi kesalahan dalam pengisian form SBM. Selain itu, kompetensi

masyarakat mengenai riset juga kurang, sehingga mereka masih tidak

menyadari apa pentingnya dilaksanakan SBM.

Dalam proses MMD, perbedaan kompetensi juga menjadi masalah.

Pembicara SBM seringkali menggunakan istilah-istilah kesehatan yang

tidak dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat menganggap itu

adalah informasi sambil lalu. Demikian pula kompetensi pembicara dalam

mengarahkan peserta agar tidak bosan dan dapat berkonsetrasi pada proses

SBM juga kurang. Sehingga SBM berjalan berbelit-belit dan hasilnya

tidak cukup memuaskan.

Dalam penyebaran ke masyarakat juga kompetensi dari masyarakat

masih kurang. Karena penyampaian dilakukan dari mulut ke mulut,

sedangkan kompetensi masyarakat mengenai dunia kesehatan masih

minim, maka distorsi informasi banyak terjadi. Masyarakat akhirnya tidak

mengerti mengapa suatu keputusan diambil dan apa manfaatnya bagi

mereka sehingga mereka tidak mau melaksanakan hasil keputusan yang

mereka anggap sulit.

- Hambatan Persepsi Sumber-Penerima

Menurut Rini dan Yuliana (2002) meskipun dua orang mengalami

satu kejadian yang sama, gambaran mental mereka mengenai kejadian itu

tidak akan sama. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki persepsi

yang unik. Sebagai sumber, kita memilih detil yang kelihatan penting

untuk diri kita. Sedangkan sebagai penerima, kita mencoba menyesuaikan

detil-detil itu ke pola yang sudah kita miliki. Jika detil-detil itu tidak cukup

sesuai, kita akan cenderung untuk menolak suatu informasi daripada

mengubah pola yang sudah ada dalam diri kita.

104


Hal ini pun terjadi pada proses komunikasi Desa Siaga. Baik pihak

Dinas Kesehatan maupun masyarakat sudah memiliki persepsi sendiri

mengenai pihak yang lainnya. Persepsi ini terbentuk dari budaya yang

dianut masyarakat Trenggalek, dan fatalnya ada beberapa persepsi yang

menjadi prasangka sehingga mempengaruhi proses komunikasi. Dalam

proses SBM, ada persepsi dari pihak puskesmas bahwa anggota Tedes

banyak yang sibuk dan jika tidak bisa melaksanakan SBM maka hal

tersebut tidak dapat dipaksakan. Maka dari itu para kader yang dianggap

lebih memiliki banyak waktu luang yang dimintai tolong untuk aktif dalam

SBM. Selain itu jika kader tidak memberikan laporan atau telat

memberikannya, pihak puskesmas juga tidak enak hati untuk menegur

karena ada persepsi bahwa kader tidak diberi apa-apa ketika melakukan

SBM, sehingga timbul prasangka bahwa para kader akan marah jika

ditagih form SBM nya dan malah tidak bersedia lagi melakukan SBM.

Dalam proses MMD ini, persepsi dan prasangka menjadi salah satu

hal yang sangat menghambat. Karena ada persepsi bahwa yang lebih baik

berbicara adalah orang yang dengan pangkat lebih tinggi, maka proses

MMD didominasi oleh orang-orang tertentu yang kedudukan atau

statusnya lebih tinggi. Sedangkan peserta lainnya lebih memilih diam dan

mengikuti arus saja tanpa banyak mengeluarkan pendapat. Selain itu

karena ada persepsi bahwa jika diundang oleh oknum pemerintahan, pasti

akan ada tunjangan dan konsumsi bagi peserta, maka motivasi peserta jadi

agak bergeser. Hal ini menyebabkan prasangka dan ketakutan tersendiri

bagi pihak penyelenggara MMD. Jika tidak menyediakan konsumsi dan

memberikan tunjangan untuk transportasi maka takut warga tidak mau lagi

datang jika diundang di acara-acara lainnya. Padahal uang yang

seharusnya dimanfaatkan sampai tiga kali MMD hanya cukup untuk

melaksanakan satu kali MMD saja.

105


4.3.3.3. Hambatan Komunikasi pada Pesan – Feedback

Menurut Fajar (2009) Hambatan dalam memberikan umpan balik yaitu

umpan balik yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya akan tetapi

memberikan interpretatif, tidak tepat waktu, tidak jelas dan sebagainya. Berikut

adalah hambatan dalam pesan dan umpan balik dalam proses komunikasi Desa

Siaga.

- Distorsi Pesan

Hambatan yang terjadi pada pesan dan feedback yaitu distorsi.

Disini pesan dari sumber tidak dapat diterima oleh penerima secara utuh.

Penerima hanya menerima sebagian pesan saja sehingga mereka tidak

mengerti apa isi dan maksud pesan yang sesungguhnya. Akhirnya karena

pesan tidak dapat ditangkap seutuhnya, feedback yang diberikan juga

menjadi salah dan belum lagi feedback tersebut juga terdistorsi lagi. Proses

distorsi ini sudah terjadi sejak SBM sampai ke penyebaran informasi ke

masyarakat. Dalam proses SBM, hasil SBM seringkali terlewat untuk

dicatat karena pengumpulan form yang terlambat. Akhirnya hasil SBM

dari masyarakat menjadi terdistorsi. Kemudian berlanjut pada proses

MMD, dimana selain karena hasil SBM sering tidak digunakan sehingga

agenda awal saja sudah terdistorsi, waktu berlangsungnya MMD juga

banyak hambatan fisik sehingga pesan dan feedback yang dilontarkan

terdistorsi lagi.

Dalam penyebaran di masyarakat proses distorsi lebih banyak lagi

terjadi. Karena pesan dan feedback menyebar dari mulut ke mulut, maka

pesan tersebut sudah tidak utuh lagi dan banyak modifikasi sesuai dengan

keinginan penyampai pesan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat

yang akhirnya tidak menangkap pesan tersebut dan memberikan feedback

yang salah.

106


- Hambatan Semantik

Selain distorsi, hambatan lain yang terjadi pada pesan dan feednack

adalah hambatan semantik atau hambatan pada penggunaan simbol pada

pesan. Menurut Fajar (2009) hambatan semantik antara lain kata-kata yang

digunakan dalam komunikasi kadang berbelit-belit, mempunyai arti yang

berbeda antara komunikan dan komunikator, dan bahasa yang digunakan

berbeda. Hambatan pada penggunaan simbol pesan antara lain terjadi

karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti

lebih dari satu, simbol yang digunakan antara si pengirim dan si penerima

tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit.

Simbol yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan oleh

sumber-penerima. Dalam proses komunikasi Desa Siaga terutama SBM

dan MMD, sering digunakan istilah atau bahasa kesehatan. Padahal istilah-

istilah seperti ini sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Namun untuk

menemukan padanan kata dari istilah kesehatan juga cukup sulit, maka

dari itu oknum dinas kesehatan juga kesulitan untuk tidak menggunakan

istilah-istilah tersebut sama sekali. Hal ini menyebabkan miskomunikasi

saat melakukan proses SBM maupun MMD.

4.3.3.4. Hambatan Komunikasi pada Media dan Saluran

Menurut Fajar (2009) hambatan media adalah hambatan yang terjadi

dalam penggunaan media komunikasi. Hambatan pada media dan saluran

komunikasi juga terjadi dalam proses komunikasi Desa Siaga. Hambatan ini

adalah pemilihan media dan saluran yang salah atau kurang efektif dan tidak

adanya saluran dan media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Pemiilihan

media dan saluran yang salah terjadi mulai dari proses SBM. Disini media form

yang digunakan oleh dinas kesehatan kurang efektif karena form tersebut harus

dikirimkan ke puskesmas, padahal kader merasa kesulitan untuk mengantar form

tersebut. Hal ini menyebabkan pesan jadi tidak sampai karena terhambat di

medianya. Hal ini sedikit banyak bisa diatasi dengan media SMS atau telepon.

107


Namun karena tidak adanya dana penunjang untuk pulsa, maka hal ini juga agak

sulit dilaksanakan.

Dalam proses MMD juga terjadi kesalahan dalam penggunaan media.

Media yang dipakai hanya media auditori atau pendengaran saja, dimana semua

informasi diberikan secara lisan. Padahal ada informas-informasi yang cukup sulit

untuk ditangkap hanya dengan media auditori, misalnya penyebutan angka dan

istilah kedokteran. Hal ini akan jauh lebih baik jika ada media visual untuk

membantu jalannya penyampaian informasi. Di balai desa sesungguhnya ada

papan tulis yang bisa digunakan, namun papan ini belum digunakan pada saat

MMD.

Dalam penyebaran di masyarakat media yang digunakan pun hanya

media lisan, penyebaran dari mulut ke mulut. Padahal melalui cara ini informasi

banyak yang terdistorsi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan suatu pesan

secara utuh. Namun media penunjang seperti papan pengumuman masih belum

memadai. Padahal media ini dapat digunakan untuk menunjang penyebaran

informasi ke masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pesan

secara lebih lengkap. Jadi informasi dari mulut ke mulut hanya digunakan untuk

pemberitahuan, namun untuk penjelasan dapat dilihat di media papan.

4.3.3.6. Hambatan Pada Pelaksanaan Hasil MMD

Dalam melaksanakan hasil MMD, dapat disimpulkan bahwa keputusan

yang bersifat kolektif seperti bersih-bersih desa akan lebih mudah untuk diterima

oleh masyarakat daripada keputusan yang sifatnya personal seperti membuat

jamban di rumah masing-masing. Hal ini terjadi karena pada keputusan yang

bersifat kolektif dorongan dari masyarakat sekitar, kebudayaan Jawa yang juga

bersifat kolektif, dan rasa gotong royong dalam masyarakat Kabupaten

Trenggalek masih besar. Untuk hal-hal kolektif, jika ada satu orang yang tidak

bersedia melaksanakan padahal yang lainnya bersedia maka akan ada cibiran dari

masyarakat sekitar. Maka dari itu ketidak setujuan dari satu atau dua orang

umumnya akan hanya berakhir pada selentingan dan tidak berlanjut. Maka dari itu

108


untuk keputusan-keputusan kolektif, tidak perlu terlalu dikhawatirkan akan

terjadinya hambatan yang berarti.

Namun hal yang sebaliknya terjadi jika hasil keputusan bersifat personal.

Masyarakat yang tidak setuju umumnya lebih berani menyatakan ketidak

setujuannya karena merasa itu tidak akan mengganggu orang lain. Akhirnya

gelombang ketidak setujuan muncul secara kolektif meskipun berasal dari masing-

masing personal. Karena melihat adanya gelombang ketidaksetujuan ini maka

personal yang merasa tidak setuju tersebut semakin merasa dikukuhkan. Hal inilah

yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan hasil MMD.

109


4.3.3.6 Model Hambatan Komunikasi

Gambar 4.12. Model Hambatan Komunikasi dalam Implementasi Desa Siaga

110


Model hambatan komunikasi diatas menjelaskan bahwa setiap proses

dalam implementasi Desa Siaga mengalami hambatan komunikasi yang

menyebabkan kegagalan dalam mencapai efek komunikasi yang diinginkan.

Berikut adalah penjelasan per prosesnya.

- Hambatan dalam Surveilans Berbasis Masyarakat

Dalam proses Surveilans Berbasis Masyarakat atau yang lebih

sering disebut dengan SBM ada beberapa hambatan komunikasi yang

terjadi. Berikut adalah hambatan-hambatannya.

Adanya persepsi bahwa SBM sudah berjalan lancar

Dalam proses SBM, peneliti menemukan bahwa

kebanyakan kader dan bidan yang menjalankan survei merasa tidak

ada masalah yang terlalu berarti dalam SBM. Jikalau pun ada,

mereka menganggap permasalahan tersebut datang dari sifat

beberapa orang tertentu yang memang tertutup. Sisanya, jika

masyarakat sudah mau melaporkan jika ada yang sakit maka SBM

sudah dapat dikatakan berhasil. Padahal yang terjadi tidaklah

demikian. SBM sampai saat ini tidak berjalan dengan lancar. Ada

berbagai masalah yang menghambat SBM untuk dapat berjalan

dengan baik.

Namun karena adanya persepsi bahwa proses SBM telah

berjalan dengan lancar maka akhirnya metode survei ini terus

menerus dijalankan tanpa adanya perubahan ke metode yang lebih

efektif. Selain itu hal lain yang berbahaya adalah hasil SBM ini

dianggap akurat sehingga bisa jadi berujung pada pengambilan

keputusan atau tindakan penanganan yang salah atau sia-sia di

berbagai desa.

Metode survei yang kurang tepat.

Metode survei yang digunakan dalam proses SBM adalah

menunggu laporan dari masyarakat jika ada yang sakit. Jadi

111


partisipasi aktif dari masyarakat sangat menentukan jalannya SBM

ini. Metode yang hanya menunggu laporan dari masyarakat ini

memiliki poin kelemahan yang cukup besar yaitu kedekatan dan

kepercayaan masyarakat terhadap penyurvei. Di desa seperti

Sumberdadi dimana bidan dan kadernya aktif dan sudah mengenal

masyarakat dengan dekat, metode ini dapat berjalan dengan lebih

baik walalupun tidak menjamin juga tidak ada kejadian yang

terlewatkan. Namun pada desa yang hubungan antara bidan-kader

dengan masyarakat kurang dekat seperti di Dawuhan dan

Surondakan, maka kemungkinan adanya laporan yang tidak

tersampaikan sangat besar.

Selain masalah kedekatan, masalah lain yang muncul

adalah keakuratan dari hasil survei. Karena survei hanya

berdasarkan laporan saja, maka ada kemungkinan bahwa hasil

laporan tersebut salah atau kurang tepat. Apalagi kebanyakan kader

dan bidan tidak memeriksa lagi laporan tersebut jika tidak

terdengar aneh. Misalnya saja bisa saja terjadi seorang anak yang

BAB cair karena memakan makanan yang cair pada hari yang

sebelumnya namun sesungguhnya tidak menderita diare,

dilaporkan terkena diare. Hal inilah yang tidak dapat diketahui

dengan metode survei seperti ini. Hal ini tentunya sangat

berbahaya karena SBM ini seharusnya dijadikan dasar untuk

mengambil tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk

menjaga kesehatan.

Tidak disampaikannya hasil SBM kepada masyarakat luas.

Masalah lain yang terjadi adalah hambatan komunikasi

dimana hasil SBM tidak disampaikan ke masyarakat. Hal ini terjadi

karena adanya persepsi dari pengelola hasil SBM bahwa tidak akan

ada yang bersedia mengurus penyebaran hasil SBM ini ke

masyarakat. Selain itu juga tidak ada media yang tepat dan

112


memadai untuk menyebarkan hasil SBM ini ke masing-masing

desa.

Dengan tidak disebarkannya SBM ini ke masyarakat, maka

masyarakat lama kelamaan tidak dapat merasakan manfaat dari

melakukan SBM. SBM bisa jadi dianggap penting hanya jika ada

kejadian luar biasa. Dikhawatirkan lama kelamaan keaktifan

masyarakat dalam melaksanakan SBM akan terus menurun. Selain

itu masyarakat yang tidak mengetahui hasil dari SBM dan tiba-tiba

mengikuti MMD akan cenderung banyak diam. Mereka tidak

benar-benar memahami proses SBM sehingga tidak dapat

memberikan masukan dalam MMD. Demikian juga berikutnya

ketika masyarakat luas tiba-tiba diberi himbauan tindakan dari

hasil MMD, mereka juga akan memberikan penolakan karena

masyarakat tidak merasakan pentingnya himbauan tersebut.

Kompetensi penyurvei dalam melaksanakan SBM kurang.

Kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing penyurvei

cukup beragam, namun rata-rata kader yang menjalankan proses

survei ini adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki latar

belakang pendidikan kesehatan. Mereka memperoleh ilmu-ilmu

dasar kesehatan dari penyuluhan, sharing dengan orang-orang dari

dunia kesehatan, maupun belajar secara otodidak. Maka dari itu

kompetensi mereka dalam melakukan survei masih kurang.

Apalagi metode survei yang meminta masyarakat awam

untuk melaporkan jika mereka mengalami kejadian yang

berhubungan dengan kesehatan. Jika hal-hal tersebut kasat mata,

seperti mereka melihat bak terlantar yang bisa menjadi tempat

tumbuh jentik nyamuk, maka hal tersebut dapat dengan mudah

mereka pahami dan laporkan. Namun jika sudah mengenai sakit

penyakit dengan gejala-gejala tertentu, mereka kemungkinan besar

akan salah melaporkan.

113


Terlambatnya laporan SBM.

Keterlambatan pengumpulan form SBM cukup

mempengaruhi keseluruhan SBM itu sendiri. Keterlambatan

pengumpulan form SBM ini akan mempengaruhi keakuratan hasil

rekap laporan SBM karena sering terjadi pengelola hasil SBM

terlewat memasukkan hasil SBM yang terlambat tersebut.

Keterlambatan pengumpulan form ini sesungguhnya adalah

akibat dari adanya persepsi dari kader Desa Siaga bahwa laporan

SBM tidaklah terlalu penting jika tidak ada kasus luar biasa.

Padahal belum tentu gejala penyakit yang dianggap biasa-biasa

saja tidak akan menimbulkan wabah atau bahaya di kemudian hari.

Hal inilah yang akan menimbulkan bahaya di masa mendatang.

Tidak aktifnya Tedes (Tim Evaluasi Desa) sebagai Penyurvei.

Keaktifan Tedes yang seharusnya menjadi tim survei

merupakan salah satu kunci dari SBM yang efektif. Luas desa serta

jumlah penduduk yang tidak sedikit menyebabkan proses survei

tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu atau dua orang. Namun

karena tim ini tidak aktif, maka survei kebanyakan hanya

dilakukan oleh kader dan bidan dengan meminta bantuan

masyarakat untuk melapor.

Ketidak aktifan Tedes ini dikarenakan beberapa hal, yaitu

kesibukan mereka dalam bidang pekerjaan utamanya, tidak adanya

sanksi atas kelalaian tim Tedes, dan adanya rasa tidak enak hati

untuk menegur Tedes yang merupakan pejabat struktural di desa

tersebut. Hambatn-hambatn ini yang menyebabkan Tedes tidak

efektif bekerja, disamping Tedes sendiri juga tidak merasakan

pentingnya pelaksanaan SBM.

Karena tidak aktifnya Tedes ini, maka hasil SBM juga

sudah dipastikan tidak akurat dan tidak dapat menjangkau

masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, akan terjadi

114


kekeliruan hasil SBM yang dapat menyebabkan kesalahan persepsi

yang berujung pada kesalahan pengambilan keputusan.

Adanya masyarakat yang tidak melapor jika sakit.

Ada beberapa orang yang tidak mau melapor pada kader

maupun bidan jika terkena penyakit. Hal ini disebabkan oleh

beberapa hal. Yang pertama ketidak tahuan masyarakat mengenai

penyakit yang berbahaya atau tidak, sehingga ketika ada sanak

keluarganya yang mengalami sakit yang dianggapnya tidak parah

maka mereka tidak melaporkan. Kemudian yang kedua adalah

kurangnya kedekatan dengan kader maupun bidan yang

melaksanakan SBM. Jika masyarakat tidak terlalu mengenal bidan

maupun kader maka masyarakat cenderung enggan melapor jika

terkena penyakit.

Karena masyarakat tidak mau melapor, tentu saja proses

SBM pasti gagal. Proses SBM sampai saat ini masih mengandalkan

laporan dari masyarakat untuk mendapatkan data. Jika masyarakat

tidak mau melapor maka data yang didapat dari masyarakat pun

akan sangat kurang dan tidak dapat mencakup keseluruhan warga.

- Hambatan dalam Musyawarah Masyarakat Desa

Sama seperti proses SBM, proses Musyawarah Masyarakat Desa

atau MMD juga mengalami banyak hambatan dalam prosesnya. MMD ini

adalah salah satu proses penting untuk menentukan tindakan apa yang

diambil oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang

ada di desanya. Maka dari itu keberhasilan dari proses ini juga sangat

penting dalam Desa Siaga. Berikut adalah hambatan-hambatan yang

terjadi, yang seharusnya diminimalisir.

115


Kurangnya frekuensi pelaksanaan MMD.

Frekuensi MMD normal adalah minimal tiga kali dalam

satu tahun atau jika dirata-rata adalah tiga bulan satu kali.

Frekuensi waktu ini ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Trenggalek agar masyarakat dapat melakukan tindakan secara

sustainable untuk menjaga kesehatan di desanya, karena masalah

kesehatan bukanlah masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan

satu kali tindakan lepas.

Selama ini, rata-rata desa di Trenggalek hanya

melaksanakan MMD satu kali dalam satu tahun. Hal ini

menyebabkan frekuensi pertemuan masyarakat untuk

membicarakan masalah kesehatan menjadi kurang. Akhirnya,

masyarakat desa juga hanya mengambil tindakan kesehatan secara

bersama-sama satu kali. Bahkan parahnya ada masyarakat yang

menolak hasil keputusan tersebut. Namun karena tidak ada

pembahasan lebih lanjut, maka penolakan ini juga tidak dapat

dibicarakan kembali.

Kurang aktifnya masyarakat umum dalam proses MMD karena

hambatan budaya dan kurangnya kompetensi.

Hambatan komunikasi yang sangat nampak selama proses

MMD adalah hambatan budaya dan kurangnya kompetensi.

Masyarakat awam yang mengikuti MMD umumnya jarang mau

mengemukakan pendapat dan hanya menjadi orang-orang yang

menyetujui pendapat dari pejabat struktural atau tokoh masyarakat.

Masyarakat Trenggalek masih terkendala budaya Jawa yang kental,

dimana dalam budaya ini konfrontasi secara terbuka kepada orang-

orang yang lebih tinggi jabatan atau status sosialnya dianggap tidak

pantas atau tidak sopan. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih

diam dan setuju kepada pernyataan beberapa orang yang dominan

dan hanya berbisik-bisik jika tidak setuju tanpa pernah

116


mengungkapkannya. Hal ini akhirnya menyebabkan fenomena

dimana masyarakat melakukan gerkan gerilya dibawah, terutama

jika hasil MMD nya bersifat personal seperti pembuatan jamban.

Masyarakat tidak bersedia untuk menjalankan hasil MMD pada

saat pelaksanaan tanpa pernah membicarakan keberatan mereka ke

forum MMD sehingga keberatan-keberatan ini tidak pernah

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan MMD.

Selain karena adanya hambatan dalam hal budaya,

hambatan lain yang menyebabkan masyarakat tidak banyak

berpartisipasi dalam MMD adalah kurangnya kompetensi dari

masyarakat dalam hal kesehatan. Pembicara dalam MMD

seringkali menggunakan istilah-istilah kesehatan yang tidak dapat

ditangkap dengan baik oleh peserta. Hal ini menyebabkan

masyarakat terkadang tidak mengerti arah pembicaraan sampai

tiba-tiba sudah diambil sebuah keputusan dan mereka hanya meng-

iya-kan keputusan tersebut. Hal ini juga masalah karena pada

penyebarannya nanti, jika para peserta juga tidak dapat

menjelaskan mengapa keputusan tersebut diambil. Hal ini akan

menimbulkan hambatn lain nantinya pada saat penyebaran

informasi.

Sarana dan prasana yang kurang mendukung.

Salah satu hambatan yang paling kasat mata dalam proses

MMD adalah hambatan fisik dimana sarana dan prasarana yang

ada untuk pelaksanaan MMD masih kurang memadai. Yang paling

parah adalah kondisi gedung tempat pertemuan yang tidak kedap

suara. Hal ini menyebabkan berulangkali suara dari pembicara

maupun peserta yang berbicara tidak terdengar karena adanya

bunyi kendaraan bermotor yng sangat keras. Selain itu bunyi

hewan peliharaan dan pembetulan rumah juga cukup menganggu

117


konsentrasi. Belum lagi gedung tersebut juga terbuka sehingga bau

dari sekitar juga dapat masuk dan mengganggu konsentrasi.

Selain masalah gedung, sarana yang ada juga kurang baik.

Pengeras suara yang ada kondisinya tidak terlalu baik, papan tulis

yang tersedia juga tidak dipergunakan dengan baik. Tidak ada juga

media visual lain yang dapat menunjang jalannya MMD. Hal ini

menyebabkan proses MMD menjadi terganggu.

Adanya persepsi yang menimbulkan motivasi yang melenceng

dalam pelaksanaan MMD

Di dalam masyarakat Trenggalek terdapat persepsi bahwa

jika mengadakan suatu kegiatan yang mengundang orang lain,

seyogyanya memberikan sesuatu sebagai balasan, seperti konsumsi.

Jika yang mengadakan kegiatan tersebut adalah pemerintah,

harapan dari masyarakat umumnya lebih besar lagi dimana mereka

berharap akan mendapatkan berbagai tunjangan dari kegiatan

tersebut. Maka dari itu, pihak penyelenggara kegiatan MMD

akhirnya memenuhi harapan tersebut karena tidak dapat

mengecewakan masyarakat yang sudah berharap. Selain karena ada

rasa tidak enak hati (sungkan / ewuh pekewuh) dari masyarakat

mengenai hal ini, mereka juga khawatir masyarakat tidak akan

bersedia jika diajak mengikuti kegiatan lain karena kecewa

harapannya tidak terpenuhi.

Hal tersebut akhirnya memberikan dampak terhadap proses

MMD sendiri. Ada banyak orang yang datang dengan motivasi

yang salah sehingga bersikap asal-asalan ketika mengikuti MMD.

Selain itu dana yang tersedia untuk MMD selama satu tahun

akhirnya habis hanya dalam satu kali MMD karena hal ini,

sehingga menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi

mengadakan MMD. Hal yang paling buruk dari ini adalah

masyarakat menjadi tidak menyadari bahwa program ini dibuat

118


untuk kebaikan mereka sendiri, sehingga efek yang diharapkan

dalam program Desa Siaga ini menjadi tidak tercapai.

- Hambatan dalam Penyampaian Informasi ke Masyarakat

Hambatan komunikasi tetap menyertai proses implementasi Desa

Siaga bahkan sampai kepada penyebaran ke masyarakat. Maslah-masalah

yang terjadi dalam penyebaran informasi ke masyarakat ini tak pelak

adalah akibat juga dari hambatan-hambatan sebelumnya. Namun ada juga

yang merupakan hambatan khas yang terjadi dalam proses ini, walaupun

tidak terpengaruh oleh hambatan-hambatan lain sebelumnya. Berikut

adalah penjelasan dari hambatan-hambatan tersebut.

Kurangnya media yang efektif untuk menyebarkan informasi

Dalam penyebaran informasi ke masyarakat, media utama

yang selama ini digunakan adalah penyampaian dari mulut ke

mulut atau dari satu orang ke orang lain. Penyampaian informasi

jenis ini memiliki keuntungan dapat menyebar dengan cepat dan

tidak membutuhkan biaya dalam prosesnya, dimana cara ini masih

dapat digunakan di Trenggalek yang masyarakatnya masih

memiliki frekuensi hubungan dan pertemuan antar tetangga yang

tinggi. Namun masalah besar dalam media ini adalah terjadinya

distorsi informasi sementara informasi disampaikan dari satu orang

ke orang yang lain. Akhirnya lama kelamaan informasi yang

diberikan hanya tinggal sepotong informasi inti tanpa adanya

penjelasan yang lebih dalam yang akhirnya menimbulkan masalah

dalam masyarakat sendiri. Masyarakat akhirnya tidak memahami

permasalahan yang sebenarnya sehingga harus diambil tindakan

tersebut, maka dari itu akan ada kecenderungan untuk menolak jika

mereka merasa terbebani dengan hal ini.

Terkadang di sebagian desa-desa tertentu ada alat bantu

penyampaian pesan melalui surat edaran. Cara ini cukup membantu

119


untuk mengurangi distorsi informasi tadi. Namun sayangnya tidak

semua desa memberlakukan hal ini karena kegiatan ini

membutuhkan dana lebih dan kewenangan untuk mengedarkan

surat. Jika yang berwenang untuk mengeluarkan surat edaran tidak

bersedia melaksanakan hal ini, maka surat edaran ini juga tidak

dapat disampaikan.

Masyarakat tidak memahami informasi yang mereka terima

Masalah lanjutan dari distorsi informasi tersebut adalah

masyarakat tidak memahami informasi yang mereka dapatkan.

Masyarakat awam di Trenggalek umumnya tidak terlalu mengerti

masalah-masalah kesehatan sehingga ketika memperoleh

penjelasan mengenai tindakan kesehatan maka mereka tidak jarang

tidak mengerti. Hal ini akhirnya memperparah lagi proses distorsi

informasi yang sudah terjadi. Penerima pesan yang tidak mengerti

menyampaikan pesan kepada orang lain yang juga belum tentu bisa

mengerti pesan tersebut. Belum lagi pesan tersebut juga terdistorsi

dari satu orang ke orang lain. Maka dari itu masalah ini cukup

gawat seandainya himbauan tindakan yang diberikan bukanlah

sebuah tindakan yang mudah dan diperlukan usaha lebih untuk

melakukannya. Kecenderungan masyarakat untuk menolak

menjadi tinggi karena kurangnya persuasi dalam penyampaian

informasi tersebut.

4. ANALISA DATA 4.1. Gambaran Umum Sasaran Penelitian 4.1 ... · Trenggalek terbagi menjadi 14...

Documents

Transcript of 4. ANALISA DATA 4.1. Gambaran Umum Sasaran Penelitian 4.1 ... · Trenggalek terbagi menjadi 14...